Mantan Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas), Letjen (Purn) Agus Widjojo, berpendapat bahwa penunjukan Letjen (Purn) Djaka Budhi Utama sebagai Dirjen Bea-Cukai adalah langkah yang bijak. Agus Widjojo sangat mendukung keputusan ini, terutama karena Djaka telah resmi mengundurkan diri dari dinas ketentaraan.
"Sangat tepat, nilai 100 untuk Pak Prabowo," ujar Agus kepada para wartawan pada hari Senin (2/6/2025).
Pihak Istana menjelaskan bahwa Presiden Prabowo Subianto memilih Djaka untuk menduduki posisi Dirjen Bea-Cukai karena kebutuhan akan seorang pemimpin yang memiliki keberanian dalam menghadapi potensi pelanggaran yang marak terjadi di sektor kepabeanan. Penunjukan Djaka diharapkan dapat memperkuat kinerja Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
"Beliau telah pensiun dan mengakhiri masa dinas aktifnya. Tidak ada hal yang tabu dalam hal ini, dan ini adalah hal terpenting untuk membangun kepercayaan masyarakat," kata Duta Besar (Dubes) RI untuk Filipina ini.
Kasus penyelundupan di Indonesia masih menunjukkan angka yang relatif tinggi, yang dilakukan oleh para pelaku dengan beragam modus operandi. Data intelijen keuangan dari Kemenko Polhukam menunjukkan bahwa nilai transaksi penyelundupan mencapai angka Rp 216 triliun dalam kurun waktu 4 tahun terakhir.
Selanjutnya, Agus Widjojo menyinggung perihal kondisi darurat yang melatarbelakangi penunjukan Djaka. Ia meyakini bahwa Prabowo memiliki tujuan untuk memperkuat postur pertahanan yang efektif, sehingga diperlukan figur yang tegas untuk kembali mencegah terjadinya kebocoran pendapatan negara akibat aktivitas penyelundupan.
"Saya yakin bahwa Presiden Prabowo mengambil langkah ini karena sifatnya yang mendesak, dan nantinya akan dikembalikan untuk memperkuat postur pertahanan nasional. Saya percaya, sebagai seorang purnawirawan TNI, Presiden Prabowo menyadari betul pentingnya membangun postur pertahanan nasional seefektif mungkin," ungkapnya.
Penunjukan kalangan militer untuk menduduki jabatan Dirjen Bea-Cukai bukanlah kali pertama terjadi. Pada periode 1986-1988, posisi Dirjen Bea-Cukai pernah diemban oleh Brigjen Hardjono.
Kendati demikian, Agus menekankan bahwa situasi saat ini berbeda jika dibandingkan dengan era Orde Baru. Terlebih lagi, Djaka, yang kini menjabat sebagai Dirjen Bea-Cukai, juga bukan lagi anggota TNI aktif karena statusnya sebagai purnawirawan.
"Contohnya, Brigjen (Drs.) Hardjono pada waktu itu masih berada dalam doktrin dwifungsi ABRI, yang tertuang dalam UURI No. 20/1982 tentang Pokok-pokok Sistem Pertahanan Keamanan Negara. Saat ini, dwifungsi tersebut sudah tidak berlaku lagi," jelasnya.
Agus menjelaskan bahwa fungsi pertahanan merupakan fungsi pemerintahan yang secara langsung menangani ancaman terhadap kedaulatan negara dan integritas wilayah nasional NKRI. Ia menambahkan bahwa upaya memperkuat pengawasan di Ditjen Bea-Cukai juga dapat dilakukan dengan mempersiapkan ASN yang kompeten serta menegakkan aturan yang berlaku.
"Idealnya, solusi dapat ditemukan dengan mempersiapkan ASN agar memiliki kompetensi yang memadai untuk mengatasi berbagai permasalahan di dalam lembaga sipil tersebut," tuturnya.
Alasan Penunjukan Djaka Sebagai Dirjen Bea-Cukai
Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menyatakan bahwa Ditjen Bea-Cukai memerlukan sosok pemimpin yang memiliki keberanian. Djaka dianggap sebagai figur yang paling tepat untuk melakukan reformasi di Bea-Cukai, mengingat banyaknya potensi pelanggaran yang terjadi di dalam tubuh lembaga tersebut.
"Mengapa Bea-Cukai ditugaskan dari unsur TNI? Saudara-saudara sekalian perlu memahami bahwa Bea-Cukai ini, setelah kami pelajari, membutuhkan sosok yang memiliki keberanian yang tinggi. Karena di situ (Bea-Cukai), mohon maaf jika kurang berkenan, tetapi kita semua menyadari bahwa ada banyak sekali pelanggaran yang masuk melalui jalur Bea-Cukai," papar Prasetyo di Istana, Jumat (23/5).
Bea-Cukai memang merupakan lini strategis sebagai pintu keluar-masuk barang. Prasetyo menilai bahwa Djaka adalah sosok yang mampu berkoordinasi lintas wilayah, instansi, dan kementerian, terlebih lagi jalur Bea-Cukai mencakup seluruh wilayah Indonesia.
"Substansinya adalah bahwa kami sedang berupaya keras untuk meningkatkan pendapatan negara melalui penertiban-penertiban dengan mempermudah dan menderegulasi hal-hal yang mempersulit," imbuh pria yang akrab disapa Pras ini.
Di sisi lain, Pras tidak mengabaikan adanya riak di publik yang menyoroti latar belakang Djaka sebagai seorang prajurit TNI. Justru, menurut Pras, TNI memiliki tingkat kepercayaan publik yang tinggi.
"Kenapa? TNI adalah institusi kita. Coba lihat hasil survei, lembaga yang paling dipercaya adalah TNI. Tetapi memang proses asesmennya memakan waktu. Hal ini karena kami mencari sosok dan beberapa figur yang awalnya kami tawarkan atau ingin kami berikan penugasan di sana, tidak semuanya sanggup dan bersedia menerima penugasan ini," pungkas Pras.
Saksikan Live DetikPagi:
