JAKARTA, MasterV – Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri RI, Komjen Pol Tomsi Tohir menyampaikan peringatan tegas. Beliau berencana mengirimkan surat klarifikasi resmi kepada para kepala daerah yang sampai saat ini belum menunjukkan progres dalam menyiapkan lahan yang akan digunakan untuk pembangunan dapur Makan Bergizi Gratis (MBG), atau yang juga dikenal sebagai lokasi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
“Sebagai pengingat, jika hingga minggu keempat belum ada usulan yang masuk dari rekan-rekan di daerah, maka kami akan melayangkan surat undangan klarifikasi. Surat ini ditujukan kepada kepala daerah yang belum mengajukan usulan terkait lahan tersebut,” jelas Tomsi dalam forum Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah. Rakor tersebut berlangsung di Ruang Sidang Utama (RSU), Gedung A Lantai 3, Kantor Pusat Kemendagri, Jakarta, pada hari Selasa, 10 Juni 2025.
Jenderal polisi dengan tiga bintang di pundaknya ini menekankan pentingnya dukungan pemerintah daerah terhadap program-program prioritas nasional, khususnya yang berkaitan dengan upaya pengentasan kemiskinan. Program MBG, menurutnya, adalah salah satu pilar penting dalam upaya tersebut.
Oleh karena itu, Tomsi kembali mengingatkan para kepala daerah untuk segera mengajukan usulan terkait lahan yang akan digunakan untuk pelaksanaan program MBG kepada pemerintah pusat.
Tomsi menaruh harapan besar agar seluruh agenda lanjutan yang telah direncanakan oleh masing-masing kementerian dapat berjalan dengan lancar dan memberikan dampak positif yang signifikan bagi masyarakat luas.
“Kita semua berharap perbaikan-perbaikan yang terus kita lakukan ini akan membawa perubahan nyata, terutama dalam menciptakan harga-harga kebutuhan pokok yang terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat Indonesia yang kita cintai,” ungkapnya.
Perlu diketahui, instruksi mengenai penyiapan lahan untuk dapur MBG ini sebelumnya telah disinggung oleh Tomsi pada hari Kamis, 22 Mei 2025.
Penyiapan lahan ini dianggap krusial dalam mempercepat dan memperluas jangkauan program MBG di seluruh wilayah Indonesia.
Deputi Sistem dan Tata Kelola Badan Gizi Nasional (BGN), Tigor Pangaribuan, menjelaskan bahwa instruksi tersebut merupakan wujud nyata koordinasi antar lembaga kementerian dalam rangka menyukseskan program MBG ini.
"Khususnya untuk Kementerian Dalam Negeri, penyediaan lahan untuk pembangunan 1.542 bangunan (dapur) BGN sangatlah penting dan diperlukan," kata Tigor saat ditemui di kawasan Abdul Muis, Jakarta Pusat, pada hari Selasa, 3 Juni 2025.
Dia menambahkan, lahan yang dibutuhkan oleh BGN untuk membangun dapur harus memenuhi kriteria yang telah ditetapkan, salah satunya adalah tidak berdekatan dengan SPPG mandiri yang dimiliki oleh masyarakat.
"Contohnya, di suatu daerah pegunungan terdapat 500 siswa, tetapi tidak ada mitra mandiri yang bersedia membangun dapur. Dalam situasi seperti ini, BGN akan meminta bantuan kepada Pemda atau desa untuk menyediakan lahan di dekat lokasi tersebut. Jika ada lahan yang tersedia, lahan tersebut akan dipinjamkan kepada BGN untuk dibangun dapur," pungkasnya.
