Sejumlah aparatur sipil negara (ASN) dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) mengadakan aksi demonstrasi di kantor pusat BRIN, yang terletak di Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat (Jakpus). Para ASN ini menyuarakan serangkaian tuntutan penting.
Menurut pantauan detikcom pada hari Selasa, 27 Mei 2025, aksi demonstrasi tersebut berlangsung di depan lobi Gedung BJ Habibie. Para peserta aksi melakukan orasi dan membentangkan spanduk yang berisi berbagai tuntutan yang mereka ajukan.
“Berkenaan dengan kebijakan serta keputusan yang telah diambil oleh Kepala BRIN, kami menemukan adanya indikasi penyimpangan yang tidak selaras dengan mekanisme pelaksanaan yang seharusnya,” tegas Afandi, seorang orator dalam aksi tersebut.
Sejumlah petugas keamanan, termasuk dari kepolisian, hadir untuk mengamankan jalannya demonstrasi. Afandi menjelaskan bahwa para peserta aksi berupaya memberikan masukan konstruktif kepada manajemen BRIN.
“Oleh karena itu, kami sebagai ASN menjalankan fungsi kontrol kami dengan memberikan masukan kepada manajemen BRIN. Kami berharap masukan ini dapat menjadi bahan evaluasi atas potensi pelanggaran yang mungkin terjadi terhadap ASN BRIN,” jelasnya.
Ia menambahkan bahwa sejak bulan November 2024, telah terjadi ketidakseimbangan dalam distribusi pegawai di lingkungan BRIN. Inilah yang menjadi salah satu poin utama dalam tuntutan mereka.
“Saat ini, dalam program pemetaan yang dilaksanakan sejak akhir November 2024 hingga saat ini, terdapat ketimpangan yang tidak berpedoman pada standar pendistribusian pegawai yang seharusnya. Kami mengedepankan meritokrasi, yang berarti penempatan seharusnya didasarkan pada kompetensi, kinerja, serta pengalaman ASN itu sendiri,” paparnya.
Lebih lanjut, Afandi mengungkapkan bahwa beberapa fasilitas milik BRIN di berbagai daerah mengalami kondisi terbengkalai akibat kebijakan sentralistik yang diterapkan. Ia berpendapat bahwa hal ini justru tidak berkontribusi pada peningkatan performa BRIN secara keseluruhan.
“Perlu diketahui bahwa saat ini banyak fasilitas riset yang terbengkalai karena kebijakan sentralistik yang diterapkan oleh pimpinan, sehingga aset-aset riset di daerah tidak dapat difungsikan dengan alasan efisiensi,” ujarnya.
“Kondisi ini justru tidak memberikan dampak positif pada peningkatan performa BRIN. Justru kondisi BRIN semakin memburuk, tidak ada peningkatan kinerja, dan tidak ada pengaturan standar kerja yang sesuai dengan kompetensi pegawai. Yang ada hanyalah praktik-praktik menyimpang yang terkesan sengaja dibiarkan oleh pimpinan BRIN beserta kroni-kroninya,” imbuhnya.
Adapun spanduk yang dibawa oleh para ASN yang berdemonstrasi memuat lima tuntutan utama. Berikut adalah isi tuntutan tersebut:
1. Lengserkan Kepala BRIN beserta kroninya 2. Batalkan penempatan sementara 3. Kembalikan seluruh sivitas BRIN ke daerah asal 4. Fungsikan kembali kantor-kantor BRIN daerah 5. Usut tuntas dosa-dosa Kepala BRIN beserta kroni-kroninya.
