Melchias Markus Mekeng, Ketua Fraksi Golkar di MPR RI, menyatakan bahwa izin operasi tambang nikel PT Gag Nikel (GN), yang merupakan anak perusahaan dari BUMN Aneka Tambang (Antam), telah diterbitkan sejak tahun 2017. Mekeng berpendapat, kurang bijaksana jika banyak pihak justru mengkritik Menteri ESDM RI saat ini, Bahlil Lahadalia, terkait isu tersebut.
"Izin yang diberikan kepada PT Gag Nikel berlaku sejak 30 November 2017 dan akan terus berlaku hingga 30 November 2047," ungkap Mekeng kepada awak media pada hari Selasa (10/6/2025).
Menurut Mekeng, tidaklah pantas jika berbagai pihak melancarkan serangan terhadap Bahlil terkait permasalahan ini. Menurutnya, Bahlil saat ini justru sedang memikul tanggung jawab atas kejadian yang berlangsung.
"Tidak ada alasan yang cukup kuat untuk menyerang Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, yang sebenarnya hanya menerima dampak dari potensi kelalaian pihak lain. Sebagai Menteri ESDM, Bahlil memiliki tanggung jawab besar terhadap tugas dan tanggung jawab kelembagaan yang diamanahkan kepadanya," tegasnya.
Anggota Komisi XI DPR RI ini mendukung penuh langkah yang diambil Bahlil dalam menanggapi polemik yang terjadi. Ia menyampaikan bahwa Bahlil telah menginstruksikan agar seluruh aktivitas pertambangan wajib mematuhi analisis mengenai dampak lingkungan (amdal) serta peraturan lingkungan yang berlaku.
"Tindakan responsif yang diambil untuk menangani kontroversi tambang nikel di Raja Ampat, seperti penangguhan izin tambang di Gag Island dan beberapa pulau lain menyusul protes warga dan dugaan pelanggaran hukum, layak untuk diapresiasi dan didukung," kata Mekeng.
Mekeng juga mengemukakan sejumlah rekomendasi terkait polemik yang sedang berlangsung. Pertama, ia menekankan perlunya evaluasi dan audit secara komprehensif terhadap seluruh perizinan, khususnya di pulau-pulau kecil. Kedua, ia melanjutkan, pengawasan harus diperketat dan melibatkan partisipasi aktif dari masyarakat adat serta pemerintah daerah.
"Ketiga, apabila risiko lingkungan yang ditimbulkan lebih besar daripada manfaat ekonomi yang diperoleh, maka perlu dipertimbangkan langkah-langkah serius sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku," jelas Mekeng.
"Keempat, rehabilitasi dan kompensasi harus dipastikan, di mana dana CSR digunakan secara efektif untuk memulihkan lingkungan serta mendukung perekonomian masyarakat lokal, disertai dengan audit publik terhadap pelaksanaannya," tambahnya.
Mekeng menyatakan bahwa seluruh elemen masyarakat perlu memberikan dukungan terhadap langkah-langkah yang diambil pemerintah dalam menyelesaikan polemik di Raja Ampat. Ia berharap proses yang dijalankan pemerintah selanjutnya dapat berjalan secara transparan dan akuntabel.
"Seluruh elemen perlu mendukung langkah cepat yang telah diambil oleh pemerintah dan mengawal proses selanjutnya agar semuanya berjalan transparan dan akuntabel demi kebaikan masyarakat lokal, bangsa, dan negara," pungkasnya.
