Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), Puan Maharani, memberikan sorotan tajam terhadap peningkatan angka pemutusan hubungan kerja (PHK) dalam pidato penutupan Masa Persidangan III Tahun Sidang 2024-2025 DPR yang diselenggarakan pada hari ini. Beliau mendesak pemerintah untuk segera dan responsif dalam menangani berbagai permasalahan yang dihadapi masyarakat, termasuk dampak ekonomi nasional yang timbul akibat kebijakan tarif impor yang diberlakukan oleh Presiden Amerika Serikat (AS) saat itu, Donald Trump.
"DPR RI, melalui berbagai Alat Kelengkapan Dewan, telah menjalankan fungsi pengawasan melalui serangkaian rapat yang berkaitan erat dengan isu-isu yang dihadapi oleh masyarakat," ungkap Puan, seperti yang dikutip dari siaran pers pada hari Selasa (27/5/2025).
"Di antaranya adalah insiden terkait pemusnahan amunisi yang telah kedaluwarsa di Garut, percepatan proses pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) pada tahun 2025, peningkatan kasus pemutusan hubungan kerja (PHK), termasuk yang terjadi di industri media dan pertelevisian, serta dampak dari penerapan tarif resiprokal oleh Amerika Serikat terhadap kinerja ekonomi nasional," lanjutnya.
Di samping pidato penutupan masa sidang, agenda utama dalam Rapat Paripurna hari ini adalah penyampaian pandangan dari masing-masing fraksi di DPR mengenai Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM dan PPKF) RAPBN (Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) Tahun Anggaran 2026. Penyampaian pandangan ini merupakan tindak lanjut dari penyampaian KEM dan PPKF RAPBN 2026 yang sebelumnya telah disampaikan oleh pemerintah kepada DPR dalam Rapat Paripurna pada pekan lalu.
Dalam pidatonya, Puan juga mengemukakan bahwa saat ini Indonesia sedang menghadapi beragam tantangan dalam perekonomian global yang penuh gejolak, seperti perang tarif perdagangan, konflik geopolitik, dan dinamika global lainnya. Kondisi ini turut memberikan dampak pada situasi dalam negeri, baik dari segi ekonomi, politik, sosial, maupun budaya. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan negara yang tepat sasaran untuk mengintervensi situasi tersebut, sehingga keberlanjutan perekonomian nasional dapat terjaga.
"Kita harus memastikan bahwa pembangunan nasional tetap berjalan dengan lancar dan melindungi kehidupan rakyat," tegas Puan.
Selain isu PHK dan tarif resiprokal yang diterapkan oleh Trump, Puan juga menyampaikan bahwa DPR RI, dalam masa persidangan ini, telah melakukan pengawasan terhadap berbagai kebijakan yang bertujuan untuk mendukung stabilitas pasokan dan harga pangan nasional, pemenuhan kebutuhan perumahan bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah, pembenahan tata kelola sektor minyak dan gas (migas) serta hilirisasi berbagai komoditas pertambangan, serta rencana pengadaan vaksin TBC M72.
Melalui fungsi pengawasan yang dijalankan, DPR juga telah merespons temuan dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) terkait kasus keracunan pangan yang terjadi di 10 provinsi.
"Kemudian, rencana pencabutan moratorium pengiriman pekerja migran ke Timur Tengah, dampak penggunaan media sosial terhadap perilaku anak-anak, serta penegakan hukum dan rehabilitasi terkait dengan kasus narkoba," imbuh perempuan pertama yang menjabat sebagai Ketua DPR RI tersebut. Pada masa persidangan ini, DPR telah membentuk Tim Pengawas Pelaksanaan Ibadah Haji Tahun 2025, Tim Pengawas terhadap Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, dan Tim Pengawas terhadap Penanggulangan Bencana.
Sementara itu, dalam ranah fungsi diplomasi parlemen, Puan mengungkapkan sejumlah kegiatan yang telah dilakukan oleh DPR selama masa persidangan Tahun Sidang 2024-2025. Salah satunya adalah menjadi tuan rumah penyelenggaraan Konferensi ke-19 Parlemen Negara Organisasi Kerjasama Islam atau OKI (the 19th Session of the PUIC Conference) yang bertempat di Gedung Parlemen DPR RI pada tanggal 12-15 Mei 2025.
Tidak hanya menjadi tuan rumah, Puan juga telah menerima amanah sebagai Presiden Parliamentary Union of OIC Member States (PUIC) hingga diselenggarakannya konferensi PUIC ke-20 di Azerbaijan.
"Parlemen Indonesia juga telah melaksanakan pertemuan bilateral melalui kunjungan delegasi dari berbagai negara, seperti Kazakhstan, Jepang, Kamboja, dan Republik Rakyat Tiongkok," jelas Puan. Dalam menghadapi tantangan global yang semakin kompleks, Puan menegaskan pentingnya bagi pemerintah untuk dapat merespons secara efektif setiap permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat.
"Sehingga masyarakat dapat merasakan kehadiran negara dalam kehidupan mereka," tutur cucu dari Bung Karno tersebut.
Agenda lain dalam Rapat Paripurna adalah penyampaian laporan hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2024, serta pengesahan persetujuan permohonan pertimbangan pemberian kewarganegaraan RI atau naturalisasi kepada atlet.
DPR menyetujui proses naturalisasi bagi empat calon pemain Timnas Sepakbola Putri, yaitu Felicia Victoria de Zeeuw, Iris Joska de Rouw, Isa Guusje Warps, dan Emily Julia Frederica Nahon.
Dalam menutup Masa Persidangan ini, Puan menyampaikan apresiasi yang mendalam atas kerja keras seluruh anggota DPR RI yang telah berupaya untuk mewujudkan harapan rakyat. Beliau mengingatkan bahwa rakyat memiliki harapan besar terhadap kerja-kerja konstitusional yang dilakukan oleh DPR RI.
Sebagai informasi tambahan, DPR akan memasuki masa reses Masa Persidangan III Tahun Sidang 2024-2025 mulai tanggal 28 Mei hingga 23 Juni 2025. Reses merupakan periode waktu di mana para anggota legislatif melakukan kunjungan ke daerah pemilihan (dapil) masing-masing di luar masa sidang. Kegiatan ini bertujuan untuk menjaring aspirasi dan keluhan dari masyarakat, serta menindaklanjuti usulan-usulan yang diajukan.
"Saatnya bagi kita untuk memasuki masa reses guna menyapa, mendengarkan, dan menyerap aspirasi rakyat, menjelaskan tugas-tugas konstitusional yang telah dilaksanakan oleh DPR RI, serta mempersatukan rakyat dalam semangat gotong royong untuk membangun kemajuan Indonesia," pungkas Puan.
Selain Puan, jajaran pimpinan dewan yang turut hadir dalam Rapat Paripurna ini adalah Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad, Adies Kadir, Cucun Ahmad Syamsurijal, dan Saan Mustopa.
