JAKARTA, MasterV – Kementerian Pekerjaan Umum (PU) menargetkan penyelesaian renovasi Tahap I Sekolah Rakyat pada bulan Juli tahun 2025.
Proyek ini terbagi menjadi dua tahap, yaitu Tahap I dan Tahap I-B. Fokus utama adalah renovasi non-struktural dengan tingkat kerusakan ringan hingga sedang, yang mencakup 100 Sekolah Rakyat yang berlokasi di 63 titik berbeda.
Jenis pekerjaan renovasi meliputi perbaikan dinding, lantai, plafon, penyediaan fasilitas air bersih dan sanitasi yang memadai, serta pengadaan mebel. Hingga tanggal 29 Mei 2025, progres fisik proyek telah mencapai 11,48 persen.
"Perlu dipahami bahwa Tahap I dan Tahap I-B ini di beberapa lokasi bersifat sementara. Hal ini dikarenakan kapasitasnya yang belum mencukupi kebutuhan seluruh siswa SD, SMP, atau SMA, tergantung pada kebutuhan yang telah diidentifikasi oleh Pemerintah Daerah setempat," jelas Dody pada hari Senin, 26 Mei 2025.
Sebaran lokasi renovasi Sekolah Rakyat Tahap I meliputi: Aceh (2), Sumatera Utara (3), Riau (1), Sumatera Barat (3), Jambi (1), Bengkulu (1), Sumatera Selatan (2), Jakarta (3), Jawa Barat (10), Jawa Tengah (7), DIY (2), Jawa Timur (12), Bali (1), NTB (1), NTT (1), Kalimantan Selatan (2), Sulawesi Utara (2), Sulawesi Tengah (1), Sulawesi Selatan (4), Sulawesi Tenggara (1), Maluku Utara (2), dan Papua (1).
Sementara itu, Tahap II akan difokuskan pada pembangunan Sekolah Rakyat baru, dengan target penyelesaian yang ditetapkan pada Juli 2026.
"Kami telah melakukan verifikasi terhadap 224 lokasi yang diusulkan untuk Tahap II. Dari jumlah tersebut, 37 lokasi telah disetujui, sementara 69 lokasi belum disetujui karena berbagai alasan, termasuk kelengkapan sertifikat lahan yang belum terpenuhi. Selain itu, 116 lokasi ditolak karena lahan yang diajukan tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku," imbuh Dody.
Pendanaan untuk penanganan infrastruktur Sekolah Rakyat, baik Tahap I maupun Tahap II, bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dengan nilai total mencapai Rp 10 triliun pada tahun 2025.
