Belakangan ini, isu perombakan atau reshuffle Kabinet Merah Putih santer terdengar. Beberapa menteri dikabarkan akan digantikan oleh Presiden Prabowo Subianto.
Isu tersebut memicu berbagai reaksi, mulai dari anggota kabinet sendiri, tokoh penting partai politik, hingga pihak Istana Kepresidenan. Berikut rangkuman informasinya dari detikcom.
Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO), Hasan Nasbi, turut angkat bicara mengenai isu reshuffle kabinet ini. Beliau menegaskan bahwa semua informasi yang beredar terkait reshuffle masih sebatas spekulasi.
"Sekali lagi, saya ingin menyampaikan kepada rekan-rekan bahwa semua informasi yang beredar di luar sana sifatnya masih spekulasi. Meskipun, reshuffle itu sendiri dapat dilakukan oleh Presiden kapan pun beliau menginginkannya," ujar Hasan kepada wartawan di kantor PCO, gedung Kwarnas Pramuka, Jakarta Pusat, pada hari Selasa (3/6/2025).
Hasan berpendapat bahwa informasi yang beredar, termasuk daftar anggota kabinet yang akan di-reshuffle, bisa jadi merupakan aspirasi dari berbagai pihak. Meskipun demikian, beliau menekankan bahwa Presiden Prabowo Subianto memiliki penilaian tersendiri terhadap kinerja anggota kabinetnya.
"Orang di luar hanya bisa menebak-nebak, berspekulasi. Atau mungkin itu adalah aspirasi, meminta agar seseorang diganti. Itu juga bisa berupa aspirasi," jelasnya.
"Namun, Presiden tentu memiliki penilaian yang komprehensif dan objektif. Apa kelebihan, apa kekurangan, apakah masih dibutuhkan atau tidak, apakah masih bisa dipertahankan atau tidak. Presiden pasti memiliki penilaian yang lebih mendalam," lanjut Hasan.
Hasan menegaskan bahwa reshuffle adalah hak prerogatif Presiden. Opini yang beredar mengenai reshuffle dianggap sebagai bagian dari dinamika demokrasi.
Isu Menkes Diganti
"Wah, itu hak beliau. Tanyakan saja kepada beliau," kata Budi kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (3/6).
Perlu diketahui, isu pencopotan Budi Gunadi mencuat setelah viral pernyataannya mengenai ukuran celana. Beliau mengingatkan bahwa pria dengan ukuran celana jins di atas 32 berisiko cepat meninggal dunia. Menurutnya, hal itu menjadi 'alarm' risiko kematian dini.
Ketika ditanya apakah ia mendapat teguran dari Prabowo terkait hal itu, Budi membantah. Ia bercanda bahwa dirinya mendapatkan suguhan air kelapa dan senyuman dari Prabowo saat bertemu di Istana pada Selasa (3/6) lalu.
"Kita dikasih minum air kelapa, bahkan sampai 2 gelas," ujarnya.
Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya memastikan bahwa pertemuan antara Presiden Prabowo Subianto dan Menkes Budi tidak membahas mengenai reshuffle kabinet. Ia menjelaskan bahwa pertemuan tersebut membahas isu-isu kesehatan nasional.
"Dalam pertemuan Presiden dengan Menkes pada Selasa kemarin, kami hanya membicarakan sejumlah isu kesehatan nasional," kata Teddy kepada wartawan, Rabu (4/6).
Salah satunya, menurut Teddy, terkait penambahan jumlah dokter, baik dokter umum maupun dokter spesialis. Prabowo dan Menkes juga membahas mengenai kesejahteraan dokter.
"Untuk memenuhi kebutuhan tenaga medis di seluruh Tanah Air. Juga, terkait upaya peningkatan kesejahteraan dokter," jelasnya.
Ia memastikan tidak ada pembahasan mengenai reshuffle, termasuk isu penggantian posisi Budi Gunadi dari jabatan Menkes.
Erick Thohir Diisukan Mundur
"Mengundurkan diri?" tanya Erick kepada wartawan di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (4/6).
"Oh, tidak benar. Orang lagi enak-enaknya kok mengundurkan diri," lanjutnya.
Erick menyatakan bahwa banyak isu tidak benar yang menimpa dirinya. Bahkan, menurutnya, akan muncul gosip tentang pengunduran dirinya dari Ketum PSSI.
"Nanti sebentar lagi ada gosip. 'Pak Erick katanya mau mengundurkan diri jadi Ketua PSSI di Kongres ini'," ujarnya.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), yang juga menjabat sebagai Ketum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, turut memberikan tanggapan terkait isu reshuffle Kabinet Merah Putih Presiden Prabowo Subianto. Bahlil menegaskan bahwa urusan kabinet sepenuhnya merupakan hak prerogatif presiden.
"Urusan kabinet itu urusan Al Mukarom Bapak Presiden," kata Bahlil kepada wartawan di DPP Golkar, Jakarta Barat, Jumat (6/6).
Bahlil memilih untuk tidak mengomentari isu tersebut karena hal itu sepenuhnya merupakan hak prerogatif presiden.
"Jangan kita mengambil bagian yang bukan hak kita, karena itu hak prerogatif Bapak Presiden," tuturnya.
