Wakil Menteri Sosial (Wamensos), Bapak Agus Jabo Priyambodo, menginformasikan bahwa Kementerian Sosial sedang dalam tahap persiapan akhir untuk mendistribusikan bantuan sosial (bansos) triwulan kedua. Proses penyaluran bansos ini akan segera dilaksanakan setelah rampungnya asesmen yang dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).
"Saat ini, kami sedang mempersiapkan penyaluran bansos untuk tahap kedua atau triwulan kedua. Kami menunggu hasil asesmen dari BPKP. Apabila semua aspek telah dinyatakan clear, bantuan akan langsung kami salurkan kepada para penerima manfaat," ujar Bapak Agus Jabo seusai menghadiri acara public hearing di Hotel Movenpick, Jakarta Pusat, pada hari Rabu, 28 Mei 2025.
Berdasarkan data DTSEN, Bapak Agus Jabo menjelaskan bahwa terdapat sekitar 24 juta jiwa penduduk Indonesia yang tergolong dalam kategori miskin, yang mencakup sekitar 8,57 persen dari total populasi. Kategori ini ditetapkan berdasarkan standar pengeluaran bulanan per kapita sebesar Rp 600 ribu.
"Jumlah penduduk miskin mencapai kurang lebih 24 juta jiwa, atau sekitar 8,57 persen. Indikator yang kami gunakan adalah pengeluaran per kapita per bulan sebesar Rp600 ribu," jelas Bapak Agus Jabo.
Sementara itu, jumlah penduduk yang dikategorikan sebagai miskin ekstrem adalah sekitar 3,57 juta jiwa, atau sekitar 1,13 persen dari total populasi. Kelompok ini memiliki pengeluaran bulanan per kapita sebesar Rp400 ribu.
"Untuk kategori miskin ekstrem, jumlahnya sekitar 1,13 persen atau sekitar 3,57 juta jiwa. Mereka adalah individu yang pengeluaran per kapita per bulannya berada di bawah Rp400 ribu," lanjut Bapak Agus Jabo.
Beliau juga menyampaikan bahwa data tersebut bersifat dinamis dan dapat mengalami perubahan seiring waktu. Pemerintah menargetkan penurunan angka kemiskinan hingga di bawah 5 persen pada tahun 2029.
Lebih lanjut, Bapak Agus Jabo berharap bahwa pada tahun 2026, tidak akan ada lagi penduduk yang tergolong dalam kategori miskin ekstrem. Pemerintah akan terus berupaya melakukan sinergi untuk menurunkan angka kemiskinan secara berkelanjutan.
"Target kami adalah menurunkan angka kemiskinan di bawah 5 persen pada tahun 2029. Tentu saja, hal ini tidak dapat dicapai hanya oleh Kementerian Sosial. Ibu Menteri Sosial mengajak seluruh kementerian pemberdayaan lainnya untuk bersinergi agar target dan perintah Bapak Presiden untuk menghapus kemiskinan ekstrem, yang saat ini berjumlah 1,13 persen, dapat diselesaikan pada tahun 2026," pungkasnya.
