Center of Economic and Law Studies (CELIOS) berpendapat bahwa pemerintah perlu melakukan pengawasan yang ketat terhadap penyelenggaraan *job fair* untuk memastikan penyerapan tenaga kerja yang optimal. Hal ini dianggap penting mengingat jumlah lowongan pekerjaan yang tersedia seringkali tidak sebanding dengan jumlah tenaga kerja yang berhasil diserap oleh perusahaan.
Direktur Ekonomi CELIOS, Nailul Huda, menjelaskan bahwa perusahaan yang berpartisipasi dalam *job fair* sebagai pencari tenaga kerja perlu diawasi dengan seksama terkait jumlah pekerja yang mereka terima. Menurutnya, ketidakseimbangan antara lowongan yang ditawarkan dan pekerja yang diterima mengindikasikan adanya permasalahan mendasar.
"Pemerintah harus secara rutin melakukan evaluasi. Jika memang jumlah lowongan kerja banyak namun hanya sedikit yang diterima, maka ada sesuatu yang tidak beres. Apakah karena kualifikasi pencari kerja tidak sesuai dengan kebutuhan pemberi kerja? Atau apakah pemberi kerja hanya sekadar menjalankan formalitas belaka? Setiap tahun, Kementerian dan Dinas terkait ketenagakerjaan wajib mengevaluasi aspek ini," ujar Huda kepada detikcom, Selasa (3/6/2025).
Data dari CELIOS menunjukkan adanya penurunan jumlah pelamar kerja meskipun jumlah lowongan kerja mengalami peningkatan. Sepanjang tahun 2025, dari sekitar 883.000 lowongan kerja yang tersedia, hanya terdapat sekitar 400.000 pelamar.
Kondisi ini dipicu oleh berbagai hambatan, seperti persyaratan diskriminatif bagi pelamar kerja, tingkat upah yang rendah, kondisi kerja yang tidak layak, dan tentu saja, ketidakpastian ekonomi. Selain itu, *mismatch* atau ketidaksesuaian antara latar belakang pendidikan dengan jenis pekerjaan juga menjadi faktor signifikan.
"Penyelenggaraan *Job Fair* juga tidak lepas dari berbagai persyaratan, seperti laporan lowongan pekerjaan hingga jumlah pekerja yang diterima. Pemerintah harus benar-benar mengawasi langkah ini, memastikan berapa banyak lowongan yang tersedia di *job fair* dan berapa banyak yang akhirnya terisi," jelasnya.
Secara terpisah, Direktur Kebijakan Publik CELIOS, Media Wahyudi Askar, menyatakan bahwa pemerintah perlu menjalin kemitraan dengan perusahaan penyedia jasa lowongan kerja, seperti Jobstreet atau LinkedIn. Di samping itu, pemerintah juga harus memaksimalkan platform SIAPkerja yang dimiliki oleh Kementerian Ketenagakerjaan.
"Sekarang muncul pertanyaan, di mana titik temu antara pemberi kerja dan pencari kerja? Ada beragam cara yang dapat ditempuh, salah satunya melalui platform swasta seperti Jobstreet, Linkedin, dan sebagainya. Kemudian, pemerintah, jika tidak salah, Kemenaker juga telah memiliki platform digital untuk mempertemukan pencari kerja dan pemberi kerja. Inilah yang perlu dioptimalkan," imbuhnya.
