BEKASI, MasterV – Sorotan publik kini tertuju pada SMAN 9 Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, menyusul aksi damai yang dilakukan oleh ratusan pelajar kelas X dan XI di halaman sekolah pada hari Selasa, 3 Juni 2025.
Aksi ini bukan sekadar demonstrasi biasa, melainkan wujud kekecewaan mendalam dari para siswa terhadap kepemimpinan kepala sekolah, Kurniawati.
Para siswa SMAN 9 Tambun Selatan menuding Kurniawati telah melakukan serangkaian dugaan penyimpangan dana sekolah yang seharusnya dikelola secara transparan.
Aksi unjuk rasa di SMAN 9 Tambun Selatan ini mencapai puncaknya dengan penonaktifan Kepala Sekolah. Lalu, apa sebenarnya yang melatarbelakangi peristiwa ini?
Sebenarnya Apa yang Terjadi? Mengapa Kepsek SMAN 9 Menjadi Sasaran Demo?
Terdapat beberapa alasan mendasar yang mendorong para siswa SMAN 9 Tambun Selatan untuk melakukan demonstrasi.
Para siswa mengaku diminta sejumlah dana untuk berbagai keperluan sekolah, seperti pembangunan gedung dan pengadaan AC untuk musala. Sayangnya, realisasi dari sumbangan tersebut tidak terlihat secara konkret.
Salah seorang siswa mengungkapkan bahwa orang tuanya telah membayar Rp 500.000 per tahun sejak tahun 2023, namun kondisi gedung sekolah tidak mengalami perubahan yang signifikan.
“Alasannya untuk pembangunan gedung. Tapi hingga saat ini kondisinya masih sama saja. Orangtua saya sudah rutin membayar Rp 500.000 setiap tahun,” ujar RP, seorang siswa kelas XI, pada Selasa, 3 Juni 2025.
Selain untuk pembangunan gedung, setiap kelas juga disebut-sebut diminta menyumbang Rp 20.000 per hari dengan tujuan pengadaan pendingin ruangan (AC) untuk musala, namun fasilitas tersebut tak kunjung terealisasi.
Kondisi Unit Kesehatan Sekolah (UKS) pun memprihatinkan, hanya dilengkapi dengan meja tanpa kursi atau kasur, serta minimnya ketersediaan obat-obatan.
Pengurus UKS bahkan terpaksa menggunakan dana pribadi saat ada siswa yang membutuhkan perawatan, dan biaya tersebut tidak diganti oleh pihak SMAN 9 Tambun Selatan.
“Jika saya memiliki uang sendiri, saya gunakan uang saya terlebih dahulu. Tidak ada penggantian,” jelas RP, menggambarkan bagaimana ia dan rekan-rekan pengurus UKS lainnya harus mengeluarkan uang pribadi untuk membeli obat jika ada siswa yang sakit.
Siswa juga menyoroti permintaan tanda tangan untuk kegiatan sekolah yang sudah selesai dilaksanakan, seperti pesantren kilat dan buka puasa bersama.
“Kami diminta untuk menandatangani sesuatu yang kami sendiri tidak tahu kejelasannya,” ungkap H, seorang pelajar kelas XI.
Beberapa siswa menduga bahwa tanda tangan tersebut digunakan untuk melengkapi laporan pertanggungjawaban yang tidak sesuai dengan fakta yang ada, terlebih lagi mereka mengaku tidak menerima konsumsi seperti yang dijanjikan sebelumnya.
“Padahal saat itu kami tidak menerima snack. Jika mereka membutuhkan tanda tangan untuk daftar hadir, seharusnya saat hari pelaksanaan kami sudah dimintai daftar hadir,” imbuh H.
Meskipun siswa sering menyampaikan saran perbaikan kepada pihak sekolah, keluhan mereka seolah tidak pernah didengarkan secara serius oleh kepala sekolah.
Kepsek SMAN 9 Tambun Selatan Absen Pasca-Demonstrasi
Setelah aksi demonstrasi berlangsung, Kurniawati diketahui tidak masuk kantor selama dua hari berturut-turut tanpa memberikan pemberitahuan kepada jajaran sekolah.
“Sudah dua hari beliau tidak masuk, tepat setelah demo kemarin,” kata Sahri. “Ya, tanpa pemberitahuan,” tambahnya.
Ketidakhadiran kepala sekolah tanpa kabar yang jelas semakin memperpanjang daftar pertanyaan mengenai transparansi dan akuntabilitas di SMAN 9 Tambun Selatan.
Kepala Sekolah SMAN 9 Tambun Selatan Akhirnya Dinonaktifkan
Aksi protes dari para pelajar tersebut langsung mendapatkan respons dari Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, dengan mengambil langkah tegas berupa penonaktifan Kepala SMAN 9 Tambun Selatan, Kurniawati. Kabar ini dikonfirmasi oleh Humas sekolah, Sahri Ramadhan.
“Benar, Bapak Gubernur telah menonaktifkan beliau, hanya saja saya tidak tahu kapan tepatnya,” ujar Sahri saat dikonfirmasi pada Kamis, 5 Juni 2025.
Langkah ini kemudian diikuti dengan audit internal yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
Sejumlah guru saat ini sedang diperiksa oleh Kantor Cabang Dinas (KCD) Wilayah III Jawa Barat guna dimintai keterangan lebih lanjut terkait permasalahan ini.
Menurut Sahri, audit ini memang sedang berlangsung, meskipun ia tidak dapat memastikan apakah audit tersebut menyasar keuangan sekolah atau keuangan pribadi kepala sekolah.
Aktivitas Belajar Mengajar di Sekolah Tetap Berjalan Normal
Meskipun situasi internal sekolah sedang bergejolak, pihak SMAN 9 Tambun Selatan memastikan bahwa kegiatan belajar mengajar tetap berjalan seperti biasa.
“Tidak ada gangguan, kegiatan belajar mengajar tetap berjalan normal seperti biasanya,” tegas Sahri.
Ia juga menegaskan bahwa tidak ada intimidasi terhadap para siswa yang telah melakukan aksi damai. Menurutnya, pihak sekolah menjamin hak kebebasan berpendapat bagi seluruh peserta didik.
“Tidak ada intimidasi sama sekali atau ancaman lainnya, sekolah menjamin kebebasan berpendapat para peserta didik,” ujarnya meyakinkan.
Respons Positif dari Kalangan Siswa
Sementara itu, para siswa SMAN 9 Tambun Selatan menyambut baik keputusan Gubernur untuk menonaktifkan kepala sekolah mereka.
Dirham (nama samaran), seorang pelajar, mengungkapkan bahwa banyak siswa merasa lega dan menaruh harapan besar akan adanya perubahan positif di sekolah.
“Ya, saya merasa senang, teman-teman juga merespons dengan sangat gembira. Bahkan hampir melakukan sujud syukur,” kata Dirham dengan antusias.
“Masukan sering didengar, tapi jarang dilaksanakan,” tambahnya, menyindir gaya kepemimpinan Kurniawati yang dinilai kurang responsif terhadap aspirasi siswa.
Saat ini, internal sekolah tengah membahas mengenai penunjukan kepala sekolah sementara. Para siswa SMAN 9 Tambun Selatan berharap agar sosok pengganti Kurniawati nantinya mampu membawa perbaikan nyata dalam pengelolaan sekolah.
“Ya, kami berharap semoga kepala sekolah yang baru akan menjadi lebih baik,” pungkas Dirham dengan penuh harap.
(Reporter: Achmad Nasrudin Yahya | Editor: Tim Redaksi)
.
