Pemerintah telah mengambil langkah tegas dengan menghentikan sementara Izin Usaha Pertambangan (IUP) nikel yang dipegang oleh PT Gag Nikel, sebuah entitas anak perusahaan dari PT Aneka Tambang Tbk (Antam), yang berlokasi di Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat Daya. Penangguhan ini dilakukan seiring dengan meningkatnya sorotan publik terkait potensi kerusakan ekosistem di wilayah tersebut.
Pernyataan ini disampaikan langsung oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, pada hari Kamis, 5 Juni 2025.
Menurut Bahlil Lahadalia, penghentian operasi sementara ini juga bertujuan untuk memberikan waktu bagi tim verifikasi yang telah diterjunkan ke lokasi tambang untuk menyelesaikan tugasnya dan memberikan hasil yang akurat.
“Saya menginginkan adanya objektivitas dalam proses ini. Untuk mencapai hal tersebut dan menghindari kesimpangsiuran informasi, kami telah memutuskan melalui Dirjen Minerba untuk menangguhkan sementara status IUP PT Gag, satu-satunya perusahaan yang saat ini beroperasi di sana, sampai verifikasi lapangan selesai,” jelas Bahlil.
Bahlil mengungkapkan bahwa terdapat lima IUP di wilayah Raja Ampat, tetapi hanya PT Gag Nikel yang aktif beroperasi. Informasi ini diperolehnya berdasarkan laporan dari Dirjen Minerba.
Ia menjelaskan bahwa IUP kepada PT Gag Nikel diterbitkan pada tahun 2017, dan perusahaan mulai beroperasi pada tahun 2018. Sebelum memulai kegiatan operasionalnya, perusahaan juga telah memperoleh dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL).
“Jadi, perlu saya sampaikan bahwa di Raja Ampat itu ada beberapa IUP. Mungkin ada lima, sesuai dengan laporan yang saya terima dari Dirjen Minerba. Namun, saat ini hanya satu yang beroperasi, yaitu PT Gag Nikel. Perlu diketahui, PT Gag Nikel ini merupakan anak perusahaan dari Antam, sebuah BUMN,” tegas Bahlil.
Bahlil juga menegaskan bahwa lokasi tambang nikel tersebut tidak berada di kawasan destinasi pariwisata Raja Ampat yang terkenal, yaitu Piaynemo. Lokasi tambang tersebut berjarak sekitar 30-40 kilometer (km) dari destinasi wisata tersebut.
“Dengan situasi seperti ini, kita perlu melakukan pengecekan silang. Karena di beberapa Liputanku yang saya baca, ada gambar yang ditampilkan seolah-olah berada di Pulau Piaynemo, yang merupakan ikon pariwisata Raja Ampat. Saya sering berkunjung ke Raja Ampat. Pulau Piaynemo dan Pulau Gag itu berjarak kurang lebih 30 km hingga 40 km, dan wilayah Raja Ampat adalah kawasan pariwisata yang wajib kita lindungi,” paparnya.
Bahlil menambahkan bahwa ia berencana untuk melakukan pengecekan langsung ke lokasi tambang di Raja Ampat untuk memantau aktivitas pertambangan di sana. Hal ini akan dilakukan bersamaan dengan rencana pengecekan sumur-sumur minyak dan gas di Papua.
“Kebetulan, dalam minggu-minggu ini, saya berencana mengunjungi Sorong sesuai dengan agenda saya beberapa minggu lalu untuk mengecek sumur-sumur minyak dan gas di wilayah Kepala Burung Sorong, Fak-Fak, Bintuni. Saya sendiri akan turun ke lapangan, dan mungkin sekaligus akan mengecek langsung lokasi di Pulau Gag,” pungkasnya.
