MasterV, Jakarta – Ramainya perbincangan mengenai tambang nikel di Raja Ampat, Papua Barat Daya, mendorong Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, untuk memberikan tanggapan.
Bahlil Lahadalia menyatakan akan memanggil para pemegang izin tambang nikel di Raja Ampat. Langkah ini diambil setelah menerima berbagai masukan terkait izin usaha pertambangan (IUP) nikel yang dianggap berpotensi merusak ekosistem pariwisata Raja Ampat.
“Saya sudah menjadwalkan rapat dengan dirjen terkait. Saya akan mengundang pemilik IUP, baik dari BUMN maupun swasta. Kita perlu menghormati kekhususan Papua, yang memiliki otonomi khusus seperti Aceh. Perlakuan yang diberikan juga harus istimewa,” ujar Bahlil dengan tegas di Jakarta International Convention Center, Jakarta, pada Selasa, 3 Juni 2025.
Sebagai tindak lanjut, Bahlil mengambil keputusan untuk menghentikan sementara kegiatan operasi pertambangan nikel yang dilakukan oleh PT GAG Nikel.
“Untuk sementara waktu, kami memutuskan untuk menghentikan operasi perusahaan tersebut sampai proses verifikasi lapangan selesai,” kata Bahlil.
Menurut penjelasan Bahlil, PT GAG Nikel baru dapat kembali beroperasi setelah hasil verifikasi dari Kementerian ESDM dikeluarkan. Bahlil menambahkan bahwa tim dari kementeriannya akan segera turun langsung ke lapangan untuk meninjau kondisi yang sebenarnya di lokasi tambang.
Sebagai bukti keseriusannya, Bahlil melakukan kunjungan langsung ke lokasi tambang nikel PT Gag Nikel di Pulau Gag, Kabupaten Raja Ampat, pada hari Sabtu, 7 Juni 2025.
Kunjungan singkat ini bertujuan untuk memantau secara langsung operasional tambang serta menindaklanjuti kekhawatiran publik mengenai dampak pertambangan terhadap sektor pariwisata di Raja Ampat.
“Kedatangan saya ke sini adalah untuk memeriksa langsung, berdialog dengan masyarakat, dan melihat secara objektif apa yang sebenarnya terjadi. Hasilnya nanti akan dievaluasi oleh tim inspektur tambang,” jelas Bahlil.
Berikut adalah rangkuman pernyataan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia terkait isu tambang nikel di Raja Ampat, Papua Barat Daya, yang dikumpulkan oleh Tim News Liputanku:
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, berencana mengundang para pemegang izin tambang nikel di Raja Ampat, Papua Barat Daya. Hal ini menyusul diterimanya berbagai masukan mengenai izin usaha pertambangan (IUP) nikel yang dinilai dapat merusak ekosistem pariwisata Raja Ampat.
Bahlil tidak menutup kemungkinan untuk membatasi aktivitas pertambangan di wilayah tersebut. Meskipun demikian, ia akan mendengarkan penjelasan dari berbagai pihak terkait sebelum mengambil keputusan final.
“Saya melihat adanya kearifan lokal yang belum sepenuhnya diperhatikan. Oleh karena itu, saya akan berupaya untuk melakukan evaluasi secara komprehensif,” ungkap Bahlil.
Lebih lanjut, Bahlil menjelaskan bahwa izin usaha pertambangan di kawasan Raja Ampat sebenarnya sudah ada sejak lama, bahkan sebelum ia menjabat sebagai Menteri ESDM pada Agustus 2024 lalu.
“IUP tersebut diterbitkan sebelum saya menjabat sebagai Menteri ESDM. Nantinya, kegiatan pertambangan akan disesuaikan dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) yang berlaku,” jelas Bahlil.
Menteri ESDM Bahlil Lahadalia telah mengambil keputusan untuk menghentikan sementara operasi tambang nikel PT Gag Nikel, yang merupakan anak perusahaan dari PT Aneka Tambang Tbk (Antam), di Raja Ampat, Papua Barat Daya.
Keputusan ini diambil setelah adanya laporan mengenai aktivitas tambang nikel di wilayah Raja Ampat yang diduga merusak ekosistem setempat.
“Guna menghindari kesimpangsiuran informasi, kami telah memutuskan melalui Dirjen Minerba untuk menghentikan sementara operasi PT Gag Nikel, pemegang IUP yang saat ini beroperasi. Penghentian ini bersifat sementara,” tegas Bahlil.
Penghentian izin operasi ini dilakukan sambil menunggu hasil pengawasan dan verifikasi yang dilakukan oleh tim di lapangan. Bahlil juga menyampaikan rencananya untuk segera mengunjungi Papua Barat Daya dalam waktu dekat guna melakukan peninjauan ke beberapa lokasi.
“Penghentian ini tidak bersifat permanen. Kegiatan produksi hanya dihentikan sementara, sambil menunggu hasil peninjauan dan verifikasi dari tim yang saya tugaskan,” imbuh Bahlil.
Bahlil menjelaskan bahwa PT Gag Nikel telah mengantongi IUP untuk kegiatan produksi sejak tahun 2017. Setahun kemudian, pada tahun 2018, anak perusahaan Antam ini mulai beroperasi untuk mengeksploitasi sumber daya nikel di wilayah tersebut.
Menurut catatan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, saat ini terdapat sekitar 5 izin usaha pertambangan di kawasan Raja Ampat dan sekitarnya. Namun, hanya satu IUP yang masih aktif beroperasi.
“Tercatat ada sekitar lima IUP di Raja Ampat. Setelah menerima laporan, saya mengetahui bahwa hanya satu yang masih beroperasi, yaitu PT Gag Nikel, yang merupakan anak perusahaan Antam, sebuah BUMN,” jelasnya.
Selain memiliki IUP, Bahlil juga mengungkapkan bahwa PT Gag Nikel telah memperoleh dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL).
Lokasi pertambangan nikel milik PT Gag Nikel di Raja Ampat diklaim tidak berada di kawasan destinasi pariwisata. Bahlil berencana mengkonfirmasi hal ini dengan melakukan pengecekan lapangan dalam waktu dekat.
“Kami perlu melakukan verifikasi silang. Karena dalam beberapa Liputanku yang saya baca, terdapat gambar yang seolah-olah menunjukkan lokasi tambang berada di Pulau Pianemo, yang merupakan ikon pariwisata Raja Ampat. Padahal, lokasi PT Gag Nikel berjarak sekitar 30-40 km dari sana,” ungkapnya.
“Wilayah Kabupaten Raja Ampat memiliki banyak hutan konservasi dan pulau-pulau yang diperuntukkan bagi pariwisata. Namun, ada juga pulau-pulau yang memang dialokasikan untuk pertambangan. Saat ini, tim kami sedang melakukan pengecekan di lapangan,” lanjut Bahlil.
Bahlil kemudian memberikan penjelasan terkait polemik tambang nikel di Pulau Gag, Raja Ampat. Ia menduga adanya kepentingan asing di balik kegaduhan yang muncul, terutama karena proyek ini berkaitan erat dengan program hilirisasi nasional.
“Saya telah berulang kali menyampaikan bahwa ada pihak-pihak asing yang merasa tidak senang atau kurang mendukung program hilirisasi ini,” ujar Bahlil dalam konferensi pers di Jakarta, Kamis, 5 Juni 2025.
Bahlil menjelaskan bahwa tambang nikel di Pulau Gag dikelola oleh PT Gag Nikel, anak perusahaan PT Antam, yang telah memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP) sejak tahun 2017.
“Perlu saya tegaskan kembali, IUP produksinya sudah ada sejak tahun 2017, saat saya masih menjabat sebagai Ketua Umum HIPMI Indonesia,” terangnya.
Untuk memastikan kondisi lapangan yang sebenarnya, Bahlil berencana melakukan kunjungan kerja langsung ke Raja Ampat.
“Saya sendiri akan turun langsung ke lapangan untuk mendapatkan gambaran yang objektif. Kami akan melakukan pengecekan secara menyeluruh. Hasilnya akan kami sampaikan setelah proses verifikasi lapangan selesai,” ucap Bahlil.
Menteri ESDM Bahlil Lahadalia telah mengunjungi Pulau Gag di Raja Ampat pada hari Sabtu, 7 Juni 2025.
Di sana, Bahlil bertemu dengan warga setempat yang menyatakan dukungan terhadap kelanjutan kegiatan operasional PT GAG Nikel. Menurut pengakuan warga yang ditemui Bahlil, pemberitaan yang beredar selama ini tidak sepenuhnya benar.
“Apakah berita-berita itu benar atau salah? Itulah mengapa saya turun langsung ke sini,” kata Bahlil seperti yang dikutip dari keterangan yang diterima pada hari Sabtu, 7 Juni 2025.
Bahlil juga menegaskan bahwa kedatangannya bertujuan untuk memastikan kegiatan pertambangan yang dilakukan oleh PT GAG Nikel berjalan sesuai dengan peraturan yang berlaku dan tidak merusak lingkungan.
“Kedatangan saya ke sini adalah untuk memastikan secara langsung, kepada seluruh masyarakat, bahwa kegiatan pertambangan dilakukan secara objektif dan sesuai dengan aturan. Saya senang bisa bertemu langsung dengan warga di sini,” pungkas Bahlil.
