JAKARTA, MasterV – Insiden kericuhan yang mewarnai pelaksanaan bursa kerja, atau job fair, di Bekasi, menjadi bukti nyata kurangnya keseriusan pemerintah dalam memberikan fasilitas yang memadai bagi para pencari kerja.
Sebagai informasi, job fair yang diorganisir oleh Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kabupaten Bekasi di Gedung Convention Center Presiden University, Jababeka, Cikarang Utara, pada hari Selasa (27/5/2025), sempat menjadi perbincangan hangat di media sosial akibat situasi yang tidak terkendali.
Bhima Yudhistira, seorang ekonom yang juga menjabat sebagai Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios), berpendapat bahwa kericuhan ini timbul akibat ketidakmampuan penyelenggara job fair dalam mengantisipasi lonjakan jumlah pengunjung.
Seharusnya, pemerintah, khususnya Disnaker Kabupaten Bekasi, menyadari bahwa tingkat pengangguran sedang tinggi. Oleh karena itu, akan ada banyak pencari kerja yang berbondong-bondong datang ke job fair untuk mencari peluang pekerjaan yang sesuai dengan kualifikasi mereka.
"Hal ini membuktikan bahwa pemerintah tidak pernah benar-benar serius dalam mempersiapkan cara untuk memfasilitasi para pencari kerja agar mereka dapat dengan nyaman dan aman mendapatkan pekerjaan yang diinginkan," ungkapnya dalam sebuah diskusi publik yang cuplikannya diambil dari kanal YouTube Celios, Kamis (29/5/2025).
Menurut pandangannya, apabila lokasi acara tidak mampu menampung jumlah pengunjung yang diperkirakan, maka sebaiknya job fair diselenggarakan secara daring atau online.
Sebagai catatan, job fair tersebut menyediakan 2.517 kuota lowongan pekerjaan yang berasal dari 64 perusahaan. Namun, jumlah peserta pencari kerja yang hadir mencapai angka yang fantastis, yaitu 25.000 orang.
"Job fair tidak harus mengumpulkan semua orang di satu stadion atau satu tempat tertentu," tegasnya. "Jadi, job fair tidak harus selalu berbentuk fisik di mana orang melamar kerja secara berduyun-duyun. Cara seperti itu sudah sangat kuno," tambahnya.
Selain itu, pemerintah juga memiliki tugas penting, yaitu melengkapi pendataan angkatan kerja yang belum mendapatkan pekerjaan, para korban pemutusan hubungan kerja (PHK), serta para lulusan baru, dan mendaftarkan mereka ke dalam satu basis data yang terpusat.
Dengan adanya pendataan yang akurat dan valid, pemerintah akan lebih mudah dalam memetakan sektor-sektor lapangan kerja mana saja yang sedang mengalami kebutuhan tinggi di suatu daerah. Kemudian, berbekal data tersebut, pemerintah dapat menyelenggarakan job fair yang tepat sasaran.
"Seharusnya data ini dapat menjadi basis yang dapat dimanfaatkan oleh Pemerintah Daerah, maupun pemerintah pusat. Dengan demikian, pendataan tersebut dapat dicocokkan. Industri di kawasan Bekasi, atau kawasan sekitarnya seperti Cikarang, sedang membutuhkan apa, dan hal itu yang disiapkan," jelasnya.
Di sisi lain, tingginya angka pengunjung job fair juga mengindikasikan bahwa jumlah lapangan kerja yang tersedia saat ini belum mencukupi kebutuhan pasar tenaga kerja yang ada.
"Masalah strukturalnya adalah ketersediaan lapangan kerja yang tidak mencukupi, sementara jumlah fresh graduate dan jumlah orang yang menganggur sangat banyak. Ini adalah kegagalan pemerintah dalam menciptakan lapangan pekerjaan yang memadai," tuturnya.
Sementara itu, Kepala Biro Humas Kementerian Ketenagakerjaan, Sunardi Manampiar Sinaga, menyatakan bahwa pihaknya telah memberikan peringatan kepada pemerintah daerah untuk mempersiapkan segala sesuatunya dengan matang ketika berencana menyelenggarakan job fair di wilayah masing-masing.
"Pesan khusus kepada Pemerintah Daerah, jika menyelenggarakan job fair, agar dipersiapkan dengan sebaik mungkin dari semua aspek, sehingga pelaksanaannya dapat berjalan dengan tertib," kata Sunardi saat dikonfirmasi Liputanku, Kamis.
ISTIMEWA Event job fair yang diselenggarakan Pemkab Bekasi di Gedung Convention Center Presiden University, Jababeka, Cikarang Utara, Selasa (27/5/2025). Dia menjelaskan bahwa jumlah angkatan kerja terus bertambah setiap tahunnya, termasuk lulusan SMA/SMK hingga Universitas. Namun, menurutnya, lowongan kerja yang tersedia juga sudah cukup banyak.
Hanya saja, memang terjadi penurunan lowongan kerja di beberapa sektor tertentu akibat berbagai faktor. Namun, di sisi lain, banyak juga sektor lain yang mengalami peningkatan jumlah lowongan kerja.
Sementara itu, kegiatan job fair merupakan salah satu strategi yang ditempuh pemerintah untuk mempertemukan para pencari kerja dengan para penyedia lapangan kerja di satu tempat. Oleh karena itu, wajar jika acara ini menarik banyak pengunjung.
"Karena selama ini para pencari kerja berinteraksi langsung dengan perusahaan, baik secara langsung maupun melalui sistem daring, sehingga jumlah pengunjung tidak terlihat secara konkret seperti pada job fair," jelasnya.
Sebelumnya diberitakan, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kabupaten Bekasi, Nur Hidayah Setyowati, mengungkapkan bahwa pada awalnya instansinya berencana untuk menyelenggarakan job fair secara online melalui platform Disnaker Kabupaten Bekasi.
Namun demikian, Nur Hidayah menjelaskan bahwa Bupati Bekasi, Ade Kuswara Kunang, memiliki preferensi lain.
Ade disebut menginginkan agar job fair tetap dilaksanakan secara langsung atau tatap muka.
"Job fair sebetulnya tidak harus offline. Kita juga bisa memanfaatkan platform Siap untuk job fair online," ujar Nur Hidayah kepada wartawan, Rabu (28/5/2025).
"Hanya saja, memang Pak Bupati menginginkan agar job fair kali ini dilaksanakan secara offline, di mana para pencaker (pencari kerja) datang langsung ke sebuah tempat," katanya.
