Liputanku mengabarkan bahwa Indikator Politik Indonesia telah mempublikasikan hasil survei yang memperlihatkan 50,8 persen responden merasa puas dengan kinerja 100 hari Gubernur dan Wakil Gubernur Banten. Menanggapi temuan ini, seorang anggota DPRD Provinsi Banten berpendapat bahwa pembangunan infrastruktur di Banten adalah tugas yang tidak mungkin dituntaskan hanya dalam 100 hari.
"Seratus hari itu waktu yang singkat. Setiap provinsi memiliki kebutuhan dan karakteristik yang berbeda, sehingga alat ukur keberhasilan pun seharusnya berbeda. Menurut hemat saya, membandingkan tingkat kepuasan kerja antarprovinsi bukanlah tindakan yang bijaksana," tegas Rifky Hermiansyah, anggota Fraksi Gerindra DPRD Banten, pada hari Jumat (30/5/2025).
Rifky menyoroti isu krusial terkait pemerataan infrastruktur antara wilayah Banten selatan dan utara, yang hingga saat ini masih menjadi tantangan berat. Masalah ini, menurutnya, tentu tidak dapat diselesaikan oleh Gubernur Banten Andra Soni dan Wakil Gubernur Dimyati Natakusumah hanya dalam tiga bulan pertama masa jabatan mereka.
"Program Bangun Jalan Desa Sejahtera (Bang Andra) telah dialokasikan dalam anggaran tahun 2025. Hal ini menunjukkan komitmen yang kuat dari pihak gubernur," imbuhnya.
Program Bang Andra sendiri bertujuan untuk membenahi kondisi jalan desa dan kabupaten yang rusak. Melalui program ini, Pemerintah Provinsi Banten dapat turut serta dalam menangani jalan-jalan rusak yang sebelumnya menjadi tanggung jawab pemerintah desa atau kabupaten/kota.
Lebih lanjut, Rifky juga menyampaikan informasi tentang program sekolah gratis untuk SMA swasta yang rencananya akan mulai diimplementasikan pada tahun ajaran 2025/2026. Menurut pandangannya, dampak positif dari program ini baru akan dirasakan sekitar bulan Juli-Agustus, yang jelas melampaui batas 100 hari kerja kepala daerah.
"Survei kinerja ini tidak sepenuhnya merepresentasikan realitas yang dialami oleh seluruh masyarakat Banten," kata Rifky.
Dia juga berpendapat bahwa Andra Soni telah berhasil meletakkan fondasi yang kuat bagi kemajuan Banten di masa depan, meskipun upaya-upayanya tidak selalu mendapatkan sorotan di Liputanku.
"Jarang sekali ada kepala daerah yang bergerak secepat Andra Soni. Beliau mampu memenuhi ekspektasi masyarakat Banten tanpa gembar-gembor publisitas dan sorotan kamera," puji Rifky.
Sebelumnya, Liputanku mencatat bahwa Indikator Politik Indonesia telah merilis survei mengenai tingkat kepuasan publik terhadap kinerja enam gubernur di Pulau Jawa. Hasil survei tersebut menunjukkan variasi tingkat kepuasan publik yang signifikan di antara para gubernur.
Survei yang dilakukan oleh Indikator Politik Indonesia ini dilaksanakan pada tanggal 12 hingga 19 Mei 2025, dengan melibatkan jumlah responden yang berbeda-beda di setiap wilayah. Sebanyak 500 responden dipilih secara acak di DKI Jakarta, 600 responden di masing-masing provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur, serta 400 responden di masing-masing provinsi DIY dan Banten.
Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara tatap muka oleh pewawancara yang terlatih. Margin of error survei bervariasi di setiap provinsi, disesuaikan dengan jumlah responden, yaitu +/- 4,5 persen di DKI Jakarta, +/- 4,1 persen di Jabar, Jateng, dan Jatim, serta +/- 5 persen di DIY dan Banten. Tingkat kepercayaan survei ini berada pada angka 95 persen.
Para responden di setiap provinsi diajukan pertanyaan yang seragam, yaitu 'secara umum, apakah sejauh ini Ibu/Bapak sangat puas, cukup puas, kurang puas, atau tidak puas sama sekali dengan hasil kerja (nama Gubernur) sebagai Gubernur?'. Hasilnya menunjukkan bahwa 60 persen responden merasa puas dengan kinerja Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung, 62,5 persen merasa puas dengan kinerja Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi, dan 50,8 persen merasa puas dengan kinerja Gubernur Banten Andra Soni.
