Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bapak Bahlil Lahadalia, memberikan penjelasan terkait isu yang beredar mengenai aktivitas penambangan nikel di Raja Ampat yang dilaporkan berdampak negatif pada ekosistem. Tercatat ada lima Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang diterbitkan di area tersebut, namun saat ini hanya satu perusahaan yang aktif beroperasi, yaitu PT Gag Nikel, yang merupakan bagian dari PT Aneka Tambang Tbk (Antam).
"Perlu diketahui, rekan-rekan sekalian, bahwa di Raja Ampat terdapat beberapa IUP. Menurut laporan yang saya terima dari Dirjen Minerba, jumlahnya sekitar lima. Saat ini, hanya PT Gag Nikel yang beroperasi. Perlu ditegaskan, PT Gag Nikel ini adalah milik ANTAM, sebuah BUMN," ujar Bapak Bahlil di Kementerian ESDM, Jakarta Pusat, pada hari Kamis, 5 Juni 2025.
Beliau menjelaskan bahwa IUP untuk PT Gag Nikel telah dikeluarkan sejak tahun 2017, dan perusahaan mulai menjalankan operasionalnya pada tahun 2018. Lebih lanjut, beliau menyatakan bahwa sebelum memulai aktivitas penambangan, perusahaan telah memperoleh dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) sebagai syarat yang harus dipenuhi.
"Saya tegaskan kembali, IUP produksi tersebut sudah terbit sejak tahun 2017," tambahnya.
Bapak Bahlil juga menyampaikan bahwa lokasi penambangan nikel tersebut tidak berada di kawasan wisata utama Raja Ampat, khususnya Piaynemo. Lokasi tambang nikel berada pada jarak sekitar 30-40 kilometer dari destinasi wisata tersebut.
"Dalam situasi seperti ini, verifikasi lapangan sangat penting. Beberapa Liputanku yang saya pantau menampilkan gambar yang seolah-olah berada di Pulau Piaynemo, yang notabene merupakan ikon pariwisata Raja Ampat. Saya sering berkunjung ke Raja Ampat. Jarak antara Pulau Piaynemo dan Pulau Gag berkisar antara 30 hingga 40 km. Kita semua sepakat bahwa Raja Ampat adalah wilayah pariwisata yang wajib kita jaga kelestariannya," pungkasnya.
