Lembaga Dana Kerja Sama Pembangunan Internasional (LDKPI) atau Indonesian AID, bersama dengan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Andalas, menyelenggarakan diskusi publik yang bertajuk 'Indonesian AID: Memperkuat Ekonomi, Mempererat Diplomasi'. Acara ini dilaksanakan di Kampus Universitas Andalas, Sumatera Barat.
Diskusi ini tidak semata membahas mengenai kerja sama pembangunan, tetapi juga menyinggung mengenai arah dan posisi Indonesia dalam percaturan global. Kegiatan ini menjadi bentuk kolaborasi antara Indonesian AID dan institusi pendidikan tinggi dalam rangka memperkuat edukasi publik tentang peran Indonesia dalam kerja sama pembangunan di tingkat global.
"Kolaborasi semacam ini adalah sebuah gerbang pembuka yang sangat baik dalam membangun kerja sama di masa depan. Keterlibatan pihak kampus dalam isu pembangunan internasional sangatlah relevan dan strategis," ungkap Wakil Dekan I FISIP Unand, Dr. Tengku Rika Valentina, dalam keterangan tertulis yang diterima pada Kamis (29/5/2025).
Dalam sambutannya, Dr. Tengku menekankan betapa pentingnya sinergi antara pemerintah dan perguruan tinggi. Sementara itu, Direktur Keuangan dan Umum LDKPI, Vigo Widjanarko, menyampaikan bahwa Unand memiliki potensi yang besar untuk terlibat dalam kolaborasi antarnegara.
"Kami melihat potensi yang sangat baik dari kalangan akademisi, riset, serta inovasi dari kampus seperti Unand dalam upaya memperkenalkan peran Indonesian AID serta mendukung program kerja sama pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan," jelas Vigo.
Diskusi yang dipandu oleh dosen Departemen Hubungan Internasional Unand, Denny Yarmawati, menggali lebih dalam mengenai kiprah Indonesian AID sebagai instrumen diplomasi Indonesia di era modern ini. Kepala Divisi Hukum dan Hubungan Kelembagaan LDKPI, Azhar Basyir, yang menjadi narasumber, menyatakan bahwa pembentukan Indonesian AID tak terlepas dari semangat solidaritas global yang telah tumbuh sejak Konferensi Asia Afrika.
"Kebijakan ini tidak hanya bertujuan untuk memperkuat hubungan diplomatik, tetapi juga menjadi strategi diplomasi ekonomi. Salah satu upaya kami adalah mendorong keterlibatan BUMN serta para pelaku usaha dalam negeri agar dapat memperluas pasar di kawasan potensial, seperti di beberapa wilayah di Afrika," papar Azhar.
Dari perspektif akademik, Kepala Departemen Hubungan Internasional Unand, Dr. Apriwan, menyoroti betapa pentingnya Indonesian AID sebagai aktor strategis dalam diplomasi pembangunan serta dinamika geopolitik pembangunan internasional. Menurut Dr. Apriwan, jika kita melihat bagaimana lembaga seperti JICA, USAID, dan yang lainnya selama ini telah berperan dalam kerja sama internasional, maka Indonesia sebagai *emerging power* juga memiliki peran penting untuk mengambil bagian dalam kerja sama pembangunan global.
"Tantangannya adalah bagaimana Liputanku ke depan dapat membangun kredibilitas, tata kelola, koordinasi, serta menjalin kemitraan global yang berkelanjutan," kata Dr. Apriwan.
Talkshow ini diharapkan dapat memperkuat kolaborasi antara pemerintah dan dunia akademik melalui sumbangan ide dan gagasan dalam mendukung kebijakan luar negeri Indonesia yang proaktif serta mengedepankan kepentingan nasional.
