Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengungkapkan kebutuhan anggaran untuk mendukung pembangunan infrastruktur sampai 2029 mencapai Rp 1.905 triliun.
Anggaran ini telah tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) periode 2025-2029.
Dody mengatakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sangat terbatas untuk memenuhi pendanaan tersebut. Oleh karena itu ia menawarkan skema kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU).
"Untuk memenuhi target 2025-2029, kami perlu menawarkan sekitar Rp 1.900 triliun dalam pendanaan. Dengan keterbatasan fiskal pemerintah yang hanya mencakup sekitar 60%, berarti sisanya harus berasal dari pembiayaan yang cerdas dan kolaboratif," kata Dody dalam acara International Conference on Infrastructure (ICI) di Jakarta International Convention Center (JICC), Rabu (11/6/2025).
Dari kebutuhan anggaran Rp 1.905 triliun, sebanyak 60,47% akan dipenuhi melalui anggaran negara yakni Rp 678,91 triliun dari APBN dan Rp 473,28 triliun dari APBD. Nah masih ada kekurangan pendanaan (funding gap) 39,53% atau Rp 753,11 triliun.
Dody menargetkan kekurangan pendanaan sebesar Rp 651,46 triliun bisa ditutupi dari skema KPBU. Adapun nilai tersebut berasal dari 55 proyek.
"Kami siap menawarkan sekitar 55 proyek KPBU," tuturnya.
Sebanyak 55 proyek yang ditawarkan tersebut terdiri dari 24 proyek sumber daya air, 19 proyek di sektor jalan dan 12 proyek di sektor permukiman.
"Inilah momen kita. Mari kita bergandengan tangan dan membangun infrastruktur yang benar-benar penting, terutama untuk negara kita Indonesia," ucap Dody.
Dody menambahkan skema KPBU atau kerja sama dengan swasta di masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto akan sangat digencarkan. Inovasi pembiayaan lainnya juga masih terus digodok untuk mengisi gap kebutuhan tersebut.
Salah satu caranya melalui acara ICI, yakni konferensi internasional tentang infrastruktur yang diadakan pada 11-12 Juni 2025 di JICC. Acara ini menjadi wadah bagi para pemangku kepentingan baik dari sektor pemerintah maupun swasta untuk membahas isu-isu terkait pembangunan dan infrastruktur, sekaligus menjadi pendorong peluang bisnis dan investasi.
ICI 2025 menargetkan partisipasi 3.000 peserta dari pemangku kepentingan bidang infrastruktur yang mencakup pemerintah, swasta, lembaga keuangan, lembaga internasional dan pihak lain seperti organisasi filantropi dan lembaga riset.
