Pemerintahan Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump, tengah berupaya meyakinkan pengadilan banding AS agar menangguhkan sebuah putusan penting terkait kebijakan tarif impor. Permohonan ini diajukan dengan alasan bahwa putusan tersebut berpotensi menggagalkan negosiasi perdagangan yang sedang berlangsung dengan berbagai negara.
Seperti yang dilaporkan oleh Liputanku pada hari Selasa, 3 Juni 2025, putusan tersebut menyatakan bahwa presiden telah bertindak di luar batas kewenangannya dalam penerapan tarif impor yang signifikan. Sebelumnya, pada tanggal 28 Mei, Pengadilan Perdagangan Internasional AS di Manhattan telah menyatakan bahwa tarif yang diberlakukan oleh Trump adalah ilegal.
Selanjutnya, pengadilan federal di Washington, D.C., mengeluarkan putusan serupa pada hari berikutnya. Putusan ini juga menegaskan bahwa tarif tersebut melampaui kewenangan presiden yang diatur dalam Undang-Undang (UU) Kekuatan Ekonomi Darurat Internasional. Perlu diketahui, UU ini bertujuan untuk mengatasi ancaman yang tidak lazim dan luar biasa selama masa darurat nasional.
Gugatan hukum yang menghasilkan putusan ini menentang justifikasi Trump atas pemberlakuan tarif terhadap impor dari sebagian besar mitra dagang AS pada bulan April. Selain itu, gugatan ini juga mencakup serangkaian tarif terpisah yang dikenakan terhadap China, Meksiko, dan Kanada pada bulan Februari.
Lebih lanjut, putusan ini turut mempertanyakan langkah Trump yang menuduh ketiga negara tersebut memfasilitasi masuknya fentanil ke AS. Tuduhan ini sebelumnya telah dibantah keras oleh negara-negara yang bersangkutan.
Pemerintahan Trump sebelumnya berhasil memperoleh penangguhan sementara atas kekalahan pengadilan pertama, yang memungkinkan mereka untuk memberlakukan kembali tarif selama proses banding awal. Pengadilan diperkirakan akan mengambil keputusan terkait permintaan pemerintahan Trump untuk penangguhan jangka panjang pada akhir bulan ini.
Sebagai tambahan, Hakim Distrik AS Rudolph Contreras juga mengeluarkan putusan kedua. Meskipun dampaknya tidak seluas putusan Pengadilan Perdagangan Internasional,
putusan ini hanya menghentikan pemerintahan Trump dari memungut tarif dari dua bisnis kecil yang mengajukan gugatan. Sebaliknya, putusan pengadilan perdagangan memblokir tarif yang telah mendapatkan penentangan luas.
Kendati demikian, putusan kedua ini secara lebih eksplisit menyatakan bahwa *International Emergency Economic Powers Act* (IEEPA) sama sekali tidak melegitimasi penerapan tarif. Departemen Kehakiman, dalam mosi darurat kepada Pengadilan Banding AS untuk Sirkuit D.C., menyatakan bahwa ketegasan ini melemahkan kemampuan Trump untuk menggunakan tarif sebagai alat ancaman yang kredibel dalam negosiasi perdagangan.
Empat pejabat senior pemerintahan Trump, termasuk Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio dan Perwakilan Dagang AS Jamieson Lee Greer, telah menyerahkan pernyataan tertulis kepada Contreras sebelum putusannya pada tanggal 29 Mei. Mereka berpendapat bahwa penghentian tarif akan mengancam keamanan ekonomi dan nasional Amerika Serikat, serta membahayakan negosiasi perdagangan yang kompleks dengan puluhan negara lain.
Usaha kecil yang mengajukan gugatan, Learning Resources Inc dan hand2mind, produsen mainan edukatif, menyatakan bahwa mereka akan menentang upaya pemerintahan Trump untuk memblokir putusan pengadilan yang lebih rendah.
