Arief Rosyid Hasan, yang pernah menjabat sebagai Ketua Umum Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI) periode 2013-2015, memberikan apresiasi terhadap langkah Presiden Prabowo Subianto yang telah mencabut Izin Usaha Pertambangan (IUP) bagi empat perusahaan tambang di Raja Ampat, Papua Barat Daya. Menurut Arief, respons cepat Prabowo terhadap isu yang tengah menjadi sorotan publik ini patut diacungi jempol.
"Artinya, Bapak Prabowo mendengarkan aspirasi masyarakat. Isu ini menjadi perbincangan hangat, bahkan Menteri ESDM, Bapak Bahlil, langsung terjun ke lapangan untuk meninjau langsung situasinya. Saya sangat menghargai tindakan ini," ujar Arief dalam keterangannya pada hari Selasa (10/6/2025).
Lebih lanjut, Arief menjelaskan bahwa pencabutan IUP tersebut adalah sebuah keputusan yang sangat tepat. Pasalnya, berdasarkan laporan dari Kementerian Kehutanan dan Kementerian Lingkungan Hidup, keempat perusahaan tambang tersebut terbukti melakukan pelanggaran terhadap lingkungan.
"Keempat tambang yang izinnya dicabut itu berada di dalam geopark atau kawasan wisata Raja Ampat. Oleh karena itu, pencabutan izin ini sudah sangat benar karena kita harus melindungi kelestarian biota laut serta kawasan konservasi yang memiliki keanekaragaman hayati yang tinggi," terang Arief.
Selain memberikan apresiasi kepada Presiden Prabowo, Arief juga menyampaikan penghargaan kepada Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia, yang dinilai selalu hadir di tengah masyarakat, khususnya dalam polemik di Raja Ampat. Menurutnya, Bahlil adalah sosok pejabat yang mampu dengan cepat mengakselerasi perintah Prabowo untuk segera menuntaskan berbagai permasalahan yang ada, terutama yang berkaitan dengan energi dan sumber daya mineral.
"Kehadiran Bapak Bahlil juga merupakan bukti nyata kehadiran pemerintah dalam menanggapi persoalan secara konkret, bukan hanya dari balik meja. Oleh karena itu, saya yakin target Bapak Prabowo terkait swasembada energi dalam Asta Cita pasti akan terwujud berkat kerja keras Bapak Bahlil," tegasnya.
Arief menambahkan bahwa izin yang diberikan kepada PT Gag Nikel, anak usaha BUMN Antam, untuk tetap beroperasi di Raja Ampat, akan memberikan dorongan ekonomi bagi masyarakat sekitar. Ia juga berpesan kepada masyarakat agar tidak mudah terpengaruh oleh banyaknya berita hoaks yang beredar di media sosial terkait kerusakan alam di Raja Ampat.
"Seperti yang disampaikan Bapak Bahlil, Pulau Gag itu jaraknya sangat jauh dari geopark. Selain itu, eksplorasi dilakukan dengan pengawasan khusus dari pemerintah, seperti yang disampaikan Bapak Bahlil, sehingga tambang ini sangat aman. Yang terpenting adalah keberpihakan kepada masyarakat di sana, khususnya dalam konteks pembangunan yang adil dan berkelanjutan di Tanah Papua," kata Arief.
Sebelumnya, pemerintah telah memutuskan untuk mencabut Izin Usaha Pertambangan (IUP) bagi empat tambang di Raja Ampat, Papua Barat Daya. Keputusan ini diambil langsung setelah Presiden Prabowo Subianto memanggil sejumlah menterinya ke Istana, termasuk Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia; Menteri Lingkungan Hidup, Hanif Faisol Nurofiq; Menteri Kehutanan, Raja Juli Antoni; dan Mensesneg Prasetyo Hadi.
Adapun empat perusahaan yang IUP-nya dicabut tersebut adalah PT Anugerah Surya Pratama, PT Kawei Sejahtera Mining, PT Mulia Raymond Perkasa, dan PT Nurham. Sementara itu, izin kontrak karya nikel milik PT Gag Nikel, anak usaha BUMN Antam, tidak dicabut oleh pemerintah.
Bahlil mengungkapkan bahwa Presiden telah memimpin rapat terbatas yang salah satunya membahas izin usaha pertambangan di Raja Ampat. Atas arahan Presiden, pemerintah memutuskan untuk mencabut izin tambang di empat perusahaan yang beroperasi di Raja Ampat.
"Kemudian kita Ratas dan juga dari (Kementerian) Lingkungan Hidup juga menyampaikan bahwa dalam implementasinya, keempat perusahaan tersebut melakukan pelanggaran dalam konteks lingkungan," ungkapnya.
Bahlil juga menambahkan bahwa keempat tambang yang izinnya dicabut berlokasi di dalam geopark atau kawasan wisata Raja Ampat. Izin keempat perusahaan ini dikeluarkan sebelum penerapan Geopark Raja Ampat.
"Kawasan ini menurut kami harus dilindungi demi menjaga kelestarian biota laut. Izin-izin ini diberikan sebelum adanya geopark. Sementara itu, Presiden memiliki visi untuk menjadikan Raja Ampat sebagai destinasi wisata dunia," pungkasnya.
