BOGOR, MasterV – Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor mengambil langkah proaktif dengan mempersiapkan program pendidikan khusus di lingkungan barak militer, yang ditujukan bagi anak-anak yang memerlukan pembinaan lebih lanjut.
Menurut Walikota Bogor, Dedie Rachim, inisiatif ini dipandang sebagai elemen krusial dalam upaya pembangunan manusia secara komprehensif.
"Program ini adalah wujud nyata pembangunan manusia, yang tidak hanya berfokus pada pembangunan infrastruktur fisik semata,” ujar Dedie Rachim, seperti yang dilansir oleh TribunnewsBogor.com pada hari Kamis, 29 Mei 2025.
Lebih lanjut, Dedie menjelaskan bahwa Komandan Distrik Militer (Dandim) 0606 Kota Bogor bersama Batalyon 315 telah menyusun rencana program barak militer. Program ini dirancang khusus untuk memberikan pendidikan dengan pendekatan disiplin militer kepada anak-anak yang membutuhkan.
Sementara itu, Dandim 0606 Kota Bogor, Letkol Dwi Agung Prihanto, mengungkapkan bahwa dua lokasi potensial telah diidentifikasi untuk pelaksanaan program pendidikan di barak militer. Lokasi tersebut meliputi Barak Yonif 315 dan Pusdikzi yang terletak di Jalan Jenderal Sudirman.
“Kedua lokasi tersebut dinilai strategis serta sangat representatif untuk menunjang keberhasilan program,” tegas Letkol Dwi Agung.
Meskipun demikian, perlu dicatat bahwa mekanisme rinci pelaksanaan program ini masih dalam tahap perumusan oleh Pemkot Bogor.
“Saat ini, informasi yang ada masih bersifat pemberitahuan. Pemkot Bogor masih terus menyusun mekanisme pelaksanaannya secara matang,” imbuhnya.
Sebagai informasi tambahan, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat telah lebih dulu mengimplementasikan program pendidikan barak militer bagi anak-anak yang dianggap memerlukan pembinaan karakter.
Inisiatif ini juga mendapatkan dukungan dari Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) saat itu, Natalius Pigai. Pigai berpendapat bahwa pendidikan di barak militer berpotensi diterapkan secara nasional jika terbukti efektif di Jawa Barat (Jabar).
“Apabila program di Jawa Barat berhasil, Kementerian HAM akan merekomendasikan kepada Menteri Pendidikan Nasional untuk menerbitkan peraturan yang memungkinkan model ini diterapkan secara luas di seluruh Indonesia,” kata Pigai, setelah menerima kunjungan Dedi Mulyadi di kantornya pada hari Kamis, 8 Mei 2025.
