MasterV, Jakarta – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian secara tegas menginstruksikan seluruh pemerintah daerah (Pemda) untuk mengakselerasi implementasi program pompanisasi dan irigasi. Dalam pelaksanaannya, Mendagri menekankan pentingnya sinergi antara berbagai tingkatan pemerintahan guna memperkuat infrastruktur irigasi, mulai dari jaringan primer, sekunder, hingga tersier.
MasterV, Jakarta – Mendagri Muhammad Tito Karnavian memerintahkan Pemda untuk mempercepat program pompanisasi dan irigasi. Sinergi antar tingkatan pemerintahan ditekankan Mendagri dalam memperkuat jaringan irigasi primer, sekunder, dan tersier.
“Hal ini berkaitan erat dengan ketersediaan air yang krusial pada bulan Juni, Juli, Agustus, dan September. Beberapa daerah diperkirakan akan menghadapi musim kemarau, sehingga kita harus terus mendorong produksi pertanian agar tidak mengalami penurunan yang signifikan,” ujar Mendagri saat memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) Percepatan Swasembada Pangan Menghadapi Musim Kemarau 2025. Rakor ini diselenggarakan secara hibrida dari Ruang Sidang Utama (RSU), Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, pada hari Selasa (3/6/2025).
Implementasi program pompanisasi dan irigasi ini selaras dengan amanat yang tertuang dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 2 Tahun 2025. Inpres tersebut mengatur tentang Percepatan Pembangunan, Peningkatan, Rehabilitasi, serta Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi guna Mendukung Swasembada Pangan.
“Kita harus bergotong royong untuk mewujudkannya. Inpres ini memberikan kewenangan yang sebelumnya terbagi-bagi. Dulu, pusat hanya bertanggung jawab atas irigasi primer, provinsi sekunder, dan kabupaten/kota tersier. Akibatnya, tidak ada sinkronisasi karena ada 552 daerah, dan pusat tidak mungkin meng-cover semuanya,” tegasnya.
Mendagri menjelaskan bahwa Inpres tersebut memberikan landasan hukum agar pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota dapat bekerja sama secara terpadu, tidak lagi berjalan sendiri-sendiri.
Lebih lanjut, Mendagri menekankan bahwa kolaborasi yang solid ini tidak hanya mendukung program nasional, tetapi juga memberikan dampak positif secara langsung terhadap ketahanan pangan dan kesejahteraan para petani di setiap daerah. Oleh karena itu, Dinas Pertanian dan Dinas Pekerjaan Umum (PU) di seluruh daerah diminta untuk terlibat secara aktif.
“Kepala Dinas Pertanian provinsi, kabupaten, dan kota, saya minta untuk memeriksa kondisi persawahan di wilayah masing-masing yang membutuhkan pasokan air. Kepala Dinas PU di seluruh provinsi, kabupaten, dan kota, lakukan pengecekan terhadap ketersediaan air, termasuk kondisi irigasi di daerah masing-masing. Akan ada rapat khusus untuk membahas hal ini lebih detail,” ungkapnya.
Menteri PU Dody Hanggodo, yang hadir secara virtual, menyampaikan bahwa pihaknya telah melakukan perbaikan di berbagai titik irigasi sebagai langkah antisipasi menghadapi musim kemarau. Kementerian PU fokus pada pemasangan pompa air dalam dengan kedalaman lebih dari 50 meter.
“Kita tidak memanfaatkan air permukaan, melainkan air dalam. Kami khawatir jika kita bergantung pada air permukaan, akan terjadi penurunan muka air tanah dan penurunan tanah. Aspek lingkungan juga menjadi pertimbangan penting,” ucapnya.
Dody menambahkan, saat ini beberapa daerah masih dilanda hujan deras, sesuai dengan prediksi anomali cuaca dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG). Menghadapi ketidakpastian iklim ini, Kementerian PU menyatakan kesiapannya untuk mendukung program swasembada pangan yang diinisiasi oleh Presiden Prabowo Subianto melalui berbagai langkah strategis.
“Saya telah menginstruksikan untuk fokus pada penanganan musim kemarau dengan pengadaan pompa dan langkah-langkah lainnya,” tandasnya.
