Di tengah dinamika ekonomi global dan urgensi pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan, kemandirian industri baja nasional menjadi imperatif bagi Indonesia dalam menjamin ketahanan ekonomi serta kedaulatan bangsa. Industri baja bukan sekadar sektor industri, melainkan fondasi bagi berbagai sektor strategis lainnya, mencakup konstruksi, manufaktur, hingga pertahanan negara.
Ketergantungan pada impor baja bukan hanya menguras devisa negara, tetapi juga membuat Indonesia rentan terhadap fluktuasi harga di pasar global dan kepentingan negara lain. Menanggapi tantangan yang sangat penting ini, PT Krakatau Steel (Persero) Tbk. menegaskan posisinya sebagai penggerak utama dalam merealisasikan cita-cita kemandirian industri baja di Indonesia.
Direktur Utama PT Krakatau Steel (Persero) Tbk., Muhammad Akbar Djohan, menekankan bahwa visi kemandirian industri baja nasional merupakan inti dari strategi dan operasional perusahaan. "Pada dasarnya, Krakatau Steel memikul tanggung jawab besar untuk memastikan kedaulatan Indonesia di sektor baja. Kami berkomitmen penuh untuk terus meningkatkan kapasitas produksi, mutu, dan inovasi agar dapat memenuhi kebutuhan baja domestik secara mandiri," ungkap Muhammad Akbar Djohan dalam keterangannya, Minggu (8/6/2025).
Beliau menambahkan bahwa inisiatif ini bukan sekadar target perusahaan, melainkan sebuah dedikasi untuk mendukung agenda pembangunan nasional dan meminimalisir ketergantungan pada pasokan dari luar negeri. "Kemandirian industri baja adalah landasan krusial bagi kemajuan industri serta pembangunan infrastruktur Indonesia di masa mendatang," tegasnya.
Usaha dan komitmen Krakatau Steel ini selaras dengan pandangan strategis mengenai signifikansi peran negara dalam melindungi dan mengembangkan industri vitalnya. Tenaga Ahli Industri sekaligus Pengamat Industri Baja dan Pertambangan, Widodo Setiadharmaji, menyoroti bagaimana negara-negara maju seperti Amerika Serikat secara proaktif menjaga aset industrinya. Pengalaman AS dalam membangun industri bajanya, termasuk intervensi dalam kasus upaya akuisisi United States Steel Corporation (U.S. Steel) oleh Nippon Steel, memberikan pelajaran yang sangat berharga.
"Amerika Serikat, melalui lembaga seperti Committee on Foreign Investment in the United States (CFIUS), tidak segan-segan untuk meninjau, bahkan menolak investasi asing jika dinilai mengancam kepentingan strategis dan keamanan nasional mereka. U.S. Steel, sebuah ikon industri AS, dipertahankan kendalinya oleh negara meskipun ada tawaran akuisisi senilai USD 14,9 miliar (setara dengan sekitar Rp 242,8 triliun). Presiden Joe Biden secara eksplisit menyatakan pada 3 Januari 2025 bahwa 'industri baja yang dimiliki dan dioperasikan secara domestik yang kuat merupakan prioritas keamanan nasional'." katanya.
Menurut analisis Widodo Setiadharmaji, sikap tegas Pemerintah AS, yang juga didukung oleh tokoh politik lainnya seperti Donald Trump, merefleksikan konsensus bahwa industri baja bukan sekadar entitas bisnis, melainkan bagian integral dari kepentingan strategis dan keamanan negara.
"Meskipun keputusan akhir mengenai akuisisi U.S. Steel mungkin melalui peninjauan ulang, fakta bahwa kebijakan industri di Amerika sangat dipengaruhi oleh kepentingan negara, bukan semata kepentingan bisnis korporasi, tetap tidak dapat disangkal," tulis Widodo.
Ia membandingkan, apabila AS memiliki CFIUS, Indonesia kini mengandalkan peran BUMN seperti Krakatau Steel sebagai instrumen langsung negara untuk menjaga kendali di sektor-sektor vital.
"Dalam menghadapi tantangan untuk memenuhi kebutuhan investasi besar demi target produksi baja nasional lebih dari 100 juta ton per tahun, keberadaan BUMN menjadi sangat krusial," tegas Widodo. Preseden penolakan akuisisi Krakatau Steel oleh Mittal Steel di masa lalu juga mengindikasikan komitmen negara untuk mempertahankan kendali nasional atas industri strategis.
Dengan demikian, langkah-langkah strategis yang diambil PT Krakatau Steel dalam meningkatkan efisiensi, melakukan modernisasi, dan memperluas kapasitas produksi, sejalan dengan mandat negara untuk mengurangi ketergantungan impor dan memperkuat struktur industri nasional.
Dukungan kebijakan pemerintah yang afirmatif, sebagaimana disarankan Widodo Setiadharmaji, akan semakin mempercepat peran Krakatau Steel dalam mewujudkan kemandirian industri baja, yang pada akhirnya akan memperkukuh kedaulatan ekonomi Indonesia.
