Inspektur Pengawasan Umum (Irwasum) Polri, Komjen Dedi Prasetyo, menyampaikan berbagai pencapaian signifikan dari Gugus Tugas Ketahanan Pangan Polri. Beliau menegaskan bahwa gugus tugas ini siap mendukung penuh kebijakan pemerintah yang berfokus pada ekspor komoditas jagung.
Seperti yang telah diumumkan oleh Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono, pemerintah berencana untuk menghentikan impor jagung. Komjen Dedi Prasetyo menyatakan bahwa langkah ini patut didukung, mengingat potensi besar yang dimiliki Indonesia dalam mencukupi kebutuhan jagung di dalam negeri.
“Kebijakan pemerintah untuk menghentikan impor jagung dan bertransformasi menjadi negara eksportir, sebagaimana disampaikan oleh Wamentan, merupakan bukti nyata dari sinergi yang efektif antara Kementerian Pertanian, TNI, POLRI, Pemerintah Daerah, petani, serta pihak swasta,” ungkap Komjen Dedi kepada awak media pada hari Kamis, 29 Mei 2025.
Sebagai Ketua Gugus Tugas Ketahanan Pangan Polri, beliau menambahkan bahwa Polri telah mengambil peran aktif dalam mendukung target swasembada pangan yang dicanangkan oleh pemerintah. Komjen Dedi menjelaskan bahwa Gugus Tugas Ketahanan Pangan Polri telah berhasil mengelola lebih dari 400 ribu hektar lahan sejak November 2024.
“Polri secara aktif terlibat dalam seluruh tahapan produksi, mulai dari pendataan, penanaman, panen, hingga distribusi, dengan tujuan memastikan target swasembada dapat tercapai. Ini adalah wujud implementasi *human security*, di mana kesejahteraan petani menjadi fondasi utama bagi stabilitas keamanan nasional,” jelasnya.
Dalam paparannya, Komjen Dedi merinci bahwa sejak tanggal 20 November 2024 hingga 20 Mei 2025, Gugus Tugas Ketahanan Pangan Polri telah berhasil mengelola lahan seluas 445.600,49 hektar. Selain pengelolaan lahan, gugus tugas ini juga memberikan pendampingan intensif kepada para petani hingga proses distribusi hasil pertanian.
Jenderal bintang tiga ini menjelaskan bahwa kinerja gugus tugas Polri tersebut juga berdampak positif pada peningkatan produksi jagung nasional. Capaian ini menjadi dasar bagi pemerintah untuk menghentikan impor jagung.
“Produksi jagung mengalami kenaikan sebesar 39%, sehingga pemerintah tidak hanya menghentikan impor, tetapi juga akan memulai ekspor jagung, terutama dari sentra-sentra produksi seperti Gorontalo,” pungkas Komjen Dedi.
