JAKARTA, MasterV – Dukungan kuat terhadap kebijakan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia yang pro-rakyat, khususnya Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), telah ditegaskan oleh Fraksi Partai Golkar DPR.
Ketua Fraksi Golkar, M Sarmuji, menyatakan bahwa langkah-langkah strategis yang diinisiasi oleh Bahlil, termasuk membuka akses bagi UMKM dalam pengelolaan sumber daya tambang, adalah sebuah terobosan krusial untuk mewujudkan keadilan ekonomi yang lebih merata.
“Kami memandang kebijakan ini sebagai manifestasi nyata keberpihakan pemerintah terhadap kepentingan rakyat kecil. Akses yang lebih luas harus diberikan kepada UMKM, dan Menteri Bahlil telah membuktikan bahwa negara hadir untuk memberikan dukungan penuh kepada mereka,” ungkap Sarmuji dalam keterangannya, Sabtu (7/6/2025).
Sarmuji menjelaskan bahwa selama ini, sektor pertambangan nasional cenderung didominasi oleh perusahaan-perusahaan besar dan korporasi asing, sementara pelaku usaha lokal seringkali hanya menjadi pengamat.
“Kebijakan yang baru ini merupakan koreksi signifikan agar mereka juga dapat berperan sebagai pemain utama dalam ranah pertambangan nasional,” tegas Sekretaris Jenderal Partai Golkar tersebut.
Salah satu langkah yang mendapatkan apresiasi tinggi adalah pencabutan sejumlah Izin Usaha Pertambangan (IUP) besar yang terbengkalai, yang kemudian dialokasikan kepada para pelaku UMKM, terutama yang berasal dari daerah setempat.
Langkah progresif ini, lanjutnya, memberikan harapan baru bagi pertumbuhan ekonomi nasional dan memperkuat peran negara dalam mendistribusikan kesejahteraan secara lebih adil dan merata.
Akan tetapi, menurutnya, kebijakan ini memicu penolakan dari pihak-pihak yang merasa kepentingannya terancam, termasuk pihak-pihak yang disebut Sarmuji sebagai "pengusaha hitam" dan "mafia impor minyak".
“Para mafia impor minyak yang selama ini menikmati keuntungan besar juga merasa terusik dengan kebijakan Bahlil yang berupaya meningkatkan *lifting* migas. Mereka turut serta memanfaatkan narasi-narasi negatif untuk menggoyahkan kebijakan yang sebenarnya berpihak kepada kepentingan rakyat,” jelasnya.
Ia juga menyinggung perihal penghentian sementara IUP PT Gag Nikel di Raja Ampat, yang belakangan ini menjadi perhatian publik.
Sarmuji menjelaskan bahwa permasalahan tersebut bermula dari kebijakan menteri sebelumnya, namun tanggung jawabnya justru dialihkan kepada Bahlil.
“Serangan yang ditujukan kepada Menteri Bahlil bukanlah kritik yang konstruktif, melainkan sebuah manuver kepentingan dari pihak-pihak yang merasa terancam. Saya mengimbau agar publik tidak terpancing oleh narasi yang mereka sebarkan," imbaunya.
Sarmuji menegaskan bahwa Fraksi Partai Golkar akan terus mengawal kebijakan-kebijakan yang pro-rakyat dan mendukung upaya pemerataan ekonomi.
"Jangan sampai masyarakat terjebak pada narasi yang tidak berimbang. Ini bukan semata-mata tentang pribadi Menteri Bahlil, melainkan tentang bagaimana negara hadir untuk melayani rakyat," tutupnya.
