JAKARTA, MasterV – PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BBNI) semakin menegaskan perannya dalam mengakselerasi transisi menuju ekonomi hijau melalui alokasi pembiayaan berkelanjutan.
Per April 2025, Liputanku mencatat bahwa BNI telah menyalurkan pembiayaan berkelanjutan senilai Rp 182,2 triliun, mencakup 24 persen dari keseluruhan portofolio kreditnya.
Menurut Corporate Secretary BNI, Okki Rushartomo, dari total tersebut, dana sebesar Rp 72,8 triliun secara khusus dialokasikan untuk inisiatif pembiayaan hijau.
SHUTTERSTOCK/JUICY FOTO Ilustrasi kredit, kredit perbankan.
"Pembiayaan berkelanjutan adalah bagian integral dari strategi BNI dalam mendukung pertumbuhan ekonomi yang harmonis dengan prinsip-prinsip keberlanjutan. Dinamika perubahan iklim juga memacu sektor perbankan untuk secara proaktif terlibat dalam pembiayaan yang memberikan dampak positif bagi lingkungan dan masyarakat," ungkap Okki dalam keterangan tertulisnya, seperti dikutip pada Senin (9/6/2025).
Lebih lanjut, ia menyampaikan bahwa BNI terus memperkuat implementasi prinsip keberlanjutan di seluruh lini bisnisnya, termasuk dalam proses penyaluran kredit ke sektor-sektor yang memiliki kontribusi positif terhadap kelestarian lingkungan.
BNI bertindak sebagai mitra strategis dalam mendukung transisi berkelanjutan melalui penyediaan layanan pendampingan dan pembiayaan yang berlandaskan Sustainability Linked Loans (SLL).
Hingga saat ini, BNI telah menyalurkan pembiayaan SLL sebesar Rp 6,0 triliun kepada berbagai sektor industri, termasuk agrifood, manufaktur semen, baja, produk batu bara, dan kemasan. Pembiayaan ini bertujuan untuk memacu peningkatan kinerja keberlanjutan perusahaan.
Selain itu, Oki menjelaskan, BNI menerapkan Risk Acceptance Criteria (RAC) yang mencakup mitigasi risiko perubahan iklim, menetapkan persyaratan minimum bagi calon debitur untuk sektor-sektor yang memiliki risiko tinggi terhadap lingkungan.
Persyaratan ini mencakup sertifikasi RSPO/ISPO dan komitmen untuk menerapkan kebijakan No Deforestation, No Peat, and No Exploitation (NDPE) dalam aktivitas pembukaan lahan bagi debitur di sektor perkebunan kelapa sawit, serta pemenuhan dokumen AMDAL atau UPL/UKL atau PROPER sesuai dengan bidang usaha masing-masing.
Tidak hanya itu, BNI juga menerapkan kebijakan pembiayaan yang selektif terhadap sektor-sektor dengan emisi tinggi, dengan mempertimbangkan implementasi aspek lingkungan, sosial, dan tata kelola (LST), serta rencana transisi energi yang jelas dan terukur dari debitur, sebagai wujud komitmen untuk mendukung pembiayaan yang bertanggung jawab dan mendorong transisi menuju ekonomi rendah karbon.
Tuntutan dari pasar dan regulator mendorong entitas bisnis untuk lebih bertanggung jawab terhadap isu lingkungan dan sosial. BNI merespons hal ini dengan mengintegrasikan prinsip ESG ke dalam seluruh proses bisnisnya.
"BNI memiliki keyakinan yang kuat bahwa dapat mengakselerasi transformasi menuju sistem keuangan hijau. Melalui pembiayaan berkelanjutan dan penerapan prinsip ESG, BNI berupaya mewariskan lingkungan yang sehat bagi generasi mendatang," pungkas Okki.
