Bansos PKH dan BPNT Tahap 2 Cair, Rp 10 Triliun untuk 16,5 Juta KPM
Bantuan sosial dengan total nilai mencapai Rp 10 triliun telah dicairkan, meliputi Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). Dana sebesar ini tentu diharapkan dapat meringankan beban masyarakat yang membutuhkan.
"Penyaluran bantuan ini mulai dilaksanakan hari ini secara bertahap," demikian pernyataan resmi dari Menteri Sosial, Saifullah Yusuf, pada hari Rabu (28/5/2025) petang.
Perlu diketahui, penyaluran bansos PKH 2025 dan BPNT 2025 ini berpedoman pada Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN). Penggunaan DTSEN ini diyakini akan membuat penyaluran bansos menjadi lebih tepat sasaran. Apakah dengan demikian, bantuan akan sampai kepada mereka yang benar-benar membutuhkan?
1,8 juta KPM dinilai tak layak
Berdasarkan informasi resmi dari Kemensos, hasil pembaruan data terkini menunjukkan bahwa sekitar 1,8 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dinilai sudah tidak memenuhi syarat untuk menerima bantuan. Lantas, apa yang menyebabkan hal ini?
"Sebagian dari mereka kami temukan berada di desil 6 ke atas. Artinya, kondisi ekonomi mereka telah membaik dan mereka lebih mandiri secara finansial. Dengan demikian, mereka tidak lagi termasuk dalam kelompok desil 1, 2, atau 3," jelas Saifullah.
Sebagai konsekuensinya, alokasi bansos Kemensos untuk 1,8 juta KPM ini akan dialihkan kepada pihak yang lebih berhak, khususnya mereka yang tergolong dalam kategori miskin ekstrem. Ini adalah langkah yang penting untuk memastikan keadilan dalam penyaluran bantuan.
"Setelah proses penyaluran ini selesai, pembaruan data akan terus kami lakukan secara berkelanjutan," tegas Saifullah. Ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk terus meningkatkan efektivitas program bantuan sosial.
Proses pemutakhiran DTSEN
Sebagai informasi tambahan, proses pembaruan data DTSEN dilakukan melalui dua cara, yaitu:
“Kami menghimbau masyarakat untuk melengkapi persyaratan yang tersedia di aplikasi cek bansos jika mereka ingin mengusulkan atau mengajukan sanggahan terhadap data yang ada,” ujar Saifullah. Partisipasi aktif dari masyarakat sangat diharapkan dalam proses ini.
Sementara itu, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS), Amalia Adininggar Widyasanti, menyampaikan bahwa BPS telah menuntaskan pembaruan DTSEN untuk bansos triwulan II. Ini adalah langkah penting dalam memastikan data yang akurat dan terkini.
Proses tersebut melibatkan kerja sama yang erat antara pendamping PKH serta BPS di tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Sinergi ini penting untuk menghasilkan data yang valid.
“Kami melakukan pengecekan lapangan terhadap sekitar 12 juta keluarga. Dari jumlah tersebut, sekitar 6,9 juta keluarga berhasil diverifikasi dan dimasukkan dalam pembaruan DTSEN,” ungkap Amalia. Upaya verifikasi ini menunjukkan keseriusan dalam memastikan ketepatan data.
Ia menambahkan bahwa proses pembaruan menggabungkan hasil survei BPS, data administrasi, serta rekonsiliasi dengan Dukcapil. Integrasi data dari berbagai sumber ini diharapkan dapat meningkatkan akurasi data.
“Seluruh data yang telah diperbarui ini telah kami serahkan kepada BPKP untuk validasi akhir. Tujuan utamanya adalah untuk meminimalkan potensi kesalahan sasaran dalam penyaluran bansos,” pungkasnya. Validasi oleh BPKP menjadi lapisan perlindungan terakhir untuk memastikan ketepatan sasaran.
Demikianlah ulasan informasi yang menjawab pertanyaan mengenai kapan bansos PKH BPNT 2025 akan dicairkan. Semoga ulasan ini memberikan manfaat bagi Anda!
