Para operator bus yang melayani rute Sumatra-Jawa masih mengeluhkan permasalahan klasik, yaitu kelangkaan solar. Kondisi ini, terutama dirasakan di beberapa daerah seperti Bengkulu, berdampak signifikan terhadap kelancaran operasional bus.
"Sebagai penyedia layanan transportasi publik, kami merasa terbebani dengan kebijakan penjatahan BBM (bahan bakar minyak) solar bersubsidi. Pembatasan maksimal 200 liter/hari/kendaraan dengan sistem barcode sangat membatasi," ungkap Ketua Umum Ikatan Pengusaha Otobus Muda Indonesia (IPOMI), Kurnia Lesani Adnan, kepada Liputanku.
Sani melanjutkan, "Implementasi kebijakan ini oleh SPBU di bawah pengawasan Pertamina seringkali menimbulkan dinamika yang kontraproduktif. Alih-alih memfasilitasi, justru menghambat operasional angkutan darat, bahkan memicu praktik pungutan liar oleh oknum operator SPBU Pertamina di berbagai daerah."
Kondisi terkini menunjukkan bahwa masih banyak SPBU yang mengalami kelangkaan solar bersubsidi karena pasokan dari Pertamina tidak mencukupi. Konsekuensinya, armada bus terpaksa mengantre berjam-jam, bahkan semalaman, hanya untuk memperoleh jatah solar subsidi yang terbatas.
"Kami terpaksa mengantre hingga seharian penuh, bahkan semalam suntuk, seperti yang masih terjadi di Provinsi Bengkulu. Pihak SPBU beralasan bahwa suplai BBM solar subsidi hanya datang sekali sehari dengan jatah terbatas, sekitar 8000 kl saja," jelas Sani.
Sani menambahkan, "Keterbatasan jumlah SPBU yang menjual BBM solar subsidi, yang sebagian besar berlokasi di luar Kota Bengkulu, semakin memperparah situasi. Antrean semalaman ini mengganggu waktu istirahat kru dan perawatan kendaraan, yang sangat penting untuk keselamatan dan kenyamanan penumpang."
Kelangkaan solar hanyalah salah satu dari sekian banyak tantangan yang dihadapi oleh industri bus AKAP (Antar Kota Antar Provinsi). Sebelumnya, penurunan daya beli masyarakat juga turut memukul sektor ini.
"Pasca-angkutan Lebaran tahun 2025, terjadi penurunan signifikan (drop) pada tingkat keterisian penumpang bus dibandingkan periode yang sama setelah Lebaran tahun 2024. Perbandingan menunjukkan penurunan hingga 22% di semester yang sama. Kami melihat indikasi ini sebagai anomali, mengingat beberapa periode long weekend tidak menunjukkan lonjakan berarti pada jumlah penumpang AKAP, AKDP, maupun bus pariwisata (charter)," tutur Sani.
