MasterV, Jakarta – Pemerintah Arab Saudi sempat mewacanakan pemangkasan kuota haji Indonesia hingga 50 persen. Wacana tersebut mencuat usai evaluasi terhadap pelaksanaan ibadah haji 2025 yang dinilai belum optimal.
MasterV, Jakarta – Pemerintah Arab Saudi sempat mewacanakan pemangkasan kuota haji Indonesia hingga 50 persen. Wacana tersebut mencuat usai evaluasi terhadap pelaksanaan ibadah haji 2025 yang dinilai belum optimal.
Hal itu diungkapkan Wakil Kepala Badan Penyelenggara (BP) Haji, Dahnil Anzar Simanjuntak, dalam konferensi pers yang digelar di Jakarta, Rabu, 11 Juni 2025.
Menurutnya, peringatan keras datang dari internal Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi yang menyoroti sejumlah persoalan dalam penyelenggaraan haji tahun ini.
"Mereka menyampaikan melalui Deputi Kerja Sama Lembaga dan Luar Negeri bahwa penyelenggaraan haji Indonesia tahun ini agak buruk," ujar Dahnil seperti dikutip dari Antara.
Ia menjelaskan, pernyataan tersebut disampaikan kepada Kepala BP Haji, Mochammad Irfan Yusuf, sebagai bentuk ‘warning’ atau sinyal agar Indonesia segera melakukan pembenahan.
"Itu yang bikin kami agak kaget. Wacana pemotongan ini muncul karena mereka melihat ada kesemrawutan dalam pengelolaan haji tahun ini," tambahnya.
Menurut Dahnil, ide pemangkasan kuota jemaah Indonesia hingga setengahnya sempat dipertimbangkan oleh Saudi sebagai langkah antisipatif, agar permasalahan pada musim haji 2025 tidak kembali terulang pada tahun-tahun berikutnya.
"Wacana itu berkembang, karena mereka ingin memberikan semacam peringatan. Mereka menilai pelaksanaan haji tahun ini dari Indonesia belum optimal," jelasnya.
Namun, setelah dilakukan pembicaraan intensif antara otoritas Arab Saudi dan BP Haji, wacana tersebut dipastikan tidak akan dilanjutkan. Hal ini disampaikan langsung dalam diskusi antara Kepala BP Haji dan pejabat terkait di Arab Saudi.
"Mereka menyampaikan kepada kami bahwa Arab Saudi masih memiliki kepercayaan besar terhadap Indonesia, khususnya kepada Presiden Prabowo," kata Dahnil.
Kepercayaan dari pihak Arab Saudi terhadap Indonesia, lanjut Dahnil, tidak lepas dari langkah strategis Presiden Prabowo Subianto yang membentuk lembaga khusus, yaitu Badan Penyelenggara Haji, untuk menangani urusan haji secara profesional dan lebih fokus.
"Presiden telah membentuk manajemen baru dalam bentuk badan penyelenggara haji. Ini menunjukkan komitmen Indonesia dalam memperbaiki tata kelola haji," ucap Dahnil.
Ia juga menegaskan, pemerintah akan terus mengawal agar kuota haji Indonesia tetap aman dan tidak mengalami pengurangan.
"Yang jelas, Presiden dan kami yang ditugaskan akan memastikan kuota tidak dipotong. Bahkan, kita berharap ke depan kuota bisa ditambah," ujarnya.
