JAKARTA, MasterV – Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Menko IPK), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), menyampaikan imbauan penting terkait pembangunan Giant Sea Wall atau Tanggul Laut Raksasa. Beliau menekankan agar pembangunan tersebut tidak dilakukan secara menyeluruh dari ujung ke ujung wilayah.
Selain dinilai kurang layak, menurutnya, masih terdapat berbagai aspek pembangunan infrastruktur lain yang memerlukan prioritas lebih tinggi.
"Keterbatasan fiskal yang kita hadapi menuntut adanya dukungan investasi," tegas AHY saat memberikan sambutan pada acara Focus Group Discussion (FGD) yang berlangsung di Jakarta, Rabu (4/6/2025).
Oleh karena itu, strategi yang diterapkan harus benar-benar tepat sasaran. Salah satu pendekatannya adalah dengan melakukan retret (penarikan) penduduk dari daerah-daerah yang tidak terlalu ramai dan padat.
Selanjutnya, relokasi menjadi opsi yang paling masuk akal dan juga paling efisien untuk dipertimbangkan.
"Jadi, penduduk tersebut direlokasi, meskipun tidak semua situasi memungkinkan hal ini. Ada wilayah yang sudah sangat padat, sehingga sulit untuk menggeser penduduk ke kiri, ke kanan, atau ke belakang," jelasnya lebih lanjut.
Dalam kondisi seperti itu, opsi pertahanan (defense) menjadi alternatif, yaitu dengan memperkuat tanggul-tanggul yang ada di sepanjang pantai maupun laut.
Selanjutnya, perlu dilakukan pengukuran ketinggian dan perhitungan proyeksi untuk beberapa tahun ke depan, guna memastikan apakah wilayah tersebut masih layak untuk ditinggali atau justru harus ditinggalkan.
Pendekatan ini mencakup penggunaan kombinasi antara beton dan solusi yang lebih ramah lingkungan, seperti penanaman pohon mangrove.
"Hal ini juga perlu kita pertimbangkan, dan mungkin saja opsi ini membutuhkan biaya yang paling besar. Namun, jika ini merupakan satu-satunya jalan terbaik untuk menyelamatkan suatu kawasan atau lokasi, maka kita harus menghitung dengan cermat mengenai pembangunan tanggul besar dan raksasa, baik dengan sistem terbuka maupun tertutup," paparnya.
Pada akhirnya, upaya ini tidak hanya bertujuan untuk melindungi masyarakat dari bahaya banjir, tetapi juga untuk menumbuhkan ekonomi baru di berbagai wilayah seperti Jakarta, Semarang, Surabaya, serta kota-kota lain yang terus berkembang secara ekonomi.
