Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) sedang mengupayakan metode inovatif untuk memperketat pengawasan terhadap kapal-kapal yang melakukan penangkapan ikan ilegal, terutama mengingat keterbatasan anggaran yang ada. Salah satu strategi yang akan diterapkan adalah pemanfaatan teknologi drone.
Menteri Kelautan dan Perikanan (MKP), Sakti Wahyu Trenggono, menegaskan betapa pentingnya perlindungan wilayah perairan Indonesia, bahkan di tengah penurunan anggaran KKP. Pagu anggaran efektif KKP untuk tahun 2025, yang bersumber dari APBN, adalah sebesar Rp 4,84 triliun. Namun, setelah dilakukan efisiensi sesuai dengan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan APBN dan APBD 2025, pagu efektif KKP tahun 2025 menjadi Rp 3,58 triliun.
"Perairan kita harus terlindungi. Jika jam operasional kurang, kita mulai memikirkan bagaimana pos PSDKP berada di lokasi strategis dan selalu siap siaga, tidak harus terus berpatroli," ujar Trenggono dalam acara International Day for IUU Fishing, yang diselenggarakan di kantornya, Jakarta Pusat, pada hari Kamis (5/6/2025).
Menurut Trenggono, beberapa pos tim pengawas Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDK) dapat dioptimalkan. Selain itu, akan dikembangkan drone yang mampu beroperasi selama 24 jam penuh.
Trenggono menjelaskan bahwa saat ini sudah tersedia teknologi drone yang mampu beroperasi selama 24 jam dengan jangkauan yang luas.
"Jika kita memasang drone ini, mereka akan berpatroli dan mengawasi. Kemudian, mereka dapat memberikan sinyal jika terjadi pelanggaran, dan kapal-kapal terdekat dapat segera bergerak. Ini akan jauh lebih efektif dan efisien dibandingkan dengan kapal yang harus terus berpatroli di laut selama 24 jam," terang Trenggono.
Lebih lanjut, Trenggono menjelaskan bahwa beberapa wilayah perairan paling sering dimasuki oleh kapal asing, terutama di wilayah utara yang berbatasan dengan Selat Malaka, Laut Natuna, hingga Maluku Utara.
"Laut Natuna adalah area yang paling sering dimasuki oleh kapal-kapal dari negara tetangga. Kemudian, Sulawesi Utara dan Maluku Utara berbatasan dengan Filipina. Wilayah-wilayah ini sangat rawan karena kita sering melakukan penangkapan di sana," tambahnya.
