Wacana penggabungan (merger) antara dua perusahaan teknologi terkemuka di Asia Tenggara, yaitu Grab dan GoTo, terus menjadi sorotan utama. Lebih dari sekadar persaingan bisnis, berbagai kalangan mulai menyuarakan kekhawatiran tentang potensi implikasinya terhadap kedaulatan digital dan keamanan data Indonesia.
Dave Laksono, selaku Anggota Komisi I DPR, berpendapat bahwa potensi merger antara Grab dan GoTo bukan hanya sekadar persoalan bisnis semata, melainkan juga menyangkut masa depan ekonomi digital serta keamanan nasional. Menurutnya, penggabungan ini berpotensi memberikan dampak signifikan terhadap ekosistem digital, khususnya di Indonesia.
"Kekhawatiran terkait kedaulatan digital dan keamanan data apabila terjadi merger GoTo-Grab, terutama jika entitas gabungan tersebut dikendalikan oleh pihak asing, sangatlah beralasan dan menjadi isu yang krusial. Pemerintah seharusnya tidak hanya mempertimbangkan aspek persaingan bisnis, tetapi juga potensi dampaknya terhadap kedaulatan data," ungkap Dave dalam keterangannya kepada Liputanku, Selasa (27/5).
Politisi dari Partai Golkar ini pun mendesak pemerintah untuk segera merumuskan kebijakan yang lebih tegas, khususnya yang berkaitan dengan penyimpanan data di dalam negeri (data localization), tata kelola data (data governance), dan perlindungan data pribadi masyarakat.
Akhir-akhir ini, desas-desus mengenai merger antara Grab dan GoTo memang santer diperbincangkan. Grab, yang berbasis di Singapura, dikabarkan telah menunjuk penasihat untuk menyusun skema kesepakatan, yang ditargetkan selesai pada semester pertama tahun 2025. Sementara itu, pihak GoTo tidak menyangkal adanya pembicaraan tersebut, meskipun menyatakan bahwa belum ada keputusan resmi yang diambil.
Pihak GoTo sendiri telah memberikan tanggapan terhadap rumor tersebut melalui pernyataan resmi. Koesoemohadiani, selaku Sekretaris Perusahaan GoTo Gojek Tokopedia, menyatakan bahwa tidak ada kesepakatan apapun dengan pihak manapun terkait rencana merger.
"Perseroan ingin mengklarifikasi bahwa tidak ada kesepakatan antara Perseroan dengan pihak manapun untuk melakukan transaksi merger sebagaimana telah diberitakan di Liputanku," tulisnya dalam keterbukaan informasi di Bursa Efek Indonesia (BEI).
