MasterV, Jakarta – Pasca-tragedi longsor yang memilukan dan menelan 21 jiwa serta meninggalkan empat korban yang belum ditemukan, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Cirebon mengambil langkah tegas dengan secara resmi menutup area pertambangan galian C di Gunung Kuda untuk umum.
Imron, selaku Bupati Cirebon, menyampaikan bahwa keputusan krusial ini merupakan hasil musyawarah mufakat antara Pemkab dan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Cirebon. Lebih lanjut, tindakan ini menjadi implementasi langsung dari pencabutan status tanggap darurat yang sebelumnya diberlakukan.
“Setelah upaya pencarian korban dihentikan dengan berat hati, area tersebut kini tertutup bagi siapapun. Tidak diperkenankan adanya aktivitas apapun, dan warga dilarang memasuki area tersebut,” tegasnya, seperti dilansir dari Antara, Sabtu (7/6/2025).
Beliau menambahkan, keputusan strategis ini telah diteruskan kepada unsur TNI dan Polri. Tujuannya jelas, yaitu untuk mencegah aktivitas warga di lokasi yang saat ini berstatus rawan dan masih dalam proses penyelidikan hukum yang intensif.
Dengan nada prihatin, Imron mengimbau seluruh warga untuk menahan diri dari upaya pencarian empat korban yang masih terperangkap di bawah timbunan material longsor. Tindakan tersebut, menurutnya, sangat berisiko dan berpotensi menambah jumlah korban yang sudah ada.
“Demi keselamatan kita bersama, saya mohon dengan sangat agar tidak ada aktivitas apapun di area tersebut,” imbaunya dengan sungguh-sungguh.
Sementara itu, Komandan Korem 063/SGJ Kolonel Inf Hista Soleh Harahap dengan tegas menyatakan bahwa akses menuju lokasi tambang tersebut akan segera dipasangi portal dan dijaga ketat oleh aparat. Langkah ini diambil untuk memastikan bahwa tidak ada lagi warga yang dapat memasuki kawasan berbahaya tersebut.
Beliau menjelaskan bahwa Komandan Kodim (Dandim) 0620/Kabupaten Cirebon, yang bertindak sebagai Incident Commander, telah mengumpulkan seluruh personel untuk melaksanakan apel konsolidasi. Apel ini bertujuan untuk pengecekan perlengkapan dan pembagian tugas pengamanan di lapangan secara efektif.
Menurutnya, penutupan ini tidak hanya bertujuan untuk menjamin keselamatan publik, tetapi juga untuk mengamankan sejumlah perlengkapan dan kendaraan yang berada di lokasi. Perlengkapan dan kendaraan tersebut menjadi bagian integral dari proses penyelidikan oleh aparat penegak hukum.
“Kami akan terus berkoordinasi erat dengan pihak kepolisian. Mengingat masih terdapat barang bukti di sana, pengamanan lokasi menjadi prioritas utama,” ujarnya dengan menekankan pentingnya sinergi antar lembaga.
Hista menambahkan bahwa TNI siap sedia memberikan bantuan dalam proses penjagaan lokasi tambang apabila diperlukan. Meskipun demikian, pengawasan utama akan tetap menjadi tanggung jawab pihak kepolisian.
“Apabila dibutuhkan penjagaan bersama, kami siap untuk membantu sepenuhnya. Akan tetapi, untuk strategi pengamanan secara keseluruhan, akan dikoordinasikan lebih lanjut dengan kepolisian,” pungkasnya.
