Wakil Ketua MPR RI, Hidayat Nur Wahid (HNW), melayangkan kritik tajam terhadap langkah Amerika Serikat yang sekali lagi menggunakan hak veto untuk menolak pengesahan draf Resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Lebih lanjut, HNW mendesak agar ide reformasi PBB, khususnya penghapusan hak veto, kembali diperjuangkan dengan sungguh-sungguh.
Draf resolusi yang diveto tersebut berisikan tuntutan mendesak untuk segera diberlakukannya gencatan senjata di Gaza, pembebasan sandera, dan pembukaan akses bantuan kemanusiaan bagi penduduk Gaza. Akibat veto ini, agresi dan peningkatan jumlah korban akibat kejahatan perang serta kemanusiaan yang dilakukan Israel di Gaza terus berlanjut.
HNW berpendapat bahwa tindakan Amerika Serikat yang telah lima kali menggunakan hak veto sejak terjadinya dugaan genosida di Gaza, Palestina, seolah memberikan angin segar dan membiarkan Israel terus melakukan kejahatan perang dan kemanusiaan terhadap warga sipil serta target-target di Gaza.
“Ini menunjukkan bahwa pada kenyataannya, AS tidak bersungguh-sungguh menginginkan berakhirnya perang dengan terciptanya perdamaian di Gaza, Palestina. Peran AS sebagai mediator gencatan senjata dan pernyataan Presiden Trump yang seolah tidak menghendaki atau ingin mengakhiri perang, bahkan setelah kunjungannya ke tiga negara teluk, hanyalah sebuah retorika kosong,” tegas HNW dalam pernyataannya, Sabtu (7/6/2025).
HNW menyatakan bahwa sikap AS tersebut bertentangan dengan harapan masyarakat internasional yang menginginkan gencatan senjata segera diberlakukan, penghentian segera genosida di Palestina, dan diakhirinya blokade bantuan kemanusiaan. Hal ini sesuai dengan poin-poin utama yang tercantum dalam Resolusi DK PBB.
Bahkan, Perancis dan Inggris, dua negara anggota tetap DK PBB yang dikenal sebagai sekutu dekat Israel, turut mendukung draf Resolusi tersebut bersama seluruh negara anggota DK PBB, baik anggota tetap seperti Rusia dan China, maupun anggota tidak tetap.
“Lagi-lagi, Resolusi DK PBB yang sangat mendesak dan dianggap penting, gagal disahkan hanya karena veto dari satu negara anggota tetap yang memiliki hak veto, yaitu AS,” ungkapnya.
HNW menambahkan bahwa fakta-fakta terbaru yang telah dikonfirmasi dan dilaporkan oleh lembaga independen maupun , terkait dengan peningkatan serta keberlanjutan pembunuhan massal oleh Israel terhadap warga Gaza di tenda-tenda pengungsian, rumah sakit, atau bahkan saat sedang mengantri untuk menerima bantuan kemanusiaan, seolah diabaikan oleh AS.
Fakta dan kritik tersebut juga telah disampaikan oleh para petinggi PBB, termasuk laporan tegas berulang dari utusan khusus PBB urusan Timur Tengah, Francesca Albanese, yang mendesak penghentian segera serangan militer Israel dan pembukaan akses bantuan kemanusiaan.
“Sekjen PBB, Antonio Guterres, sendiri telah bersuara lantang dan menuntut penghentian serangan militer serta segera dimasukkannya bantuan kemanusiaan, dan menyatakan bahwa sangat tidak dapat diterima apabila warga Gaza harus mengalami perlakuan tidak manusiawi dan mempertaruhkan nyawa hanya untuk mendapatkan makanan,” paparnya.
“Hal ini seharusnya menjadi penguat untuk mengesahkan dan memberlakukan Resolusi DK PBB. Namun, justru kembali gagal hanya karena veto satu negara, meskipun telah disetujui oleh seluruh anggota DK PBB, kecuali AS,” imbuhnya.
HNW menegaskan bahwa sikap AS ini tidak dapat diterima oleh masyarakat dunia dan kembali menyerukan agar reformasi PBB kembali digemakan dan diwujudkan secara nyata.
“Salah satu aspeknya adalah terkait dengan mekanisme dan penggunaan hak veto di Dewan Keamanan PBB. Seharusnya lembaga tersebut menerapkan sistem demokrasi, sebagaimana yang selalu digaungkan oleh negara-negara Barat. Sistem veto sangat tidak demokratis dan sewenang-wenang,” tegasnya.
Gagasan untuk mereformasi PBB bukanlah hal baru. Sebelumnya, sejumlah pemimpin dunia, termasuk Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan, pernah menyampaikan seruan serupa. Pada awal Maret lalu, Presiden Erdogan mengusulkan adanya perwakilan negara-negara Muslim sebagai anggota tetap DK PBB yang memiliki hak veto.
Saat ini, terdapat lima negara yang menjadi anggota tetap DK PBB dan memiliki hak veto, yaitu AS, Perancis, Inggris, Rusia, dan China. Salah satu kampanye yang digerakkan adalah ‘World is Bigger than Five’, yang menekankan bahwa dunia ini lebih besar dari kelima negara tersebut.
HNW berharap Presiden RI, Prabowo Subianto, dapat berperan aktif untuk memastikan gagasan reformasi PBB ini dapat didiskusikan secara serius dan segera diwujudkan.
Selain itu, HNW juga menekankan pentingnya untuk terus fokus mengajak lebih banyak negara mengakui kemerdekaan Palestina, membantu dan memperjuangkan akses bantuan bagi masyarakat Gaza, serta mewujudkan gencatan senjata permanen.
“Hal ini sejalan dengan pernyataan presiden sebelumnya, yaitu Presiden Joko Widodo, agar PBB direformasi agar dapat optimal dalam praktik demokrasi dan memberikan keadilan kepada dunia. Hal tersebut disampaikannya pada peringatan KTT Asia Afrika pada tahun 2015 lalu. Apabila reformasi DK PBB dapat sukses diperjuangkan dan dilakukan oleh Presiden Prabowo, tentu akan menjadi warisan dan reputasi positif di tingkat internasional, yang menyelamatkan demokrasi dan kemanusiaan,” pungkasnya.
