MasterV, Jakarta – Pemasangan stairlift di Candi Borobudur, yang dilakukan pemerintah saat kunjungan Presiden Prancis Emmanuel Macron didampingi oleh Presiden RI Prabowo Subianto, telah menimbulkan berbagai tanggapan pro dan kontra. Pemerintah mengklaim bahwa fasilitas ini bertujuan untuk mengakomodasi kebutuhan masyarakat berkebutuhan khusus dan mencerminkan inklusivitas, namun mendapat penolakan dari pihak-pihak yang peduli terhadap pelestarian budaya.
Menanggapi polemik ini, Ketua Komisi X DPR RI, Hetifah Sjaifudian, menyampaikan pendapatnya. Menurutnya, pemasangan stairlift di Candi Borobudur harus mempertimbangkan keseimbangan yang cermat antara nilai-nilai pelestarian dan prinsip inklusivitas yang dijunjung tinggi.
"Komisi X mendukung penuh upaya pemerintah dalam mewujudkan aksesibilitas bagi seluruh masyarakat. Akan tetapi, upaya tersebut tidak boleh mengorbankan keaslian dan integritas situs warisan dunia seperti Borobudur, yang dilindungi secara internasional oleh UNESCO," ujar Hetifah melalui pesan singkat yang diterima pada hari Sabtu (31/5/2025).
Sebagai seorang politisi dari Partai Golkar, beliau mendorong pemerintah untuk bertindak transparan dalam seluruh proses perencanaan. Konsultasi terbuka dengan para ahli konservasi, arkeolog, dan juga UNESCO sebagai pemegang mandat pelestarian warisan dunia sangat diperlukan.
"Pemasangan stairlift di situs bersejarah yang memiliki nilai tinggi seperti Borobudur tentu saja akan memunculkan kekhawatiran terkait potensi kerusakan fisik dan gangguan terhadap estetika visual candi," ingatnya.
Hetifah menekankan bahwa Candi Borobudur bukan hanya sekadar objek wisata semata, melainkan juga merupakan situs spiritual dan simbol peradaban yang sangat penting. Oleh karena itu, setiap intervensi fisik, terutama yang bersifat permanen, harus memenuhi prinsip reversibility (dapat dilepas tanpa merusak), minimal intervention (intervensi minimal), dan tidak boleh mengganggu panorama asli candi.
"Kami mendorong dilakukannya evaluasi mendalam terhadap kebijakan ini. Penting untuk memastikan bahwa solusi yang diambil mengedepankan prinsip pelestarian yang berkelanjutan, bukan tindakan yang terburu-buru dan berpotensi memberikan dampak jangka panjang yang merugikan," sarannya.
Hetifah memberikan contoh bahwa di negara-negara seperti Yunani dan Mesir, aksesibilitas bagi penyandang disabilitas di situs-situs kuno umumnya difasilitasi melalui pemanfaatan teknologi virtual, tur digital, atau zona interaktif di museum sebagai bentuk edukasi inklusif yang inovatif.
Dia berharap, Pemerintah Indonesia juga dapat mengedepankan pendekatan yang lebih inovatif dan konservatif, tanpa perlu melakukan intervensi langsung terhadap struktur candi. Sebab, prinsip inklusivitas seharusnya tidak diwujudkan dengan cara yang justru mengorbankan nilai universal dari warisan budaya dunia seperti Borobudur.
"Perlu diupayakan jalan tengah yang dapat menjamin hak akses bagi semua kalangan tanpa mengabaikan tanggung jawab kita dalam melestarikan warisan budaya. Pemasangan stairlift memerlukan kajian yang komprehensif dengan melibatkan seluruh pihak yang berkepentingan, serta mempertimbangkan praktik-praktik terbaik yang telah diterapkan di negara lain," pungkasnya.
