Bambang Patijaya, Ketua Komisi XII DPR, menekankan pentingnya penanganan isu tambang nikel di Raja Ampat dengan pendekatan yang terukur dan berbasis objektivitas.
Beliau mengimbau para Menteri Kabinet Merah Putih untuk mengutamakan sinergi dan kolaborasi antar sektor, daripada memanfaatkan isu ini untuk kepentingan politik pribadi di hadapan publik.
Dalam beberapa waktu terakhir, polemik mengenai aktivitas pertambangan di Raja Ampat telah menarik perhatian nasional. Hal ini disebabkan oleh kekhawatiran yang muncul dari berbagai elemen masyarakat, termasuk tokoh adat dan pemerhati lingkungan, terkait potensi dampak negatif terhadap lingkungan.
Di sisi lain, pemerintah terus melakukan proses klarifikasi dan verifikasi guna memastikan bahwa kondisi di lapangan sesuai dengan regulasi dan standar perlindungan lingkungan yang berlaku.
"Saat ini, yang kita butuhkan adalah tindakan nyata yang memberikan solusi, bukan justru memperkeruh suasana. Pernyataan dan langkah-langkah simbolis yang tidak menyentuh esensi permasalahan hanya akan memperburuk citra Raja Ampat di mata masyarakat," tegas Bambang dalam keterangan tertulisnya, Senin (9/6/2025).
Menurutnya, situasi di lapangan saat ini masih dalam tahap verifikasi dan objektivikasi. Oleh karena itu, beliau meminta semua pihak untuk menahan diri dan tidak membuat opini prematur yang dapat memperdalam persepsi negatif terhadap wilayah yang dikenal sebagai ikon ekowisata Indonesia ini.
"Polemik ini masih berlangsung. Mari kita sikapi permasalahan ini secara proporsional dan mencari solusi melalui mekanisme yang akuntabel, bukan dengan narasi yang didasari emosi," imbuh Bambang.
Bambang juga menyampaikan apresiasi atas respons cepat Menteri ESDM yang telah meninjau langsung operasional tambang dan mengambil keputusan untuk menghentikan sementara kegiatan tersebut sebagai wujud kehati-hatian.
Namun, ia menegaskan bahwa upaya dari satu kementerian saja tidak cukup. Penyelesaian yang komprehensif memerlukan kerja sama lintas kementerian, termasuk Kementerian Lingkungan Hidup, pemerintah daerah, serta seluruh pemangku kepentingan di wilayah Papua Barat Daya.
"Pemerintah harus bertindak sebagai satu kesatuan yang solid. Jangan menunjukkan kesan seolah-olah berjalan sendiri-sendiri. Kita memerlukan kerja kolektif dengan pendekatan teknokratis, berdasarkan data, fakta lapangan, dan analisis yang kredibel," tandas Bambang.
Ia mengingatkan bahwa semakin besar kegaduhan yang timbul, semakin jauh pula penyelesaian dari tujuan semula. "Kita tidak boleh membiarkan isu ini berkembang liar, atau menjadi komoditas politik sesaat. Fokus utama kita adalah memastikan bahwa lingkungan tetap terjaga, masyarakat mendapatkan keadilan, dan proses industri berjalan sesuai dengan koridor hukum yang berlaku," pungkasnya.
