MasterV, Jakarta – Rencana pemberian diskon listrik pada bulan Juni 2025 bagi pelanggan rumah tangga dengan daya antara 450 VA hingga 1.300 VA telah dibatalkan. Pemerintah telah mengambil keputusan untuk mengalihkan anggaran yang dialokasikan sebelumnya untuk program subsidi upah yang ditujukan bagi para pekerja dan guru honorer. Pertimbangan utama dalam pengambilan keputusan ini adalah efisiensi serta kecepatan penyaluran bantuan.
Sebagai informasi, diskon listrik untuk bulan Juni 2025 awalnya direncanakan akan diberlakukan mulai tanggal 5 Juni dan berlangsung hingga 31 Juli 2025. Diskon sebesar 50% seharusnya diberikan secara otomatis kepada pelanggan pascabayar dan prabayar. Tujuan utama dari inisiatif ini adalah untuk meringankan beban ekonomi yang dirasakan oleh masyarakat, khususnya di tengah situasi ekonomi yang penuh tantangan.
Akan tetapi, rencana tersebut pada akhirnya tidak dapat direalisasikan. Pemerintah berpendapat bahwa proses penganggaran yang diperlukan untuk diskon listrik Juni 2025 ternyata membutuhkan waktu yang lebih lama dari perkiraan semula. Di sisi lain, program subsidi upah dinilai lebih siap, terutama dalam hal ketersediaan data penerima dan mekanisme penyalurannya.
"Setelah melalui rapat antar menteri, kami menemukan bahwa proses penganggaran untuk pelaksanaan diskon listrik membutuhkan waktu lebih lama. Mengingat tujuan awal kita adalah untuk bulan Juni dan Juli, maka kami memutuskan bahwa diskon ini tidak dapat dijalankan," demikian penjelasan Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam konferensi pers setelah rapat bersama Presiden Prabowo Subianto di Kantor Presiden Jakarta, pada hari Senin (2/6/2025).
"Oleh karena itu, program tersebut digantikan dengan bantuan subsidi upah. Sebelumnya, saat desain awal subsidi upah, masih ada pertanyaan mengenai target grupnya," lanjutnya.
Alasan fundamental di balik pembatalan diskon listrik Juni 2025 adalah kendala dalam penganggaran. Kompleksitas birokrasi menyebabkan penundaan dalam implementasi diskon. Pemerintah tidak ingin masyarakat menunggu terlalu lama untuk menerima bantuan, sehingga subsidi upah dipilih sebagai solusi alternatif.
Subsidi upah dipandang lebih efektif karena data penerima sudah tersedia dan telah diverifikasi. Pemerintah memiliki basis data pekerja dan guru honorer yang memenuhi kriteria untuk menerima bantuan. Dengan demikian, penyaluran dana dapat dilaksanakan dengan lebih cepat dan tepat sasaran.
Selain itu, subsidi upah juga dinilai lebih relevan dengan kebutuhan mendesak yang dihadapi masyarakat. Di tengah kondisi pandemi dan pemulihan ekonomi, banyak pekerja dan guru honorer yang mengalami kesulitan keuangan. Bantuan langsung berupa subsidi upah diharapkan dapat membantu mereka dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari.
Pemerintah berkomitmen untuk terus mencari cara lain guna membantu masyarakat yang membutuhkan. Program subsidi upah hanyalah salah satu dari berbagai upaya pemerintah untuk meringankan beban ekonomi yang dihadapi masyarakat.
Pemerintah juga mengimbau kepada seluruh masyarakat untuk tetap bijak dalam penggunaan energi listrik. Dengan melakukan penghematan, masyarakat dapat mengurangi tagihan listrik bulanan mereka. Selain itu, penghematan energi juga memberikan kontribusi positif terhadap pelestarian lingkungan.
