JAKARTA, MasterV – Kementerian Dalam Negeri telah memberikan instruksi penting kepada para kepala daerah di seluruh Indonesia: siapkan lahan yang memadai untuk mendukung program Dapur Makan Bergizi Gratis (MBG).
Menurut Bapak Tigor Pangaribuan, Deputi Sistem dan Tata Kelola Badan Gizi Nasional (BGN), instruksi ini adalah manifestasi nyata dari koordinasi yang erat antar lembaga kementerian, sebuah langkah strategis untuk memastikan keberhasilan program MBG.
"Justru, peran Kementerian Dalam Negeri sangatlah krusial dalam memastikan ketersediaan lahan untuk pembangunan infrastruktur yang dibutuhkan, yakni 1.542 bangunan dapur yang akan didirikan oleh BGN," tegas Bapak Tigor saat dijumpai di kawasan Abdul Muis, Jakarta Pusat, pada hari Selasa, 3 Juni 2025.
Beliau menjelaskan bahwa lahan yang dibutuhkan BGN untuk membangun dapur-dapur tersebut harus memenuhi kriteria yang telah ditetapkan, termasuk tidak berdekatan dengan Sentra Pangan dan Pemberdayaan Gizi (SPPG) mandiri yang dikelola oleh masyarakat.
"Contohnya, misalkan di suatu daerah pegunungan terdapat 500 siswa, dan tidak ada mitra mandiri yang bersedia membangun SPPG. Dalam situasi seperti itu, BGN akan meminta bantuan Pemerintah Daerah (Pemda) atau desa setempat untuk menyediakan lahan yang berdekatan. Jika tersedia, lahan tersebut akan dipinjam pakaikan kepada BGN, yang kemudian akan membangun dapur di lokasi tersebut," jelasnya.
Sebelumnya, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Komjen Pol Tomsi Tohir, telah menginstruksikan seluruh pemerintah daerah (Pemda) di Indonesia untuk mempercepat proses penyediaan lahan yang diperlukan untuk implementasi program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Instruksi ini merupakan tindak lanjut dari arahan yang diberikan oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian dan Kepala BGN Dadan Hindayana, yang secara khusus meminta Pemda untuk mengajukan maksimal 10 opsi lokasi lahan yang potensial untuk dijadikan SPPG atau dapur umum MBG.
Bapak Tomsi menjelaskan bahwa percepatan pengumpulan data ini sangat penting agar pelaksanaan program MBG di berbagai daerah dapat segera terealisasi.
“Data-data tersebut sangat krusial bagi BGN, karena harus melalui proses verifikasi yang cermat untuk menentukan kelayakan setiap lokasi,” ungkapnya dalam keterangan tertulis, Kamis (22/5/2025).
Bapak Tomsi menambahkan bahwa pembatasan maksimal 10 lokasi diajukan dimaksudkan untuk memberikan fleksibilitas, sehingga jika satu lokasi terbukti tidak memungkinkan, masih tersedia alternatif lain yang dapat dipertimbangkan.
Langkah ini juga diambil untuk mengantisipasi kemungkinan adanya perubahan dan penyesuaian anggaran yang mungkin diperlukan.
Beliau menekankan pentingnya ketersediaan lahan, terutama di daerah-daerah yang termasuk dalam kategori 3T (Tertinggal, Terdepan, dan Terluar).
Jenderal Polisi Bintang 3 ini menyampaikan bahwa pemerintah menargetkan pembentukan 1.542 dapur pada bulan Agustus mendatang, sebuah target yang ambisius namun realistis.
Ribuan dapur ini akan ditempatkan di lokasi yang berdekatan dengan sekolah-sekolah, dengan tujuan untuk mempermudah dan memperlancar proses distribusi MBG kepada para siswa.
“Penting untuk mencari titik yang paling strategis, sekali lagi saya tekankan, yang paling strategis,” pungkasnya.
