Pemerintah pada akhirnya mengimplementasikan 5 poin stimulus kebijakan dengan tujuan mendorong pertumbuhan ekonomi di tengah masyarakat. Seperti yang dilansir oleh detikFinance, kelima paket stimulus itu meliputi diskon biaya transportasi, potongan tarif tol, peningkatan jumlah bantuan sosial (bansos), Bantuan Subsidi Upah (BSU), serta perpanjangan diskon iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK).
"Hari ini, presiden telah memutuskan untuk memberikan serangkaian stimulus dengan harapan momentum pertumbuhan ekonomi dapat dipertahankan dan stabilitas ekonomi dapat dijaga dengan lebih kuat," ujar Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, di Istana Negara, Jakarta Pusat, pada hari Senin (2/6/2025).
Walaupun demikian, beberapa pihak berpendapat bahwa stimulus ini kemungkinan tidak akan memberikan dampak yang maksimal. Hal ini dikarenakan pembatalan agenda diskon tarif listrik yang seharusnya berlaku pada bulan Juni-Juli 2025.
Menurut penjelasan Sri Mulyani, pembatalan diskon tarif listrik sebesar 50% tersebut disebabkan oleh lambatnya proses penganggaran. Akibatnya, kebijakan ini tidak dapat diimplementasikan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.
"Kami telah melakukan rapat antar menteri, dan ternyata proses penganggaran untuk pelaksanaan diskon listrik memerlukan waktu yang lebih lama. Oleh karena itu, kami memutuskan bahwa kebijakan ini tidak dapat dijalankan pada bulan Juni-Juli," jelas Sri Mulyani.
Efektivitas stimulus ekonomi yang dinilai kurang optimal ini juga disoroti oleh Ekonom Senior dari Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Tauhid Ahmad. Kepada detikcom, ia menyampaikan bahwa paket kebijakan ekonomi pemerintah tersebut cenderung lebih banyak menyasar kelompok ekonomi bawah. Sementara itu, kalangan menengah dinilai kurang mendapatkan manfaat yang sepadan.
Tauhid menambahkan bahwa seharusnya pemerintah merancang stimulus tambahan yang lebih berdampak bagi kelas menengah. Menurutnya, kebijakan yang efektif adalah kebijakan yang mampu merangsang sektor padat karya. Dengan kata lain, pembukaan lapangan kerja menjadi solusi untuk meningkatkan perputaran uang di dalam negeri.
"Keenam paket stimulus tersebut cukup memadai sebagai bantalan bagi kelas bawah, namun kurang memadai untuk kelas menengah. Oleh karena itu, stimulus yang diperlukan adalah stimulus di bidang infrastruktur dan padat karya, termasuk stimulus tambahan untuk sektor industri karena sektor ini paling banyak menyerap tenaga kerja," ungkap Tauhid, seperti yang dikutip dari detikFinance pada hari Selasa (3/6).
Pentingnya stimulus bagi kalangan menengah ini disebut-sebut sebagai salah satu cara untuk menghindarkan Indonesia dari ancaman deflasi. Seperti yang tertulis di detikFinance, Indonesia mengalami deflasi sebesar 0,37% pada bulan Mei 2025 secara bulanan (month to month/mtm). Deflasi ini menjadi deflasi ketiga yang terjadi sepanjang tahun, setelah sebelumnya terjadi pada bulan Januari (-0,76%) dan Februari (-0,48%).
Para pengamat berpendapat bahwa kondisi ini merupakan dampak dari antisipasi masyarakat yang cenderung menahan pengeluaran. Sekali lagi, akar permasalahannya adalah situasi ekonomi yang semakin sulit, diperparah dengan adanya ketidakpastian akibat gelombang PHK di berbagai sektor.
Lantas, bagaimana hal ini dapat terjadi secara berkelanjutan? Apa upaya pemerintah untuk menahan laju PHK? Seberapa besar tantangan ekonomi Indonesia di pertengahan tahun 2025 ini? Saksikan diskusi mendalam bersama Pengamat Ketenagakerjaan UGM, Tadjudin Noor Effendi, dan Ekonom INDEF, Tauhid Ahmad, dalam Editorial Review.
Beralih ke Brebes, detikSore akan mengulas secara mendalam kasus pembunuhan seorang wanita oleh teman prianya. Seperti yang telah diberitakan sebelumnya oleh detikJateng, kasus kematian Santi (22), seorang warga Desa Dukuhtengah, Kecamatan Ketanggungan, Brebes, akhirnya terungkap.
Setelah menjadi buronan selama sepekan, mantan suami korban, Wantio (28), berhasil ditangkap oleh anggota Resmob Reskrim Polres Brebes. Ia ditangkap karena diduga kuat sebagai pelaku pembunuhan terhadap Santi. Apa motif di balik tindakan tersebut? Ikuti laporan langsung dari Jurnalis detikcom untuk mendapatkan informasi selengkapnya.
Menjelang matahari terbenam, detikSore akan mengupas lebih dalam mengenai perpindahan zona keanggotaan WHO Indonesia. Menurut laporan dari detikHealth, Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) secara resmi telah mengesahkan perpindahan keanggotaan Indonesia dari Kawasan Asia Tenggara (South-East Asia Region/SEARO) ke Kawasan Pasifik Barat (Western Pacific Region/WPRO). Keputusan ini disetujui secara konsensus oleh seluruh negara anggota dalam Sidang World Health Assembly (WHA) ke-78 yang diselenggarakan di Jenewa, Swiss.
Disebutkan bahwa langkah strategis ini diambil sebagai bagian dari upaya memperkuat kerjasama kesehatan lintas kawasan dan memperluas jaringan kolaborasi dalam penanganan isu-isu kesehatan masyarakat. Lalu, apa dampak dari kebijakan ini terkait dengan munculnya tujuh kasus Covid yang baru saja terkonfirmasi masuk ke Indonesia? Ikuti diskusi bersama Redaktur Pelaksana detikHealth dalam Sunsetalk.
Simak terus ulasan mendalam mengenai berita-berita hangat detikcom dalam sehari yang disiarkan secara langsung (live streaming) setiap hari Senin-Jumat, pukul 15.30-18.00 WIB, di 20.MasterV dan TikTok detikcom. Jangan lewatkan analisis pergerakan pasar saham menjelang penutupan IHSG di awal acara. Sampaikan pendapat Anda melalui kolom live chat yang telah disediakan.
"Detik Sore, Nggak Cuma Hore-hore!"
