Bambang Soesatyo (Bamsoet), Anggota DPR RI yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua Umum/Kepala Badan Bela Negara Forum Komunikasi Putra Putri Purnawirawan dan Putra Putri TNI-Polri (FKKPI), menyatakan dukungannya terhadap inisiatif TNI Angkatan Darat (AD) untuk membentuk Batalyon Teritorial Pembangunan. Pembentukan batalyon ini bertujuan untuk memperkuat ketahanan pangan nasional serta meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat, dengan rencana merekrut sebanyak 24.000 calon tamtama.
Menurutnya, anggota batalyon ini akan ditempatkan di 514 kabupaten/kota di seluruh Indonesia, dengan fokus pada pengelolaan pertanian, perkebunan, peternakan, dan peningkatan pelayanan kesehatan. Setiap batalyon nantinya akan bertanggung jawab menggarap lahan seluas 20 hektare.
Bamsoet menekankan bahwa Indonesia menghadapi tantangan serius di era globalisasi yang semakin kompleks dan dinamis, terutama dalam hal keamanan yang melampaui paradigma konvensional. Pernyataan ini disampaikannya saat menghadiri 'Penyelenggaraan Komunikasi Sosial Dengan Keluarga Besar TNI Tingkat Pusat Tahun 2025' yang berlangsung di Graha Zeni Pusziad Jakarta.
"Ancaman saat ini tidak lagi berupa serangan militer langsung, tetapi telah bertransformasi menjadi bentuk yang lebih halus, tersembunyi, dan multidimensional. Konsep seperti 'accelerated warfare' dan perang Generasi ke-V menyoroti pentingnya dominasi informasi, perang opini, pengaruh siber, serta infiltrasi budaya dan sosial," jelas Bamsoet dalam keterangannya pada Rabu (11/6/2025).
Lebih lanjut, Bamsoet menjelaskan bahwa batas antara masa damai dan masa perang menjadi semakin tidak jelas dalam kondisi saat ini. Sebuah negara dapat diserang dan dilemahkan tanpa adanya tembakan peluru, karena algoritma, narasi, dan manipulasi persepsi publik menjadi alat penghancur utama.
"Oleh karena itu, Indonesia perlu meningkatkan kewaspadaan terhadap ancaman yang berpotensi menghilangkan kemerdekaan. Ancaman yang masuk dalam kategori unknown threat ini sangat nyata dan berbahaya, membuat Indonesia seolah 'tidur dengan musuh'. Salah satu langkah penting untuk mengatasi ancaman ini adalah dengan memperbarui paradigma dan sistem keamanan nasional yang ada," tegas Bamsoet.
Bamsoet menjelaskan bahwa informasi kini menjadi senjata utama, dan Indonesia berada dalam posisi yang rentan karena memiliki populasi digital yang sangat besar. Data dari We Are Social dan Kepios pada tahun 2024 menunjukkan bahwa 213 juta penduduk Indonesia telah terhubung ke internet. Hal ini menjadikan Indonesia sebagai salah satu pasar digital terbesar di dunia, namun juga membuka celah lebar bagi penetrasi asing melalui media sosial, platform digital, dan teknologi kecerdasan buatan.
"Data terkini menunjukkan adanya peningkatan ancaman siber di Indonesia, dengan laporan yang menyebutkan bahwa serangan siber terhadap berbagai institusi pemerintah dan swasta meningkat secara signifikan. Ini menegaskan pentingnya penguatan koordinasi antar lembaga dalam menghadapi ancaman siber yang berpotensi merusak stabilitas sosial dan politik," ungkap Bamsoet.
Menurut Bamsoet, ancaman yang bersifat multidimensi memerlukan respons yang komprehensif dan terkoordinasi. Oleh karena itu, paradigma keamanan nasional Indonesia harus bergeser menuju pendekatan keamanan yang komprehensif, yang mengedepankan perlindungan terhadap negara, masyarakat, dan individu secara bersamaan.
Keterlibatan seluruh warga negara, termasuk Keluarga Besar TNI, menjadi sangat krusial dalam konteks Sistem Keamanan Semesta untuk membangun kesadaran kolektif dalam menghadapi berbagai ancaman multidimensi tersebut.
"Keluarga Besar TNI harus berada di garda terdepan dalam membangun narasi kebangsaan yang inklusif dan berimbang di ruang publik dan media sosial. Di tengah derasnya arus informasi yang seringkali mengandung disinformasi dan ujaran kebencian, Keluarga Besar TNI harus hadir sebagai pelurus, penyebar pesan damai, dan penjaga akal sehat masyarakat. Narasi yang dibangun harus mampu mengangkat nilai-nilai keindonesiaan yang adil, setara, dan menjunjung tinggi martabat semua golongan," pungkas Bamsoet.
Sebagai informasi, acara tersebut juga dihadiri oleh Wakil Aster Kasad Bidang Tahwil Komsos Dan Bhakti TNI Brigadir Jenderal TNI Taufiq Shobri, Deputi Bidang Hubungan Antar Lembaga, Sosialisasi, Komunikasi dan Jaringan BPIP Prakoso, Asdep Koordinasi Kesatuan Bangsa Kemenko Polkam Cecep Agus Supriyatna, dan Direktur Kewaspadaan Nasional Ditjen Polpum Kemendagri Aang Witarsa Rofik.
