MasterV, Jakarta – Gelombang dukungan politik terus bergulir untuk langkah tegas pemerintah dalam mencabut empat Izin Usaha Pertambangan (IUP) nikel di Raja Ampat. Kali ini, dukungan datang dari seorang politisi berpengaruh Partai Golkar, Christiany Eugenia Paruntu, yang juga merupakan anggota Komisi XII DPR RI.
Menurutnya, kebijakan strategis ini adalah cerminan nyata dari arah politik pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dalam upaya menata ulang sektor pertambangan nasional secara komprehensif.
Christiany berpendapat bahwa tindakan pencabutan IUP oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, bukan sekadar tindakan administratif rutin. Lebih dari itu, ini adalah sinyal kuat yang menegaskan keberpihakan pemerintah terhadap prinsip keberlanjutan, perlindungan lingkungan hidup, serta tata kelola sumber daya alam yang akuntabel dan transparan.
“Langkah yang diambil ini dengan gamblang memperlihatkan bahwa pemerintahan Presiden Prabowo, terutama melalui Menteri ESDM sebagai garda terdepan, menjalankan komitmen politiknya untuk tidak memberikan toleransi sedikit pun terhadap eksploitasi tambang yang berpotensi merusak kawasan strategis seperti Raja Ampat,” ungkap Christiany, seperti yang dikutip pada hari Selasa (10/6/2025).
Empat perusahaan yang izinnya telah dicabut—yakni PT Anugerah Surya Pratama, PT Kawei Sejahtera Mining, PT Mulia Raymond Perkasa, dan PT Nurham—beroperasi di wilayah yang termasuk dalam kawasan Geopark Raja Ampat. Lokasi ini memiliki nilai strategis baik dari sisi ekologi maupun geopolitik, karena menyangkut citra Indonesia di mata internasional terkait komitmen dalam menjaga kawasan konservasi.
Lebih jauh, legislator dari Sulawesi Utara ini memberikan apresiasi terhadap pendekatan hati-hati yang diterapkan pemerintah dalam menyikapi status PT Gag Nikel, yang izinnya belum dicabut. Menurutnya, penghentian sementara yang dilakukan oleh Menteri ESDM merefleksikan prinsip kehati-hatian serta tata kelola yang berbasis pada verifikasi data dan objektivitas yang tinggi.
“Sikap yang ditunjukkan ini mengindikasikan bahwa pemerintah bertindak tidak hanya secara reaktif, melainkan berdasarkan data yang akurat, audit lingkungan yang komprehensif, dan prinsip akuntabilitas publik yang kuat. Ini adalah cara kerja yang patut mendapatkan apresiasi,” kata Christiany.
Dalam konteks politik nasional, dukungan dari Golkar ini semakin memperkuat legitimasi langkah pemerintah dalam merespons sorotan publik terkait pengelolaan tambang di wilayah-wilayah sensitif. Dukungan dari Fraksi Golkar juga memperkokoh koalisi politik pemerintahan Presiden Prabowo dalam melaksanakan agenda reformasi tata kelola SDA, khususnya di sektor energi dan pertambangan.
“Fraksi Golkar memberikan dukungan penuh terhadap arah kebijakan sektor energi yang telah dicanangkan oleh Presiden Prabowo. Kami akan terus mengawal langkah-langkah yang diambil oleh Menteri ESDM agar tetap sejalan dengan prinsip pembangunan berkelanjutan, kedaulatan nasional, dan keadilan antargenerasi,” tegasnya.
Christiany juga menekankan bahwa isu pertambangan di Raja Ampat harus menjadi momentum untuk melakukan konsolidasi lintas kementerian, dan bukan menjadi ajang saling menyalahkan. Menurutnya, sinergi yang solid antarlembaga adalah kunci utama dalam menyelesaikan permasalahan tanpa menciptakan kegaduhan politik yang justru kontraproduktif.
