JAKARTA, MasterV – Wakil Gubernur DKI Jakarta, Rano Karno, mempresentasikan realisasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2024 dalam sebuah forum penting, yakni Rapat Paripurna DPRD Provinsi DKI Jakarta. Acara ini berlangsung di Gedung DPRD Jakarta pada hari Selasa, 10 Juni 2025.
Dalam kesempatan tersebut, Rano menjelaskan secara rinci mengenai capaian pendapatan, alokasi belanja, serta pengelolaan pembiayaan daerah yang telah diimplementasikan selama periode satu tahun anggaran.
“Saya akan memaparkan secara komprehensif tentang realisasi pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024, yang meliputi Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, serta Pembiayaan Daerah,” tegas Rano pada hari Selasa itu.
Rano mengungkapkan bahwa target Pendapatan Daerah untuk tahun 2024 ditetapkan sebesar Rp74,94 triliun. Dari target tersebut, realisasi yang berhasil dicapai adalah sebesar Rp72,95 triliun, atau setara dengan 97,34 persen.
Menariknya, Pendapatan Asli Daerah (PAD) justru menunjukkan performa yang menggembirakan, melampaui target yang ditetapkan. PAD berhasil mencapai angka Rp50,74 triliun, atau 100,55 persen dari target awal sebesar Rp50,46 triliun.
Berikut adalah rincian lebih lanjut mengenai komposisi PAD tersebut:
– Pajak Daerah: Rp44,44 triliun (98,82 persen)
– Retribusi Daerah: Rp713,71 miliar (110,18 persen)
– Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan: Rp653,70 miliar (103,04 persen)
– Lain-lain PAD yang Sah: Rp4,92 triliun (117,17 persen)
Sementara itu, Pendapatan Transfer berhasil direalisasikan sebesar Rp21,62 triliun atau 90,93 persen, dan Lain-lain Pendapatan yang Sah mencapai Rp589,16 miliar atau 83,73 persen.
Secara keseluruhan, anggaran belanja daerah untuk tahun 2024 adalah sebesar Rp76,02 triliun. Dari jumlah tersebut, realisasi yang tercatat adalah sebesar Rp70,01 triliun, atau 92,09 persen.
Belanja Operasi menjadi komponen yang dominan, dengan capaian sebesar Rp58,62 triliun (95,66%), yang terbagi menjadi:
– Belanja Pegawai: Rp19,19 triliun (95,80 persen)
– Belanja Barang dan Jasa: Rp26,57 triliun (95,46 persen)
– Belanja Bunga: Rp180,73 miliar (97,17 persen)
– Belanja Subsidi: Rp5,87 triliun (92,96 persen)
– Belanja Hibah: Rp3,30 triliun (98,50 persen)
– Belanja Bansos: Rp3,49 triliun (98,46 persen)
Di sisi lain, Belanja Modal terealisasi sebesar Rp11 triliun atau 84,72 persen, dan Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemda lain mencapai Rp383,99 miliar (99,73 persen). Patut dicatat bahwa Belanja Tidak Terduga tidak terealisasi dari pagu yang telah ditetapkan, yaitu sebesar Rp1,36 triliun.
Alokasi dana belanja juga diprioritaskan untuk enam program utama, dengan rincian sebagai berikut:
1. Program prioritas penanggulangan Banjir berhasil direalisasikan sebesar Rp2,99 triliun, atau 91,34 persen dari total anggaran Rp3,27 triliun
2. Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi mencatatkan realisasi sebesar Rp1,57 triliun dari anggaran Rp1,60 triliun, atau mencapai 97,51 persen
3. Percepatan Penurunan Stunting terealisasi sebesar Rp1,45 triliun, mencapai 90,25 persen dari anggaran Rp1,6 triliun
4. Penanganan Kemacetan berhasil merealisasikan Rp7,15 triliun, atau 89,98 persen dari anggaran Rp7,95 triliun
5. Penanggulangan Kemiskinan menunjukkan realisasi sebesar Rp7,66 triliun dari anggaran Rp7,86 triliun, atau mencapai 97,42 persen
6. Penguatan Nilai Demokrasi mencatatkan realisasi sebesar Rp1,05 triliun dari anggaran Rp1,06 triliun, atau 99,14 persen.
“Selanjutnya, saya akan menyampaikan informasi mengenai realisasi pembiayaan daerah, yang terdiri dari dua komponen utama,” lanjut Rano.
Dalam hal Pembiayaan Daerah, realisasi penerimaan mencapai Rp9,34 triliun, termasuk SiLPA tahun 2023 sebesar Rp6,54 triliun.
Sementara itu, pengeluaran pembiayaan tercatat sebesar Rp7,84 triliun, yang dialokasikan untuk penyertaan modal ke berbagai BUMD, seperti PT Jakarta Propertindo, PT MRT Jakarta, dan PT Bank DKI.
Dengan mempertimbangkan seluruh realisasi pendapatan, belanja, dan pembiayaan tersebut, sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) tahun 2024 tercatat sebesar Rp4,43 triliun.
Dalam presentasinya, Rano juga menyampaikan gambaran mengenai posisi neraca daerah per 31 Desember 2024:
– Aset: Rp745,95 triliun
– Kewajiban: Rp18 triliun
– Ekuitas: Rp727,95 triliun
Di sisi lain, laporan arus kas menunjukkan saldo negatif sebesar Rp2,12 triliun selama tahun 2024.
Angka ini merefleksikan arus yang berasal dari aktivitas operasional, investasi, pendanaan, serta aktivitas transitoris.
