Francine Widjojo, seorang anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta, tetap pada pendiriannya menolak ide pembangunan pulau kucing dengan memindahkan kucing-kucing ke Pulau Tidung Kecil, yang terletak di Kabupaten Kepulauan Seribu. Menurutnya, Pemerintah Provinsi Jakarta masih belum sepenuhnya melaksanakan tanggung jawabnya dalam menyediakan layanan kesehatan yang memadai bagi hewan.
“Sesuai dengan Permentan Nomor 64 Tahun 2007, setiap wilayah dengan budaya memelihara hewan yang tinggi, atau yang memiliki populasi hewan melebihi 2000 ekor, seharusnya memiliki puskeswan,” jelas Francine kepada para wartawan pada hari Kamis (5/6/2025).
Politisi dari Partai Solidaritas Indonesia (PSI) ini kemudian merujuk pada ketentuan dalam Permentan Nomor 64 Tahun 2007, yang menyatakan bahwa satu puskeswan idealnya melayani antara 1 hingga 3 kecamatan di wilayahnya. “Dengan berpedoman pada Permentan tersebut, DKI Jakarta, yang terdiri dari 44 kecamatan, idealnya memiliki setidaknya 15 puskeswan,” tegas Francine.
Francine menjelaskan bahwa populasi kucing liar di Jakarta diperkirakan berkisar antara 860 ribu hingga lebih dari 1,5 juta ekor. Oleh karena itu, ia mengusulkan agar alokasi anggaran yang semula direncanakan untuk pembangunan pulau kucing sebaiknya dialihkan untuk mendirikan 15 pusat kesehatan hewan (puskeswan) yang diamanatkan oleh peraturan yang berlaku, dengan memprioritaskan kecamatan-kecamatan dengan kepadatan hewan yang tinggi.
“Sterilisasi merupakan solusi jangka panjang yang lebih efektif untuk mengendalikan populasi kucing di suatu wilayah, bukan relokasi,” tandasnya.
Lebih lanjut, Francine juga meminta agar anggaran untuk proyek pulau kucing dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan program sterilisasi kucing jalanan di seluruh Jakarta. Ia menekankan bahwa kucing memiliki sifat teritorial yang kuat.
“Kucing adalah hewan yang sangat teritorial. Jika suatu wilayah kucing direlokasi, area tersebut akan segera diisi oleh kucing-kucing pendatang lainnya dalam waktu singkat,” imbuh Francine.
Francine menyayangkan keputusan Pemerintah Provinsi Jakarta yang memasukkan rencana wisata pulau tematik kucing ini ke dalam Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) DKI Jakarta 2025-2029. Menurutnya, prioritas utama saat ini seharusnya adalah pendirian 15 puskeswan yang sangat dibutuhkan.
“Kabarnya, ide pulau kucing ini masih dalam tahap kajian, tetapi mengapa sudah tercantum sebagai rencana pembangunan dalam Rancangan Akhir RPJMD? Sementara, pembangunan puskeswan yang merupakan kewajiban, justru belum diselesaikan dan belum masuk dalam RPJMD? Padahal, penambahan 15 puskeswan ini adalah salah satu janji kampanye dari Pak Pramono,” paparnya.
“Jika sejumlah besar kucing dipindahkan ke sana, mereka berpotensi menjadi predator invasif yang dapat merusak ekosistem di wilayah Pulau Tidung Kecil, yang seharusnya menjadi pusat konservasi berdasarkan Perda RTRW,” tambahnya.
Meskipun demikian, Francine memberikan apresiasi kepada Pemerintah Provinsi Jakarta atas usulannya untuk mendirikan Rumah Sakit Hewan (RSH) milik daerah di Jakarta. Ia menyebutkan bahwa usulan tersebut telah dimasukkan ke dalam Rancangan Akhir RPJMD DKI Jakarta 2025-2029.
“Namun, pembangunan puskeswan belum tercantum sama sekali dalam RPJMD 2025-2029. Seharusnya, anggaran untuk pembuatan pulau tematik kucing yang tidak sesuai dengan Perda RTRW dialihkan untuk memenuhi kebutuhan rumah sakit hewan dan puskeswan,” tutup Francine.
Sebelumnya, Gubernur Jakarta, Pramono Anung, berharap agar Pulau Kucing di Kepulauan Seribu, jika terealisasi, tidak hanya berfokus pada kesejahteraan hewan, tetapi juga mampu menarik wisatawan.
“Jika kita memutuskan untuk memiliki Pulau Kucing seperti di Jepang, maka itu harus mampu mendatangkan wisatawan. Yang terpenting, adalah memberikan kesejahteraan bagi kucing-kucing tersebut,” kata Pramono saat ditemui di Jakarta Pusat, Jumat (9/5).
Pramono menyampaikan bahwa laporan terbanyak yang masuk melalui aplikasi JAKI adalah mengenai kucing. Salah satunya, banyak masyarakat yang mengajukan permohonan sterilisasi kucing.
