SORONG, MasterV – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, menyampaikan niatnya untuk mendorong partisipasi aktif pengusaha lokal Papua, khususnya dari Sorong, dalam pendirian Stasiun Pengisian dan Pengangkutan Bulk Elpiji (SPBE) di wilayah mereka. Hal ini diungkapkan guna memperpendek rantai distribusi elpiji di Sorong.
Pertimbangan ini muncul akibat panjangnya rantai produksi dan distribusi elpiji di Sorong, yang disebabkan oleh ketiadaan SPBE. Kondisi ini berimplikasi pada peningkatan biaya secara signifikan.
“Saya sudah berdiskusi dengan Bapak Gubernur, dan saya menekankan pentingnya pengusaha dari Sorong untuk terlibat dalam pembangunan SPBE ini. Tujuannya agar hasil dari sini dapat memenuhi kebutuhan konsumsi di Sorong,” ujar Bahlil saat melakukan peninjauan ke Blok migas Kepala Burung di Sorong, Papua Barat Daya, pada hari Sabtu (7/6/2025).
Menurutnya, Blok Kepala Burung di Sorong menghasilkan gas sebanyak 20 juta standar kaki kubik per hari. Ironisnya, karena tidak adanya fasilitas SPBE di wilayah Sorong, gas tersebut harus dikirim terlebih dahulu ke Surabaya untuk diproses dan diisikan, sebelum akhirnya dibawa kembali ke Papua.
“Hal yang cukup menggelitik adalah belum adanya pabrik pengisian tabung di sini. Akibatnya, gas tersebut harus dibawa ke Surabaya terlebih dahulu, kemudian dikembalikan lagi ke Sorong. Proses ini menambah biaya, memerlukan transportasi tambahan, dan menurut saya akan membuat harga elpiji menjadi tidak terjangkau dibandingkan jika kita membangun SPBE di sini,” jelasnya.
Oleh karena itu, Bahlil berpendapat bahwa pembangunan SPBE langsung di Sorong akan secara signifikan mengurangi biaya logistik, sehingga distribusi energi menjadi lebih efisien dan terjangkau bagi masyarakat setempat.
“Jadi, kita akan membangun SPBE di sini saja. Saya sudah memutuskan hal ini melalui Dirjen (Migas), kita akan melakukan investasi SPBE,” tegasnya.
Lebih lanjut, keberadaan SPBE juga akan mempermudah pengadaan elpiji bersubsidi di wilayah Indonesia Timur. Sebab, saat ini di Papua, Maluku, dan Sulawesi Utara belum tersedia elpiji bersubsidi. Yang ada hanyalah elpiji non-subsidi Bright Gas dalam tabung 5,5 kg dan 12 kg.
“Saya juga meminta kepada Bapak Gubernur untuk segera mengajukan permohonan kepada kementerian agar kita dapat melakukan reformasi yang memungkinkan Papua Barat Daya menjadi salah satu provinsi yang menerima subsidi elpiji,” kata Bahlil.
Sebagai informasi tambahan, Blok Kepala Burung di Sorong, Papua Barat Daya, dikelola oleh Petrogas (Basin) Ltd, yang merupakan anak usaha dari RH Petrogas Ltd. Hak partisipasi atau *participating interest* Blok Kepala Burung dimiliki oleh Petrogas (Basin) sebesar 70 persen dan Pertamina Hulu Energi (PHE) sebesar 30 persen.
