Elon Musk Sebut RUU Pajak Trump Keji & Penuh Omong Kosong
Elon Musk, sang miliarder, melontarkan kritik pedas terhadap Rancangan Undang-Undang (RUU) Pajak beserta belanja Presiden Donald Trump. Tak tanggung-tanggung, CEO Tesla ini bahkan menyebutnya sebagai tindakan yang keji dan berpotensi besar memperparah defisit federal.
Pandangan yang dilontarkan Musk melalui unggahan di media sosial itu ternyata mendapat dukungan dari sejumlah anggota Partai Republik yang konservatif secara fiskal di Senat AS. Mereka berpendapat, hal ini dapat semakin mempersulit pengesahan RUU tersebut di majelis tinggi tersebut.
"Saya mohon maaf, tetapi kesabaran saya sudah habis. RUU belanja Kongres yang sangat besar, berlebihan, dan penuh omong kosong ini adalah sebuah kekejian yang menjijikkan," tegas Musk dalam sebuah postingan di platform media sosial X, seperti dilansir dari Reuters, Rabu (4/6/2025).
"Sungguh memalukan bagi mereka yang memilihnya: Anda tahu betul bahwa Anda salah. Anda menyadarinya," lanjutnya dengan nada geram.
RUU tersebut direncanakan akan memperpanjang pemotongan pajak tahun 2017, yang selama ini menjadi pencapaian legislatif utama Trump. Bersamaan dengan itu, RUU ini juga meningkatkan alokasi anggaran untuk sektor militer dan keamanan perbatasan.
Sementara itu, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah mengesahkan RUU ini dengan selisih satu suara pada bulan lalu, setelah Congressional Budget Office yang bersifat nonpartisan menyatakan bahwa tindakan tersebut akan menambah utang pemerintah federal sebesar US$ 3,8 triliun, sehingga total utang mencapai US$ 36,2 triliun.
Senat berambisi untuk mengesahkan 'One Big Beautiful Bill Act' pada bulan depan, meskipun diperkirakan para senator akan melakukan revisi terhadap versi yang telah disetujui DPR. Menurut Senator Steve Daines, anggota panel dari Partai Republik di Komite Keuangan Senat yang mengawasi kebijakan pajak, akan diadakan pertemuan dengan Trump di Gedung Putih pada Rabu sore untuk membahas upaya menjadikan keringanan pajak terkait bisnis dalam RUU tersebut bersifat permanen.
Penentangan keras Musk terhadap RUU ini menjadi ujian terhadap pengaruh politik yang dimilikinya, hanya berselang seminggu setelah ia meninggalkan peran formalnya di pemerintahan sebagai pegawai pemerintah khusus di Departemen Efisiensi Pemerintah (DOGE). Selaku kepala DOGE, ia telah melakukan perubahan di beberapa lembaga federal, namun pada akhirnya gagal mewujudkan penghematan besar yang menjadi targetnya.
Di sisi lain, Musk diketahui telah menghabiskan dana hampir US$ 300 juta untuk mendukung kampanye Presiden Trump dan sejumlah anggota Partai Republik lainnya dalam pemilihan umum tahun lalu. Usai pengunduran dirinya, ia menyatakan akan memangkas pengeluaran politiknya secara signifikan seiring dengan kembalinya ia pada perannya sebagai CEO Tesla.
Pihak Gedung Putih memilih untuk tidak memberikan banyak komentar terkait keluhan yang dilontarkan Musk mengenai undang-undang tersebut. Trump pun enggan menanggapi keluhan tersebut.
"Perlu diketahui bahwa presiden telah mengetahui posisi Elon Musk terkait RUU ini," ujar juru bicara Karoline Leavitt dalam sebuah pengarahan di Gedung Putih.
"Hal itu tidak mengubah pandangan presiden. Ini adalah RUU yang besar dan luar biasa, dan beliau tetap berpegang teguh pada keyakinan tersebut," sambungnya.
