Menteri Kelautan dan Perikanan (KP), Sakti Wahyu Trenggono, telah menyampaikan permohonan kepada Kementerian Keuangan (Kemenkeu) untuk membuka blokir terhadap anggaran kementeriannya sejumlah Rp 2 triliun. Dana tersebut direncanakan untuk dialokasikan dalam rangka pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih.
Trenggono menjelaskan bahwa proses pembukaan blokir anggaran ini sedang ditangani oleh Kemenkeu di bawah kepemimpinan Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati.
“Proses pembukaan blokir anggaran KKP untuk pembangunan Kampung Nelayan sedang berlangsung. Jumlahnya mencapai Rp 2 triliun,” ungkap Trenggono saat melakukan kunjungan kerja ke Rote Ndao, Nusa Tenggara Timur, pada hari Selasa, 3 Juni 2025.
Menurut Trenggono, lokasi-lokasi pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih akan tersebar di berbagai wilayah di Indonesia, termasuk di Nusa Tenggara Timur (NTT).
“Penyebarannya cukup luas, termasuk di beberapa daerah di NTT. Selain itu, ada juga di Batam, Sulawesi Selatan, dan Lampung,” imbuhnya.
Seperti yang tercatat oleh Liputanku, Trenggono pernah menyampaikan bahwa program Kampung Nelayan Merah Putih merupakan instruksi langsung dari Presiden Prabowo Subianto, yang bertujuan untuk meningkatkan produktivitas serta kesejahteraan masyarakat pesisir. Secara keseluruhan, pemerintah menargetkan pembangunan sebanyak 1.100 kampung.
Sebagai langkah awal, KKP menargetkan pembangunan 100 Kampung Nelayan Merah Putih pada tahun 2025. Kriteria pemilihan lokasi meliputi mayoritas penduduk yang berprofesi sebagai nelayan atau pembudidaya ikan (lebih dari 80%), ketersediaan dan status lahan yang jelas untuk pembangunan fasilitas produksi (lebih dari 1 hektare), potensi sumber daya ikan, budidaya ikan, serta wisata bahari yang dapat dikembangkan, dan terintegrasi dengan Koperasi Desa Merah Putih.
“Hingga tanggal 27 Mei, kami masih membuka penerimaan proposal pengajuan program Kampung Nelayan Merah Putih dari Dinas Kelautan dan Perikanan. Program ini dijalankan secara transparan dan dapat diakses oleh pemerintah daerah di seluruh wilayah Indonesia,” ujar Staf Ahli Menteri Kelautan dan Perikanan bidang Ekonomi, Sosial, dan Budaya, Trian Yunanda, dalam keterangan tertulis pada hari Minggu, 25 Mei.
Di lokasi yang terpilih, KKP akan membangun berbagai fasilitas, seperti dermaga, gudang beku, balai pelatihan, pabrik es, sentra kuliner, menara pandang, docking kapal, tempat pelelangan ikan beserta drainase dan IPAL, hingga gedung perkantoran.
“Kami berharap dapat melanjutkan keberhasilan transformasi wajah kampung nelayan, seperti yang telah dilakukan di Biak, Papua. Program ini nantinya akan terintegrasi dengan Koperasi Desa Merah Putih, yang akan menjadi tulang punggung dan pusat dari seluruh aktivitas ekonomi,” pungkasnya.
