MasterV, Jakarta – Saat ini, Dedi Mulyadi dikenal sebagai Gubernur Jawa Barat (Gubernur Jabar) untuk periode 2025-2030. Setelah memenangkan kontestasi Pemilihan Gubernur atau Pilgub Jabar dengan perolehan suara sebesar 62,22% atau setara dengan 14.130.192 suara, Dedi Mulyadi berhasil menduduki kursi Gubernur.
Namun, sebelum menjabat sebagai Gubernur Jabar, Dedi Mulyadi telah lama berkecimpung di dunia politik. Lantas, seperti apakah profil dari Dedi Mulyadi?
Liputanku merangkum dari berbagai sumber bahwa Dedi Mulyadi dilahirkan di Kampung Sukadaya, Desa Sukasari, Kabupaten Subang, Provinsi Jawa Barat, pada tanggal 11 April 1971. Beliau adalah putra bungsu dari sembilan bersaudara.
Ayahnya, Sahlin Ahmad Suryana, adalah seorang pensiunan Tentara Prajurit Kader yang harus mengakhiri masa baktinya pada usia 28 tahun akibat penyakit yang dideritanya sebagai dampak dari racun mata-mata kolonial.
Sementara itu, ibunya, Karsiti, meskipun tidak pernah mengenyam pendidikan formal, merupakan seorang aktivis Palang Merah Indonesia. Sejak masa kecilnya, Dedi sudah terbiasa dengan kehidupan yang penuh perjuangan dan kerja keras. Ia sering membantu ibunya dalam menggembala domba dan bertani.
Pendidikan dasar Dedi ditempuh di SD Subakti Subang hingga tahun 1984. Setelah itu, ia melanjutkan pendidikannya ke SMP Kalijati, Subang, yang diselesaikannya pada tahun 1987. Kemudian, ia melanjutkan ke SMA Negeri Purwadadi, Subang, dan lulus pada tahun 1990.
Setelah menyelesaikan pendidikan SMA-nya, Dedi Mulyadi yang kini menjabat sebagai Gubernur Jabar, memutuskan untuk hijrah ke Purwakarta. Tujuannya adalah untuk melanjutkan studi ke jenjang perguruan tinggi di Sekolah Tinggi Hukum Purnawarman dengan mengambil jurusan hukum, yang berhasil diselesaikannya pada tahun 1999.
Sejak berstatus mahasiswa, Dedi dikenal aktif dalam berbagai organisasi. Walaupun masih tergolong muda, Dedi sebagai seorang aktivis telah menjadi figur yang diperhitungkan oleh berbagai kalangan, mulai dari mahasiswa hingga birokrat dan politikus. Bahkan, pada tahun 1993, Dedi dipercaya untuk menjadi penulis pidato bagi Ketua Partai Golkar Purwakarta, almarhum Babisni.
Pada tahun 1994, Dedi Mulyadi mendapatkan kepercayaan untuk menjabat sebagai Ketua Umum HMI Cabang Purwakarta. Selain itu, Dedi juga pernah diminta untuk menduduki posisi Wakil Ketua DPC Federasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (FSPSI) pada tahun 1997.
Setahun kemudian, Dedi ditunjuk sebagai Sekretaris Pimpinan Pusat Serikat Pekerja Textil, Sandang dan Kulit Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (PP SPTSK KSPSI).
Karier politik Dedi semakin menanjak di era reformasi. Pada tahun 1999, ia terpilih menjadi anggota DPRD Purwakarta dari Partai Golkar, mewakili daerah pemilihan Kecamatan Tegalwaru.
Selama lima tahun menjabat, Dedi selalu terpilih menjadi Ketua Komisi E. Ia juga pernah menjabat sebagai Wakil Sekretaris Partai Golkar, sebelum akhirnya menjadi Sekretaris. Puncaknya, ia didaulat secara aklamasi menjadi Ketua DPD Partai Golkar, dari tahun 2004 hingga saat ini.
Pada tahun 2003, Dedi dilantik sebagai Wakil Bupati Purwakarta mendampingi Lily Hambali Hasan. Terpilihnya Dedi sebagai Wakil Bupati pada usia 32 tahun merupakan sebuah prestasi tersendiri, karena ia tercatat sebagai politikus termuda yang pernah menjabat sebagai wakil bupati.
Kemudian, pada tahun 2008, melalui mekanisme Pilkada langsung, Dedi mendapatkan kepercayaan dari masyarakat Purwakarta untuk menjabat sebagai Bupati Purwakarta periode 2008-2013 dengan menggandeng Dadan Koswara sebagai pasangannya.
Selanjutnya, pada Pilbup 2008, Dedi kembali mencalonkan diri sebagai Bupati Purwakarta dan berhasil memenangkan pemilihan bersama Dudung B Supardi. Dengan demikian, Dedi kembali menjabat sebagai Bupati Purwakarta untuk periode 2013-2018.
Di internal Golkar, Dedi Mulyadi terpilih secara aklamasi sebagai Ketua DPD Golkar Jawa Barat. Setelah itu, ia mencalonkan diri sebagai Wagub Jabar mendampingi Deddy Mizwar pada Pilgub Jabar 2018, namun sayangnya, ia belum berhasil memenangkan kontestasi tersebut.
Ayah dari tiga orang anak ini kemudian menjadi anggota DPR RI sebelum akhirnya kembali maju dalam Pilgub Jabar 2024 dari Partai Gerindra dan berhasil meraih kemenangan.
Belakangan ini, Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, terus menjadi pusat perhatian. Hal ini disebabkan oleh berbagai kebijakan kontroversial yang dikeluarkan oleh sang Gubernur Jabar.
Terbaru, Gubernur Jabar Dedi Mulyadi menyampaikan bahwa Pemerintah Provinsi Jabar berencana untuk menghapus pekerjaan rumah (PR) yang biasa diberikan oleh guru kepada siswa.
"Pemerintah Provinsi Jawa Barat berencana untuk menghapus pekerjaan rumah (PR) bagi anak-anak sekolah," ungkap Dedi Mulyadi dalam sebuah pernyataan di media sosial pada hari Rabu, 4 Juni 2025.
Menurut Dedi, seluruh proses pembelajaran di sekolah seharusnya diselesaikan di sekolah, sehingga tidak menjadi beban bagi anak-anak ketika mereka berada di rumah.
"Seluruh pekerjaan sekolah dikerjakan di sekolah, tugas-tugas sekolah dikerjakan di sekolah tidak dibawa menjadi beban di rumah," jelasnya.
Namun, sebelum kebijakan ini, Dedi mengambil langkah untuk mengatasi masalah siswa bermasalah di wilayahnya dengan membina mereka di barak militer, yang dimulai pada tanggal 2 Mei 2025 lalu. Ia menjelaskan bahwa siswa akan dibina di barak militer agar memperoleh pendidikan karakter melalui kerja sama dengan TNI dan Polri.
Menurut Dedi Mulyadi, rencana ini tidak akan dilaksanakan secara serentak, melainkan secara bertahap di daerah-daerah yang dianggap rawan.
"Tidak harus langsung di 27 kabupaten/kota. Kita mulai dari daerah yang siap dan dianggap rawan terlebih dahulu, lalu bertahap," ujar Dedi, seperti yang dilansir dari Antara pada hari Minggu, 27 April 2025.
Dedi juga sempat memicu perdebatan terkait pernyataannya mengenai vasektomi sebagai salah satu syarat bagi penerima bantuan sosial (bansos).
"Jangan membebani reproduksi hanya perempuan. Perempuan jangan menanggung beban reproduksi, sabab nu beukian mah salakina," kata Dedi Mulyadi.
