MasterV, Jakarta – Djarot Saiful Hidayat, Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP), menyatakan bahwa aspirasi kuat dari akar rumput atau para kader secara bulat menginginkan Megawati Soekarnoputri untuk kembali menduduki posisi Ketua Umum (Ketum) PDIP. Oleh karena itu, Djarot berpendapat bahwa agenda utama Kongres PDIP adalah sekadar pengukuhan Megawati sebagai ketum.
MasterV, Jakarta – Djarot Saiful Hidayat, Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP), menyatakan bahwa aspirasi kuat dari akar rumput atau para kader secara bulat menginginkan Megawati Soekarnoputri untuk kembali menduduki posisi Ketua Umum (Ketum) PDIP. Oleh karena itu, Djarot berpendapat bahwa agenda utama Kongres PDIP adalah sekadar pengukuhan Megawati sebagai ketum.
"Saya selalu menyampaikan bahwa keinginan dari bawah adalah Ibu Megawati Soekarnoputri tetap menjadi ketua umum. Dengan demikian, kongres hanya akan mengukuhkan beliau sebagai ketua umum serta memberikan wewenang penuh untuk menyusun kepengurusan DPP periode 2025-2030," ujar Djarot di Sekolah Partai PDIP, Jakarta, Minggu (1/6/2025).
Mengenai jadwal pelaksanaan kongres, Djarot menegaskan bahwa hal tersebut masih menunggu keputusan dari Megawati.
"Kapan kongres akan dilaksanakan, itu tergantung pada keputusan ketua umum. Anggaran dasar rumah tangga partai telah menetapkan bahwa ketua umum yang berhak menentukan waktu pelaksanaan kongres," jelas Djarot.
Sebelumnya, Djarot Saiful Hidayat telah menyampaikan bahwa tidak ada bursa calon sekretaris jenderal (Sekjen) dalam Kongres PDIP 2025.
Djarot menekankan bahwa keputusan mengenai penunjukan sekretaris jenderal sepenuhnya berada di tangan ketua umum terpilih. Mengingat Megawati Soekarnoputri hampir pasti akan terpilih kembali menjadi Ketum PDIP, hal ini menjadi sangat relevan.
"Untuk apa ada bursa calon sekjen? Dalam kongres, ketua terpilih memiliki hak prerogatif untuk menyusun kepengurusan, termasuk menentukan siapa yang akan menjadi sekretaris jenderal," tegas Djarot, di Sekolah Partai PDIP, Jakarta, Minggu (1/6/2025).
"Semuanya menjadi satu kesatuan. Tidak bisa dipisahkan antara sekjen dengan ketua-ketua yang lain," lanjutnya.
Menurut Djarot, tidak akan ada pemilihan sekretaris jenderal dalam kongres. Hal ini dikarenakan penyusunan kepengurusan sepenuhnya menjadi wewenang Ketua Umum Megawati Soekarnoputri.
"Ini adalah kewenangan penuh dari ketua umum. Kongres hanya memilih ketua umum. Kemudian, ketua umum yang menyusun kepengurusan. Mengapa demikian? Karena Kongres adalah institusi tertinggi di partai, forum tertinggi yang ada," papar Djarot.
Ketika ditanya mengenai kemungkinan Hasto Kristiyanto untuk kembali menjabat sebagai Sekjen PDIP pada periode berikutnya, Djarot enggan berspekulasi.
"Kita tidak bisa menginterpretasikan hal tersebut. Yang jelas, saat ini Pak Hasto Kristiyanto masih menjabat sebagai sekjen," pungkasnya.
Sebagai informasi tambahan, Hasto Kristiyanto saat ini tengah menghadapi proses hukum terkait kasus suap PAW Harun Masiku. Jaksa pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendakwa Hasto terlibat dalam tindak pidana suap dan upaya menghalangi penyidikan kasus Harun Masiku.
Meskipun telah berstatus sebagai terdakwa kasus korupsi, PDIP hingga saat ini belum menonaktifkan jabatan Hasto sebagai Sekjen PDIP.
Sebelumnya, Ketua DPP PDI Perjuangan, Ganjar Pranowo, telah menegaskan bahwa penundaan Kongres PDIP hingga saat ini tidak terkait dengan proses hukum yang sedang dihadapi oleh Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto.
Ia menjelaskan bahwa keputusan mengenai waktu pelaksanaan kongres sepenuhnya berada di tangan Ketua Umum Megawati Soekarnoputri.
"Tidak ada hubungannya antara penundaan kongres dengan kasus Pak Hasto. Keputusan akan ditentukan sendiri oleh ketua umum," ujar Ganjar kepada wartawan di Sekolah Partai PDIP, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Jumat (16/5/2025).
Ganjar juga menjelaskan bahwa kegiatan pembekalan kepala daerah PDIP se-Indonesia yang diselenggarakan di Sekolah Partai pada hari ini tidak berkaitan dengan agenda kongres.
"Kami menganggap penting untuk melaksanakan pembekalan ini. Ini adalah semacam retret bagi partai kita. Kami mencoba untuk melakukan sinkronisasi dan harmonisasi," ujarnya.
"Jadi, ini adalah dua hal yang berbeda dengan kongres. Kongres akan disiapkan nanti," tambah Ganjar.
