JAKARTA, MasterV – Pelaksanaan Ibadah Haji 2025 akan segera usai. Tahun depan, tanggung jawab besar dalam penyelenggaraan ibadah haji secara resmi akan berada di tangan Badan Penyelenggara (BP) Haji.
Sebagai langkah awal persiapan penyelenggaraan ibadah haji tahun 2026, BP Haji telah mengadakan pertemuan penting dengan Deputi Menteri Haji Arab Saudi di Jeddah, Arab Saudi, pada hari Selasa, 10 Juni 2025.
Kepala BP Haji, Mochamad Irfan Yusuf, yang akrab disapa Gus Irfan, menyampaikan bahwa pertemuan tersebut membahas evaluasi mendalam mengenai penyelenggaraan haji 2025, serta persiapan matang untuk musim haji 2026.
2 Syarikah dan Task Force
Gus Irfan memaparkan bahwa otoritas Arab Saudi akan memberlakukan serangkaian kebijakan baru yang signifikan untuk musim haji 1447 Hijriah atau 2026. Salah satunya adalah pembatasan ketat terhadap jumlah syarikah, atau perusahaan penyelenggara layanan haji.
"Salah satu poin pentingnya adalah pembatasan jumlah syarikah, maksimal hanya dua perusahaan yang diperkenankan," jelas Gus Irfan dalam keterangan pers yang diterima Liputanku, Selasa.
Seperti yang diketahui, dalam penyelenggaraan ibadah haji 2025, terdapat delapan syarikah yang sayangnya menimbulkan berbagai permasalahan, seperti pengusiran jemaah dari tenda di Arafah, pemisahan pasangan suami istri, serta kekacauan dalam jadwal keberangkatan.
Selain isu mengenai syarikah, akan ada juga pengetatan standar kesehatan jemaah yang lebih ketat, pengawasan yang lebih intensif terhadap standar hotel, porsi makanan yang disediakan, hingga jumlah kasur yang dialokasikan per jemaah.
Menurut Gus Irfan, sebuah task force gabungan antara Indonesia dan Arab Saudi akan dibentuk untuk mempersiapkan dan mengawasi pelaksanaan ibadah haji 2026 secara komprehensif.
"Seluruh aspek ini akan diawasi dengan ketat oleh task force Indonesia-Saudi," tegas Gus Irfan.
Beliau juga menambahkan bahwa otoritas Arab Saudi telah menetapkan bahwa pelaksanaan dam haji hanya diperbolehkan di dua tempat, yaitu di negara asal jemaah atau di Arab Saudi sendiri.
Pelaksanaan dam wajib dilakukan melalui perusahaan resmi yang ditunjuk oleh kerajaan, yaitu Ad-Dhahi.
"Pelanggaran terhadap kebijakan ini akan dikenakan sanksi yang tegas,” imbuh Gus Irfan.
Kuota Haji Bakal Berkurang 50 Persen?
Selanjutnya, Gus Irfan menyinggung adanya wacana mengenai potensi pengurangan kuota jemaah haji Indonesia pada musim haji 1447 Hijriah atau 2026.
"Terdapat wacana pengurangan kuota hingga mencapai 50 persen oleh pihak Saudi. Saat ini, kami sedang aktif melakukan negosiasi terkait hal ini," ungkap Gus Irfan.
Namun demikian, beliau menjelaskan bahwa Kementerian Haji Arab Saudi belum menetapkan kuota resmi bagi Indonesia, terutama mengingat beberapa situasi yang terjadi selama musim haji 2025.
Oleh karena itu, Gus Irfan menegaskan bahwa BP Haji akan terus berupaya melakukan negosiasi konstruktif dengan Kementerian Haji Arab Saudi terkait kuota haji yang ideal untuk Indonesia.
Lebih lanjut, beliau menyampaikan bahwa BP Haji berencana menerapkan sejumlah sistem baru yang inovatif pada penyelenggaraan ibadah haji tahun depan, setelah proses peralihan tanggung jawab dari Kementerian Agama.
"Karena manajemen haji untuk tahun depan akan beralih dari Kementerian Agama ke BP Haji, maka akan ada sistem manajemen baru yang akan kami terapkan dan sosialisasikan,” jelas Gus Irfan.
Seperti yang telah diketahui, operasional haji 1446 Hijriah atau 2025, saat ini memasuki tahap pemulangan jemaah dari Tanah Suci ke Tanah Air.
Proses pemulangan jamaah haji gelombang pertama dijadwalkan berlangsung pada tanggal 11-25 Juni 2025.
Kepala Daerah Kerja (Kadaker) Bandara, Abdul Basir, menyampaikan bahwa secara keseluruhan terdapat tujuh kelompok terbang (kloter) yang akan kembali ke Indonesia pada hari pertama fase pemulangan.
