NEW YORK, MasterV – Pada hari Kamis (29/5/2025) waktu setempat, Pengadilan Banding Federal mengabulkan permohonan dari pemerintahan Amerika Serikat (AS). Permohonan ini terkait penangguhan sementara putusan pengadilan tingkat rendah yang sebelumnya membatalkan sebagian besar tarif yang diberlakukan oleh Presiden Donald Trump.
Sebelumnya, pemerintahan Trump telah menyampaikan kepada Pengadilan Banding Federal AS bahwa mereka akan mencari “bantuan darurat” dari Mahkamah Agung secepatnya pada hari Jumat (30/5/2025) jika putusan mengenai tarif tersebut tidak segera ditangguhkan.
“Putusan yang dikeluarkan pada Rabu (28/5/2025) malam oleh Pengadilan Perdagangan Internasional AS dinyatakan ditangguhkan sementara sampai pemberitahuan lebih lanjut selama pengadilan ini meninjau berkas permohonan,” demikian bunyi perintah dari Pengadilan Banding Federal, seperti yang dilansir dari CNBC pada hari Jumat.
Penangguhan ini memberikan sedikit kelonggaran bagi pemerintahan Trump dalam mempersiapkan argumen bahwa putusan pengadilan perdagangan seharusnya dihentikan selama proses banding berlangsung. Apakah ini akan menjadi strategi yang efektif?
Pejabat AS menegaskan bahwa mereka masih memiliki opsi lain untuk memberlakukan tarif, bahkan jika mereka kalah dalam kasus ini. Sebuah keyakinan yang patut dicermati.
“Bahkan jika kami kalah, kami akan melakukannya dengan cara lain,” ujar penasihat perdagangan Trump, Peter Navarro, kepada para wartawan di Gedung Putih pada Kamis sore. Sebuah pernyataan yang menunjukkan tekad yang kuat.
Pengadilan banding memberikan waktu satu minggu kepada pihak penggugat, yang terdiri dari jaksa agung negara bagian dan beberapa pelaku usaha dalam negeri, untuk menanggapi permintaan pemerintah terkait penangguhan selama proses banding. Pemerintah AS akan dapat memberikan tanggapan terhadap balasan tersebut paling lambat tanggal 9 Juni 2025. Apakah ini akan menjadi kesempatan bagi pihak penggugat untuk memperkuat argumen mereka?
“Ini hanyalah langkah prosedural sementara pengadilan mempertimbangkan permintaan pemerintah untuk penangguhan lebih lanjut selama proses banding,” kata Jeffrey Schwab, pengacara untuk pihak penggugat dari kalangan usaha, dalam sebuah pernyataan. Bagaimana langkah ini akan mempengaruhi hasil akhir?
“Kami yakin Pengadilan Federal pada akhirnya akan menolak permintaan pemerintah tersebut, menyadari kerugian yang tidak dapat diperbaiki yang ditimbulkan tarif ini terhadap klien kami,” lanjut Schwab. Sebuah keyakinan yang mencerminkan harapan pihak penggugat.
Pengadilan Perdagangan Blokir Tarif Trump
Panel yang terdiri dari tiga hakim di pengadilan perdagangan, termasuk seorang hakim yang ditunjuk oleh Trump, telah membatalkan seluruh tarif resiprokal dan bea lain yang diberlakukan oleh Trump.
Para hakim berpendapat bahwa undang-undang era 1970-an yang digunakan Trump untuk memberlakukan tarif tersebut, yaitu Undang-Undang Kekuatan Ekonomi Darurat Internasional (International Emergency Economic Powers Act/IEEPA), tidak memberikan kewenangan tanpa batas kepada presiden. Apakah interpretasi ini akan bertahan?
Larangan berskala nasional dan permanen yang diberlakukan oleh pengadilan mencakup semua tarif balasan yang dikeluarkan Trump pada awal April sebagai bagian dari rencana besar tarif “Hari Pembebasan” untuk merombak perdagangan internasional. Sebuah perubahan besar yang kini terhenti.
Putusan tersebut juga melarang pemerintah untuk melakukan modifikasi apa pun terhadap tarif yang dimaksud di masa mendatang. Pengadilan memberikan waktu 10 hari kepada pemerintah untuk melakukan penyesuaian yang diperlukan guna melaksanakan perintah tersebut. Bagaimana pemerintah akan merespon batasan ini?
Pemerintah mengajukan pemberitahuan banding segera setelah putusan keluar. Mereka meminta pengadilan perdagangan untuk menangguhkan penerapan putusan tersebut selama proses banding berlangsung, sambil juga mencari setidaknya bantuan sementara dari pengadilan banding federal. Sebuah upaya untuk membalikkan keadaan.
Pada saat yang sama, pemerintahan Trump meluncurkan kritik keras terhadap para hakim pengadilan perdagangan, menuduh mereka bias dan menyalahgunakan kekuasaan. Serangan balik yang tajam.
“Mahkamah Agung harus menghentikan hal ini,” kata sekretaris pers Gedung Putih, Karoline Leavitt, pada Kamis sore. Sebuah seruan yang jelas untuk intervensi.
“Para hakim ini mengancam kredibilitas Amerika Serikat di mata dunia,” tambahnya. Pernyataan yang memperkuat urgensi situasi.
