Dalam 100 hari pertama kepemimpinan Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi dan Wakil Gubernur Taj Yasin, sebuah inisiatif kebijakan telah mendapatkan sambutan hangat dari masyarakat: program kemitraan dengan sekolah SMA-SMK swasta.
Program inovatif ini membuka pintu lebar-lebar bagi akses pendidikan gratis di Provinsi Jawa Tengah, khususnya bagi siswa-siswi yang kurang mampu. Tidak kurang dari 139 sekolah swasta telah menjalin kemitraan dengan pemerintah daerah untuk meningkatkan kapasitas penerimaan peserta didik melalui Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB). Angka ini terdiri dari 56 SMA swasta dan 83 SMK swasta yang tersebar di seluruh penjuru Jawa Tengah.
Tujuan utama dari program ini adalah memberikan kesempatan pendidikan yang setara kepada anak-anak dari keluarga dengan kondisi ekonomi terbatas. Selain itu, program ini juga diharapkan dapat menekan angka putus sekolah di Jawa Tengah. Hal ini dikarenakan program ini menawarkan pendidikan tanpa biaya bagi siswa miskin yang bersekolah di sekolah swasta yang telah bermitra. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah mengalokasikan dana sebesar Rp2 juta per siswa setiap tahunnya.
Tidak mengherankan, program kemitraan sekolah ini disambut dengan antusias oleh berbagai sekolah swasta dan pemangku kepentingan terkait.
Darimin, Kepala Sekolah SMK Widyaanggala Purbalingga, mengungkapkan bahwa sekolahnya turut serta dalam program kemitraan sekolah ini. Beliau menyatakan dukungan penuh terhadap upaya Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam memperluas jangkauan layanan pendidikan.
Beliau menambahkan bahwa pihaknya telah memulai langkah-langkah untuk menyosialisasikan program ini di desa-desa yang terletak di sekitar sekolah.
“Kami sudah menjalin komunikasi dengan perangkat desa, dan kami akan turun langsung ke desa-desa untuk menyebarluaskan informasi mengenai program ini,” ujarnya saat dihubungi melalui telepon pada hari Rabu, 28 Mei 2025.
Setidaknya ada enam desa yang akan menjadi target sosialisasi, yaitu Desa Babagan, Desa Selabaya, Desa Kalimanah Wetan, Desa Kalimanah Kulon, Desa Kelapa Sawit, dan Desa Kalikabong.
Darimin menjelaskan bahwa pemerintah desa juga memberikan respons positif terhadap program sekolah kemitraan ini. Program kemitraan ini dinilai sangat membantu anak-anak yang putus sekolah dan berasal dari keluarga kurang mampu untuk melanjutkan pendidikan mereka.
Yudi Indras Wiendarto, Anggota Komisi E DPRD Jawa Tengah, menyatakan bahwa langkah yang diambil oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sejalan dengan upaya pemerintah pusat yang tengah mempersiapkan sekolah rakyat.
“Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah memulai inisiatif ini terlebih dahulu. Hal ini dapat menjadi contoh yang baik. Nantinya, kita tinggal mengatur aspek fiskal dan hal-hal lainnya,” ungkapnya.
Beliau juga berharap agar kapasitas penerimaan siswa melalui program kemitraan ini dapat ditingkatkan setiap tahunnya, sehingga seluruh anak-anak di Jawa Tengah dapat memperoleh pendidikan yang layak dan setara, dengan melibatkan lebih banyak sekolah swasta.
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah, Sadimin, menegaskan bahwa program kemitraan ini merupakan program satu-satunya dan yang pertama di Indonesia. Daya tampung program sekolah kemitraan mencapai 5.040 siswa untuk tahun 2025 ini.
“Masing-masing sekolah yang bermitra tadi, melakukan MoU dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah. Untuk masing-masing sekolah itu satu rombongan belajar atau sekitar 36 siswa,” jelas Sadimin.
Program ini juga menjadi salah satu strategi untuk menekan angka putus sekolah (ATS) di wilayah Jawa Tengah. Pasalnya, jumlah ATS untuk jenjang pendidikan menengah (SMA/SMK/SLB) masih mencapai ribuan.
Selain program sekolah kemitraan, upaya lain yang telah dilakukan untuk mengurangi ATS adalah mengalokasikan kuota ATS sebesar 3% pada jalur afirmasi untuk jenjang SMA/SMK Negeri pada SPMB 2025, layanan pendidikan gratis hingga lulus pada 3 SMK Boarding Jateng (Pati/ Purbalingga/ Kota Semarang) dan 15 SMK Semi Boarding, serta pemberian beasiswa bagi siswa miskin.
Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menekankan bahwa pendidikan adalah investasi yang sangat berharga untuk masa depan. Oleh karena itu, pihaknya berupaya sekuat tenaga agar anak-anak usia sekolah dapat bersekolah.
“Ini gratis bagi siswa miskin di sekolah swasta yang ditunjuk. Pemprov telah mengalokasikan Rp2 juta per siswa,” kata Luthfi.
Meskipun gratis, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah tidak sembarangan dalam menunjuk sekolah untuk berpartisipasi dalam program ini. SMA/SMK swasta yang dipilih harus terakreditasi minimal B, memiliki sarana dan prasarana pembelajaran yang memadai, memiliki rasio kecukupan guru dan tenaga kependidikan yang sesuai, serta bersedia untuk tidak memungut biaya pendidikan dari siswa peserta program kemitraan.
“Ini yang pertama di Indonesia sekaligus menunaikan janji politik kami. Memberikan akses pendidikan bagi siswa miskin,” tegasnya.
Inisiatif lain di bidang pendidikan dalam 100 hari kinerja Luthfi – Yasin adalah penyediaan Sekolah Menengah Atas Negeri Keberbakatan Olahraga (SMANKO) Jateng, yang berlokasi di Kawasan Olahraga Jatidiri, Kota Semarang.
SMANKO Jateng adalah sekolah khusus bagi atlet yang terintegrasi dengan pendidikan formal. Siswa yang diterima adalah atlet-atlet berprestasi olahraga yang diterima di Pemusatan Pendidikan dan Latihan Olahraga Pelajar (PPLOP) Jateng. Atlet potensial yang masuk SMANKO, tidak hanya dilatih dari sisi prestasi olahraga, tetapi juga mendapatkan pendidikan formal.
“Ini kita lakukan dengan anggaran APBD dan APBN,” tutur Luthfi.
SMANKO Jateng diharapkan menjadi andalan Provinsi Jawa Tengah dalam menghasilkan atlet-atlet berprestasi. Sekolah ini mendukung peningkatan prestasi olahraga, baik di tingkat nasional maupun internasional.
